SETIAP tahun, ratusan ribu pelajar di Indonesia bertaruh masa depan lewat Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Mereka belajar berbulan-bulan, mengorbankan waktu istirahat, bahkan kesehatan, demi satu tujuan: masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Kita mengenal wajah-wajah itu di ruang belajar, di masjid, bahkan di perpustakaan publik. Duduk bersandar dengan mata sembab, menekuri soal Tes Potensi Skolastik (TPS) yang jawabannya sering kali bukan sekadar A, B, C, D, atau E, tetapi peluang hidup dan mati. Belajar sampai dini hari, mengorbankan waktu tidur, lupa bersosialisasi, menjauh dari media sosial. Semua demi satu tujuan: nama mereka terpampang di pengumuman Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), diikuti ucapan “Selamat, Anda diterima di…”.
BACA JUGA: Petugas Polda DIY Menemui Mbah Tupon di Rumah, Ini Tujuannya
Tapi 2025 ini, wajah-wajah itu dihantam kenyataan pahit: tak semua masuk PTN lewat pintu depan. Menurut pernyataan resmi dari akun Instagram Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), dalam 12 sesi awal pelaksanaan UTBK 2025, ditemukan sekitar 50 peserta yang diduga melakukan kecurangan. Sepuluh di antaranya adalah joki. Kecurangan ini tersebar di 13 pusat UTBK di seluruh Indonesia. Modusnya macam-macam: dari pemalsuan identitas, penggunaan alat bantu seperti kamera tersembunyi, hingga komunikasi rahasia dengan pihak luar. Dan yang bikin geleng-geleng kepala: ini belum termasuk yang tidak ketahuan. Kalau 50 yang ketahuan, coba bayangkan berapa yang tidak?
BACA JUGA: Meriah! Peringatan Hari Buruh Internasional di Sleman
Salah satu kasus yang menyita perhatian publik terjadi di Universitas Jember. Seorang pegawai kampus diduga mencoba mengakses komputer peserta secara jarak jauh. Perilaku macam ini tak hanya melanggar hukum, tapi juga menampar wajah keadilan seleksi nasional.
BACA JUGA: Hardiknas 2025 Refleksi Komitmen Pendidikan Inklusif dan Berkualitas
Tentu kita bertanya-tanya, bagaimana bisa terjadi? Padahal sistem pengawasan UTBK kini sudah berbasis komputer, dengan pengawasan ketat. Tapi seperti biasa, kejahatan selalu selangkah lebih canggih dari sistem. Teknologi dimanfaatkan dengan licin. Kacamata yang dilengkapi kamera. Behel gigi yang bukan behel biasa. Dan software yang memungkinkan komunikasi dua arah real-time saat ujian berlangsung.
BACA JUGA: Teater Royal House Yogya akan Pentaskan 'Calonarang' di Bali
Lebih jauh lagi, dugaan keterlibatan lembaga bimbingan belajar (bimbel) makin menguat. Beberapa bimbel menjanjikan kelulusan 100 persen, bahkan menjual paket soal yang “kebetulan” sangat mirip dengan soal UTBK asli. Tentu tak semua bimbel begitu. Tapi tetap saja, kasus seperti ini menodai seluruh ekosistem pendidikan.
BACA JUGA: 102 Sekolah Ikuti Bantul School Expo 2024 di Stadion Sultan Agung
Ketika pendidikan berubah jadi transaksi, ketika nilai bisa dibeli, maka keadilan pun terjual. Maka bayangkan bagaimana perasaan siswa-siswa yang benar-benar belajar. Yang tak kenal jalan pintas, yang hanya berbekal doa orang tua dan semangat tak putus. Mereka yang masuk ruang ujian dengan jantung berdebar, bukan karena takut gagal, tapi karena sadar: sistem ini tak sepenuhnya berpihak pada yang jujur.
BACA JUGA: Kisruh Tanah Mbah Tupon, Bibit Rustamto Mendorong Pengaduan ke Polisi
Ada yang keluar dari ruang ujian dengan menangis. Bukan karena soal terlalu sulit, tapi karena dia melihat sekeliling: peserta lain keluar dengan wajah terlalu tenang. Mungkin Masuk PTN Lewat Pintu Belakang: Lelah Belajar, Kalah oleh Kecurangan mereka tahu jawabannya lebih dulu. Mungkin mereka bukan peserta murni. Mungkin mereka punya akses yang tak dimiliki siapa pun. Lalu, ketika hasil diumumkan dan mereka gagal, siapa yang menjelaskan pada mereka bahwa kejujuran tak menjamin apa-apa?
BACA JUGA: Mbah Tupon Diduga Jadi Korban Mafia, Tanahnya Dimiliki Orang Lain
Inilah luka pendidikan kita hari ini. Kecurangan bukan lagi kecelakaan; ia menjadi pola. Tahun demi tahun, modusnya berubah, tapi esensinya tetap: orang curang punya peluang lebih besar. Yang menyakitkan, masyarakat seperti sudah terbiasa. Alih-alih marah, kita menyalahkan yang gagal karena dianggap tak cukup pintar atau kurang usaha. Padahal bisa jadi, mereka hanya tak punya privilege yang sama. Lebih parah lagi, sistem penerimaan PTN yang katanya berbasis meritokrasi terbukti bisa dibobol.
BACA JUGA: 40 Siswa SMA Muhi Kunjungi ke Tiga Negara Asean
Kalau dari seleksi awal saja sudah manipulatif, bagaimana kita bisa percaya bahwa pendidikan tinggi bisa menghasilkan orang-orang berintegritas? Pertanyaannya sederhana: siapa yang akan menanggung akibatnya? Jawabannya jelas: masyarakat. Kelak, kita akan diperiksa oleh dokter yang mungkin lulus lewat joki. Kita akan diputuskan nasibnya oleh hakim yang mungkin dulu masuk fakultas hukum lewat bocoran soal. Anak-anak kita akan diajar oleh guru yang mungkin tidak paham landasan pedagogis karena nilai UTBK-nya bukan hasil kerja sendiri.
BACA JUGA: Koperasi Desa Merah Putih, Langkah Tepat Prabowo Membangun Ekonomi Pedesaan
Mau sampai kapan kita membiarkan sistem ini jadi permainan curang? Sudah saatnya kita bersikap tegas. SNPMB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan semua pemangku kebijakan pendidikan harus segera melakukan evaluasi menyeluruh. Kecurangan harus dibongkar habis-habisan.
Mereka yang terbukti curang, baik peserta maupun fasilitatornya, harus dijatuhi sanksi keras: diskualifikasi permanen, pelaporan pidana jika perlu, dan pelarangan mendaftar ulang dalam tahun-tahun berikutnya.
BACA JUGA: Kuliah Umum di UWM, Dari Komunikasi Politik Sampai Perang Dagang Global
Tak cukup hanya menunggu yang ketahuan. Pemerintah perlu membangun sistem pencegahan yang lebih canggih dan kerja sama aktif dengan tim siber. Sementara itu, masyarakat juga perlu berhenti menormalisasi kecurangan.
Harus ada tekanan publik yang kuat. Kita tak bisa biarkan siswa yang jujur terus menjadi korban dari sistem yang permisif. Orang tua juga harus berhenti membela anaknya yang “cuma pakai jasa prediksi”. Dan sekolah yang seharusnya jadi tempat pembentukan karakter harus berani menegur jika ada indikasi permainan jalan pintas. Sebab kita tidak sedang bicara tentang siapa masuk mana, tetapi tentang masa depan bangsa Indonesia tak akan jadi negara besar kalau dari bangku kuliah saja kita sudah menghalalkan segala cara. Indonesia Emas 2045 hanya tinggal jargon jika orang-orang mudanya dibentuk lewat kebohongan dan kecurangan.
BACA JUGA: Johan Imanuel Desak Kemnaker Buka Posko Pengaduan Penahanan Ijazah Pekerja
Kita butuh generasi yang jujur, bukan generasi yang mahir menyiasati sistem. Kita butuh anak muda yang percaya pada kerja keras, bukan yang sibuk mencari bocoran. Kita butuh pendidikan yang tidak hanya mencetak sarjana, tetapi juga manusia. Jadi, sekali lagi: mau sampai kapan kita membiarkan orang masuk PTN lewat pintu belakang? (Penulis : Abhirama Beco Sufikri, pelajar Kota Yogyakarta)
