Yogyapos.com (YOGYA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr H Hilmy Muhammad MA menilai pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam Iran karena menolak negosiasi, sebagai bentuk politik luar negeri agresif yang menutup kegagalan internal Amerika sendiri.
BACA JUGA: Keraton Yogya Serahkan Surat Kekancingan, Pembangunan Mapolda DIY Segera Dimulai
Menurut Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut, Trump mengubah bahasa demokrasi dan hak asasi manusia menjadi alat intimidasi. Nilai dijadikan slogan. Kekerasan dijadikan metode. Amerika, kata pria yang akrab disapa Gus Hilmy ini, justru sedang berada dalam kondisi rapuh. Polarisasi politik ekstrem, kekerasan senjata, krisis narkoba, dan kesenjangan ekonomi memburuk.
BACA JUGA: Dr Dessy Rachmawatie Soroti UMK Rendah Biaya Hidup Tinggi di Yogyakarta
“Ini bukan kepemimpinan global. Ini pelarian. Trump menutup kegagalan domestik dengan ancaman ke luar negeri. Negara yang kehilangan kepercayaan diri selalu memilih musuh eksternal. Cara ini tua, berbahaya, dan keterlaluan. Di sisi lain, rencana penyerangan sepihak yang dilakukan Amerika ke Iran kian memperjelas ketidakberdayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)," ujar Anggota Komite II DPD RI itu dalam keterangan tertulis, Kamis (29/01/2026).
BACA JUGA: Menggali Memori Kolektif: Mau ke Mana?
Dalam banyak kasus besar, lanjut Gus Hilmy, PBB gagal memainkan peran strategis. Konflik Gaza, perang Ukraina, penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, hingga berbagai intervensi militer menunjukkan lembaga itu semakin kehilangan relevansi.
BACA JUGA: IBCF 2026 Dibuka, Lesbumi PWNU DIY Sajikan Literasi dan Budaya dalam Bingkai 'Sanad'
“Ketika perang dan penculikan kepala negara bisa terjadi tanpa konsekuensi internasional, itu tanda sistem alarm global sudah rusak. PBB tidak lagi menjadi penengah, hanya penonton, hanya simbol. Tidak lagi menjadi penjamin keadilan global. Nyata- nyata PBB sudah tidak relevan sama sekali. Dunia butuh arsitektur perdamaian baru yang lebih segar dan tidak dikuasai segelintir negara kuat,” tegas Senator Indonesia asal D.I. Yogyakarta tersebut.
BACA JUGA: Kapolda DIY Pimpin Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan & Penghargaan Personel Berprestasi
Situasi ini, menurut Gus Hilmy, berbahaya bagi negara berkembang. Dunia bergerak menuju politik blok yang kasar, di mana kekuatan militer dan ekonomi menjadi penentu tunggal. Negara-negara kecil dan menengah hanya dijadikan alat legitimasi.
Dalam konteks Gaza, Gus Hilmy menyampaikan kritik keras terhadap inisiatif perdamaian yang dipelopori Amerika tanpa struktur multilateral yang adil. Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam skema seperti itu berisiko merusak posisi moral Indonesia selama ini.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Lantik Keanggotaan Baru Dewan Energi Nasional
“Indonesia dikenal konsisten membela Palestina. Tetapi jika masuk dalam geng yang tidak netral, posisi itu bisa runtuh. Perdamaian yang dirancang oleh pihak yang berpihak tidak akan melahirkan keadilan. Skema perdamaian yang tidak memberi ruang bagi Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri hanya akan memperpanjang ketergantungan dan konflik.” tegasnya.
BACA JUGA: Lakalantas di Gamping, Seorang Pemotor Meninggal Dunia
Gus Hilmy meminta Indonesia bersikap lebih hati-hati. Gus Hilmy juga mempertanyakan keterlibatan Indonesia dalam kelompok inisiatif perdamaian yang dipelopori Amerika tanpa mandat dan peran jelas dari PBB.
“Indonesia perlu berpikir ulang. Ketika tidak ada campur tangan PBB, kita patut curiga. Ada agenda apa sebenarnya. Keadilan Palestina tidak akan lahir dari skema yang berat sebelah. Keadilan tidak lahir dari belas kasihan negara kuat. Keadilan lahir dari pengakuan setara. Jika itu tidak ada, yang terjadi hanya pengelolaan konflik, bukan penyelesaian,” kata dia.
BACA JUGA: Tersangka Kasus Dugaan Kredit Fiktif BRI Banguntapan Ajukan Praperadilan terhadap Kejati DIY
Gus Hilmy menegaskan, Indonesia tidak boleh terjebak dalam politik blok dan kepentingan geopolitik negara besar. Prinsip politik luar negeri bebas aktif harus dijaga secara konsisten.
BACA JUGA: Jaksa Gunakan KUHP Baru Tuntut Pembawa Celurit 10 Bulan Penjara, Tim Advokat Tak Terima
“Presiden dan Menteri Luar Negeri perlu menjelaskan secara terbuka apa tujuan Indonesia di Gaza. Jangan sampai Indonesia ikut mengail di air yang keruh dan kehilangan martabat diplomasi. Indonesia tidak boleh menjadi figuran dalam drama geopolitik,” pungkasnya. (*/red)
