Yogyapos.com (JAKARTA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Teguh Dwi Nugroho, menegaskan bahwa penyusunan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 diarahkan sebagai momentum transformasi kelembagaan untuk memperkuat layanan haji dan umrah yang lebih efisien, inovatif, adaptif terhadap dinamika global, serta tetap berfokus pada kepentingan jemaah.
BACA JUGA: Ki Utoro Bangga, Masih Banyak Anak dan Remaja Suka Wayang
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama jajaran Kantor Wilayah Kemenhaj se-Indonesia yang digelar secara hybrid, di Jakarta, Senin (11/5/2026). Dalam arahannya, Sekjen menyoroti tekanan ekonomi global, gejolak geopolitik internasional, hingga keterbatasan fiskal nasional yang secara langsung memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.
BACA JUGA: Ahza Faisal, Menyita Perhatian Penton Festival Dalang Remaja di Beran Sleman
“Pertumbuhan ekonomi global masih melambat dan tidak merata. Sejumlah negara mulai melakukan proteksi ekonomi untuk menjaga fiskal mereka. Kondisi ini menciptakan dinamika global yang berdampak langsung terhadap pembiayaan layanan haji,” ujar Teguh seperti dilansir website Kemenjah RI.
BACA JUGA: Festival Dalang Cilik, Jaga Keberlangsungan Warisan Budaya Adiluhung
Ia menjelaskan, penyelenggaraan ibadah haji memiliki tantangan yang sangat kompleks karena dilaksanakan di Arab Saudi dengan sistem pembayaran berbasis mata uang asing yang sebelumnya harus dikonversi ke dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, pemerintah tetap berkomitmen menjaga keterjangkauan biaya haji bagi masyarakat.
BACA JUGA: Melestarikan Olah Raga Tradisional, Ini yang Dilakukan Kormi Sleman
“Kita menghadapi tantangan besar karena ada arahan Presiden agar ongkos haji tidak naik. Karena itu satu-satunya jalan adalah membangun sistem kerja yang semakin efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan jemaah,” tegasnya.
BACA JUGA: Aster Kasad Mayjen TNI Rachmat Zulkarnaen Tinjau Pembangunan Jembatan Gantung di Kulonprogo
Menurut Teguh, dampak geopolitik global telah memicu kenaikan signifikan berbagai komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji. Harga avtur mengalami lonjakan tajam hingga mendekati 100 persen, biaya logistik internasional meningkat, sementara fluktuasi nilai tukar rupiah turut memberikan tekanan terhadap pembiayaan layanan.
BACA JUGA: Kabupaten Sleman Raih Penghargaan Siaga Stroke Pertama di Indonesia
“Fluktuasi global hari ini sangat memengaruhi stabilitas biaya haji. Avtur naik sangat tinggi, logistik meningkat, nilai tukar terus bergerak, sementara ruang fiskal nasional semakin terbatas. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun 2027,” katanya.
BACA JUGA: Peradi Yogyakarta Dampingi 50 Korban Daycare Little Aresha, Siapkan Gugatan Perdata
Ia menambahkan, banyak negara akhirnya menaikkan pajak untuk menjaga ketahanan fiskal mereka, yang berdampak pada meningkatnya biaya barang dan jasa serta menurunnya daya saing ekonomi global. Karena itu, seluruh kementerian dan lembaga diminta mampu beradaptasi dengan perubahan geopolitik melalui tata kelola anggaran yang lebih efisien, tepat sasaran, dan berbasis hasil.
BACA JUGA: Tim Putra UKSW dan Putri SCU Juara Campus League 1 Yogya, Mou dengan UII Berjenjang
“Dalam situasi seperti sekarang tidak ada ruang untuk bekerja secara business as usual. Seluruh jajaran harus menghadirkan inovasi, memperkuat digitalisasi, dan menghasilkan kinerja maksimal dengan biaya yang seefisien mungkin,” ujar Teguh.
BACa JUGA: Dinsos Sleman Sosialisasi 'Perlinsos' bagi Warga Miskin, Rentan dan Berisiko Sosial
Dalam pemaparannya, Sekjen menyampaikan bahwa pagu anggaran Kemenhaj Tahun 2026 sebesar Rp2,679 triliun, sedangkan pagu indikatif Tahun 2027 berada pada angka Rp1,945 triliun. Menurutnya, keterbatasan anggaran harus dipandang sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas belanja negara agar semakin produktif dan berdampak langsung kepada jemaah.
BACA JUGA: Taklimat Akhir Audit Kinerja Itdam IV/Diponegoro, Ini Hasilnya
“Keterbatasan pagu bukan hambatan untuk bekerja. Justru ini menjadi momentum memperbaiki kualitas belanja agar lebih efektif, tepat guna, dan benar-benar memberikan manfaat langsung kepada jemaah,” tegasnya.
BACA JUGA: Belajar dari China, Pariwisata Indonesia Butuh Ekosistem, Bukan Hanya Bebas Visa
Teguh juga mengingatkan bahwa seluruh program Kemenhaj harus memiliki keterhubungan yang jelas dengan agenda prioritas Presiden serta arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
BACA JUGA: Jihat, Dari Petani Biasa ke Pengusaha Pembibitan Tanaman
“Setiap program harus memiliki benang merah dengan prioritas Presiden. Kita tidak hanya berbicara tentang administrasi anggaran, tetapi tentang bagaimana anggaran negara mampu menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.
BACA JUGA: Polisi Resmi Tetapkan 13 Tersangka Kekerasan terhadap Anak di Daycare Little Aresha
Dalam arahannya, Sekjen menegaskan empat pesan utama dalam penyusunan pagu indikatif Tahun 2027, yaitu fokus pada layanan inti, meninggalkan pola kerja business as usual, memperkuat inovasi dan digitalisasi, serta memastikan belanja berbasis output dan outcome.
BACA JUGA: Disdik Sleman: Calon Siswa Berkebutuhan Khusus Wajib Ikuti Asesmen
Ia juga menyinggung asumsi makro ekonomi nasional tahun 2027 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,9 hingga 7,5 persen sebagai bagian dari fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045.
BACA JUGA: Koperasi Alumni Geologi ITB Teken Kontrak USD 21,6 Ribu untuk Survey Batubara di Kaltim
“Tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, cita-cita Indonesia Emas akan sulit diwujudkan. Karena itu seluruh kementerian dan lembaga harus mampu menjaga efektivitas belanja negara di tengah tekanan global,” ujarnya.
BACA JUGA: Bupati Harda Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga Transmigrasi
Selain itu, asumsi nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800 per dolar AS, inflasi sekitar 2,5 persen, serta harga minyak dunia yang masih fluktuatif menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan anggaran nasional tahun 2027.
“Kemenhaj memiliki mandat yang sangat spesifik, yaitu memastikan pelayanan haji dan umrah berjalan optimal. Karena itu seluruh kebijakan, program, dan penggunaan anggaran harus berorientasi pada kualitas pelayanan jemaah,” pungkasnya. (*)
