SEHARI lagi kita akan meninggalkan 2025. Bukan sekadar perpindahan angka dalam kalender, melainkan perjalanan melewati 365 hari yang menyimpan catatan, masalah sosial yang menganga, dinamika politik yang tak kunjung memberi jawaban, ekonomi yang masih tersengal-sengal, dan lingkungan yang terus merintih. Setiap tahun kita berharap, setiap tahun kita mencatat janji, tetapi daftar persoalan justru bertambah, bukan berkurang.
BACA JUGA: Pelaku Pengeroyokan di Sutopadan Divonis 7,5 Tahun, MP Sianturi SH: Klien Kami Tak Banding
Di tengah dentuman kembang api yang akan menyala sebentar lagi, ada keheningan yang perlu kita masuki, ruang kontemplasi dimana negara dan warga negara saling berhadapan dengan cermin kinerja dan tanggung jawab. Ini bukan tentang pesimisme, melainkan tentang keberanian melihat realitas secara jernih sebelum melangkah ke masa depan.
BACA JUGA: Islah PBNU: Ketika Kesadaran Pengabdian Kalahkan Ego
Sebelum kita larut dalam hiruk-pikuk perayaan, mari sejenak kita berhenti, menarik napas, dan bertanya, apa yang telah kita pelajari? bagaimana kita akan menulis halaman baru yang lebih bijak?
Tulisan ini undangan untuk berefleksi, bukan hanya sebagai warga negara yang menuntut akuntabilitas pemerintah, tetapi juga sebagai manusia yang perlu melakukan introspeksi diri. Dari perspektif sosiologi, kita akan melihat bagaimana struktur dan agensi saling berkelindan dalam menciptakan realitas kita hari ini.
BACA JUGA: Makam KRT Sumodiningrat Resmi Cagar Budaya, Akhiri Polemik Sejarah
Refleksi Kolektif
Tahun 2025 seharusnya menjadi momentum evaluasi mendalam bagi negara. Negara bukan sekadar institusi politik, melainkan konstruksi sosial yang bertanggung jawab mengelola kehidupan kolektif. Setiap kebijakan yang tidak tepat, setiap pelayanan publik yang gagal, adalah cermin dari struktur yang belum berfungsi optimal.
BACA JUGA: Kesiapan Pemkot Hadapi Malam Pergantian Tahun, Dari Pos Kesehatan Hingga Alat Kejut Jantung
Pemerintah perlu melakukan refleksi kinerja dengan pendekatan sosiologis-struktural, yaitu melihat bagaimana sistem yang dibangun, mulai dari birokrasi, penegakan hukum, hingga distribusi sumber daya, telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Apakah kebijakan selama ini justru memperlebar kesenjangan? Apakah pendekatan yang digunakan sudah menyentuh akar masalah, atau sekadar mengobati gejala?
BACA JUGA: Dr Ter Hilmi Rahman: Perencanaan dan Tata Kelola Kunci Efektivitas PMN BUMN
Data dan fakta harus dihadapi dengan jujur. Kenaikan angka kemiskinan, kualitas pendidikan yang stagnan, kerusakan lingkungan yang semakin massif, semua ini adalah indikator kinerja yang tak terbantahkan. Refleksi negara harus menghasilkan blueprint transformatif yang tidak sekadar berorientasi proyek, tetapi pada perubahan sistemik. Tahun 2026 harus menjadi titik balik dimana pembelajaran dari kesalahan dijadikan fondasi kebijakan.
BACA JUGA: Mensesneg Minta BMKG Perketat Pemantauan Cuaca Jelang Pergantian Tahun
Introspeksi Personal
Perubahan tidak mungkin terjadi hanya dari atas. Disini tanggung jawab personal kita muncul. Sebagai individu dalam masyarakat, kita sering terjebak dalam budaya diam atau sekadar mengeluh tanpa aksi. Tahun baru adalah kesempatan untuk melakukan perubahan peran sosial, dari penonton menjadi pelaku.
BACA JUGA: Romo Muji Sutrisno SJ, Kepergian Perajut Makna
Resolusi tahun baru seharusnya bukan hanya tentang target pribadi, tetapi tentang kontribusi sosial. Bagaimana kita sebagai warga bisa lebih kritis namun konstruktif? Bagaimana kita bisa terlibat dalam gerakan komunitas, mengadvokasi isu lingkungan, atau sekadar menjadi lebih peduli terhadap tetangga yang terdampak ekonomi?
BACA JUGA: HWK Sumbar Tembus Daerah Terisolir di Solok, Soroti Bantuan Hunian dan Pemulihan Ekonomi
Kontemplasi akhir tahun ini lebih berharga daripada pesta kembang api yang berisiko. Dengan merenung, kita memberikan makna pada peralihan waktu, bukan sebagai rutinitas, tetapi sebagai ritual transisi sosial yang penuh kesadaran.
Masalah sosial yang bertumpuk adalah hasil dari relasi kuasa, distribusi sumber daya dan pola interaksi yang tidak seimbang. Kedepan kita perlu pendekatan baru, pemulihan relasi negara-masyarakat berdasarkan kepercayaan dan transparansi, kebijakan berbasis data sosiologis yang memahami kompleksitas masyarakat Indonesia, pemberdayaan komunitas sebagai unit perubahan terkecil yang paling efektif serta pendidikan publik yang membangun kesadaran kritis dan empati sosial.
BACA JUGA: Korban Bencana Alam Sumatera 1.135 Jiwa, Pengungsi Hampir 490 Ribu
Sebelum kita memasuki 2026, mari kita luangkan waktu untuk kontemplasi serius, sebagai bangsa dan sebagai manusia. Pemerintah perlu membuka ruang dialog publik yang autentik, sementara kita sebagai warga perlu menyusun resolusi yang tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk masyarakat sekitar.
BACA JUGA: Menyeka Air Mata: Catatan 14 Hari Ekspedisi Relawan PII dan LAZISKU di Pedalaman Aceh
Tahun baru bukan tentang melupakan masalah lama, tetapi tentang menghadapinya dengan perspektif baru. Dengan refleksi kolektif ini, semoga kita bisa menciptakan masa depan yang lebih inklusif, adil dan berkelanjutan.
BACA JUGA: DPW IKM DIY dan PARIK PAGA Kirim Bantuan ke Sumbar
Mari kita tinggalkan 2025 bukan dengan kekecewaan, tetapi dengan pembelajaran. Dan mari kita sambut 2026 bukan dengan harapan kosong, tetapi dengan komitmen konkret. Karena perubahan sesungguhnya dimulai dari kesediaan kita untuk berdiri didepan cermin dan bertanya bagian mana dari masalah ini yang saya bisa perbaiki? (Penulis: Puji Qomariyah MSi adalah Dosen Sosiologi dan Mahasiswa Doktoral Sosiologi Pendidikan SPS-IP UNY)
