Yogyapos.com (JAKARTA) - Pemerintah memastikan percepatan penanganan dan pemulihan wilayah pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui dukungan anggaran negara yang siap disalurkan.
BACA JUGA: Otopsi Sosial 2025 Menuju Indonesia Versi Baru
Kepastian ini ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama jajaran Kabinet Merah Putih dan kepala daerah terdampak di Banda Aceh yang dilakukan secara daring, seperti dilansir InfoPublik, Selasa (30/12/2025).
BACA JUGA: Polda DIY Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp 16,1 Miliar dari Tangan Koruptor
Menkeu menegaskan bahwa seluruh langkah percepatan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Presiden agar pemulihan pascabencana berjalan cepat, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah mencairkan dana darurat dengan total Rp268 miliar kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak bencana.
BACA JUGA: Polres Sleman Selidiki Dugaan Korupsi di BUKP Tempel
“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Total dananya Rp 268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak. Program Presiden sebesar Rp 4 miliar per kabupaten/kota dan Rp 20 miliar per provinsi itu sudah dicairkan seluruhnya,” ujar Menkeu.
BACA JUGA: DPW IKM DIY dan PARIK PAGA Kirim Bantuan ke Sumbar
Dana tersebut ditujukan untuk mendukung penanganan awal, menjaga keberlangsungan layanan publik, serta mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Menkeu juga mengungkapkan bahwa BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun pada 18 Desember lalu, termasuk Rp 650 miliar untuk penanganan bencana di wilayah Sumatra. Hingga kini, dana siap pakai yang masih tersedia mencapai Rp 1,51 triliun.
BACA JUGA: Menyeka Air Mata: Catatan 14 Hari Ekspedisi Relawan PII dan LAZISKU di Pedalaman Aceh
“Sekarang masih ada sisa dana siap pakai Rp 1,51 triliun. Kalau hari ini atau besok BNPB menyelesaikan proses administrasinya, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” tegasnya.
Menkeu menekankan pentingnya percepatan administrasi agar anggaran dapat segera dimanfaatkan di lapangan dan tidak menunda proses pemulihan masyarakat.
BACA JUGA: Pelaku Pengeroyokan di Sutopadan Divonis 7,5 Tahun, MP Sianturi SH: Klien Kami Tak Banding
Terkait pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana, pemerintah memastikan dukungan anggaran dapat langsung disalurkan selama proses pembangunan telah berjalan dan dikoordinasikan melalui BNPB.
“Huntara dan huntap yang sudah dibangun tahun ini bisa langsung di-charge ke kami lewat BNPB. Dananya masih tersedia, jadi kalau bisa dipercepat, silakan dipercepat,” pungkas Menkeu.
BACA JUGA: Pemkab Sleman Kerjasama dengan Ditjenpas DIY, Ini Wujudnya
Pemerintah berharap, melalui percepatan penyaluran dana darurat dan dana siap pakai tersebut, pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak. (*)
