Yogyaos.com (SLEMAN) - Dinas Sosial mensosialisasikan Digital Bantuan Sosial, Pendaftaran Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang terbuka, transparan dan online melalui portal.
BACA JUGA: Peradi Yogyakarta Dampingi 50 Korban Daycare Little Aresha, Siapkan Gugatan Perdata
"Perlindungan sosial adalah serangkaian kebijakan dan program Kementerian Sosial untuk masyarakat miskin, rentan, dan berisiko sosial. Kabupaten Sleman menjadi salah satu (pilot project) lokasi percontohan Pendaftaran Program Perlindungan Sosial ini," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Wawan Widiantoro, Kamis (7/5/2026).
BACA JUGA: Tim Putra UKSW dan Putri SCU Juara Campus League 1 Yogya, Mou dengan UII Berjenjang
Program ini memudahkan masyarakat mendaftarkan anggota keluarganya secara mandiri tidak perlu melalui RT/RW dan lainya cukup melalui Perlinsos dengan memasukan Identitas Kepemdudukan Digital (IKD) yang bisa diaktivikasi dengan datang langsung pada petugas layanan kependudukan di Dinas Dukcapil di Kapanewon mulai sekarang.
BACA JUGA: Pertamina Buka Akses Lebih Luas Program Rekrutmen melalui Aplikasi MyPertamina
Sedang bagi masyarakat yang belum bisa aktivasi IKD disediakan petugas sebagai tempat pendaftaran Perlinsos. Warga hanya menyiapkan KTP, KK, ID Pelang gan listrik serta nomor rekening atas nama sendiri.
"Nanti data pendaftaran akan diolah diverifikasi secara digital oleh Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mendapatkan gambaran dan kondisi kesejahteraan apakah layak atau tidak mendapatkan program perlindungan sosial," jelasnya.
BACA JUGA: Informasi Cepat dan Tepat Faktor Penting Keberhasilan Penanganan Bencana
Disamping itu, Dinas Sosial akan melaksanakan bimbingan teknis (Bintek) bagi para calon agen dan rencananya akan diselenggarakan mulai tanggal 20 Mei 2026 sampai selesai dengan sistim Training of Trainer (ToT) dan jenis program bantuan yang ditawarkan di dalam Perlinsos ini PKH, BPNT dan sembako.
BACA JUGA: Belajar dari China, Pariwisata Indonesia Butuh Ekosistem, Bukan Hanya Bebas Visa
Uji coba digitalisasi ini lanjut Wawan, membawa perubahan fundamental di dalam proses bisnis bantuan sosial.Ka rena menjadi lebih sederhana, dengan menurunkan risiko missed target karena inclusion atau error. Selain itu proses menjadi lebih cepat transparan serta akuntabel, tetap memastikan inklusivitas layanan masyarakat tidak lagi direpotkan dengan persyaratan dokumen dan proses yang berbelit dan mengurangi beban untuk melakukan verifikasi lapangan. (Agn)
