Dr Achiel Suyanto S SH MH MBA, Advokat, Dosen, Abdi Dalem Kraton yang Bertekad Raih Profesor

share on:

USIANYA tak lagi bisa dibilang muda. Tanggal 17 Agustus yang akan datang, ia akan memasuki usia 65 tahun. Ditengah kesibukannya yang luar biasa,  sososk satu ini berusaha menyempatkan diri untuk terus membaca. Ada cita-cita yang kini sedang dikejarnya, meraih gelar profesor.

Dialah Dr H Achiel Suyanto S SH MH MBA. Dalam dunia peradilan, pria yang akrab disapa Bang Achiel ini bukan sosok yang asing. Ia aktif di DPN Peradi sebagai Wakil Ketua. “Alhamdulillah saya masih dipercaya jadi Wakil Ketua pengurus pusat Peradi  untuk jabatan yang periode ketiga,” katanya kepada yogyapos.com, baru-baru ini.

Selain sibuk beracara dan mengurus organisasi Peradi, Bang Achiel ternyata juga layak di sebut pendidik dengan mengajar di beberapa perguruan tinggi. Ia tercatat sebagai dosen resmi  di Uiversitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Widya Mataram (UWM). Ia juga pernah mengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Tak hanya mengajar, Bang Achiel juga merupakan salah satu pengurus yayasan yang mengelola Universitas Widya Mataram. Di yayasan yang dinaungi Sri Sultan HB X ini, ia menjabat sebagai Sekretaris, mendampingi Prof Mahfud MD yang jadi Ketua.

Sebagai seorang dosen, Bang Achiel kini sedang berusaha untuk meraih gelar akdemik sebagai profesor Ilmu Hukum. “Mohon doanya saya sedang ikhtiar bisa meraih gelar professor,” katanya saat ngobrol di kantornya, di bilangan Ringroad Barat, Gamping, Sleman.

Meraih gelar professor, bagi advokat senior ini bukanlah untuk gagah-gagahan mengejar status. Tapi ada misi mulia yakni dalam rangka memotivasi keluarga, khususnya anak-anak dan teman seprofesi di lingkungan peradilan maupun akademisi. Bang Achiel sepertinya sedang  mengamalkan apa yang diajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa kita diwajibkan untuk terus belajar dari lahir sampai menjelang ajal tiba.

Sebagai tokoh advokad senior, Bang Achiel memberi pesan  khusus kepada semua advokat untuk tidak lelah belajar. Bisa dengan membaca maupun mengikuti pelatihan-pelatihan dalam rangka mengupgrade ilmu. “Persaingan makin ketat, kalau kita tidak terus meningkatkan skill akan ketinggalan,” ujarnya.

Pesan lainnya, siapapun yang menjalani profesi advokat harus bisa menjaga integritas dan marwah profesi.Ia merasa prihatin dengan perilaku oknum advokat yang belakangan ini viral di medsos. “Mereka semestinya bisa menjaga etika dengan tidak mengumbar konflik antar sesama advokat dan saling menjatuhkan  di medsos,” ujarnya.

Dengan adanya konflik antar advokat kondang tersebut, Bang Achiel mengaku sering mendapatkan pertanyaan kenapa Peradi sebagai organisasi advokad tidak melakukan tindakan. “Kami tidak bisa mengadili dan memberikan sanksi karena mereka bukan anggota Peradi,” jawab Achiel.

Bertahun-tahun selalu jadi pengajar PKPA bagi para calon Advokat || YP-Gigin

Menurut Achiel, konflik terbuka antar advokat dan menjadi totonan publik tersebut, merupakan ekses dengan belum diberlakukannya wadah tunggal dalam organisasi yang menaungi para advokat. Berdasarkan amanat yang tertuang dalam advokad UU No 18 Th 2003, sebenarnya hanya  dibenarkan adanya organisasi tunggal.

“Mestinya single bar. Bukan multi bar seperti yang terjadi belakangan,” ucapnya

Degan adanya wadah tunggal organisasi, setiap muncul masalah yang terkait dengan perilaku advokat bisa dengan mudah diatasi. “Kalau organisasi hanya satu, mereka yang bermasalah pasti sudah diberikan sanksi organisasi dengan cara tidak boleh berperkara di pengadilan,” tegasnya.

Bang Achiel berharap pemerintah segera mengakhiri silang sengkarut dunia advokat dengan segera menegaskan adanya wadah tunggal organisasi. “Kami menunggu political will pemerintah,” tandas Bang Achiel.

 

Integritas

Sebagai advokat, Bang Achiel tentu memiliki komitmen yang kuat untuk melahirkan praktisi hukum yang berintegritas. Bukan hanya teori tapi juga dalam praktik. Salah satunya, ia mendorong terus diselenggarakannya pelatihan advokat lewat Peradi maupun bersinergi dengan lembaga lain.

Sementara itu, di lembaga yang didirikanya  Law Office Achiel Suyanto & Patner, dia juga menerima praktik magang bagi mereka yang ingin menekuni profesi di bidang hukum. Personel yang bergabung di kantor biro hukum tersebut, tidak harus menjadi pengacara.

“Ada yang kemudian jadi hakim, jaksa maupun polisi,” jelas Bang Achiel.

Setiap kali ada anggotanya yang siap mandiri sehingga harus berpisah, maka Law Office Achiel Suyanto & Patner selalu menyelenggarakan tradisi pelepasan melalui jamuan makan || YP-Ismet NM Haris

Hanya saja, untuk bisa magang di Achiel Suyanto & partner harus melalui tesmasuk khusus. Mereka diwajibkan lolos tes psikologi. Tes ini bertujuan untuk menjaring personel yang benar-benar berintegritas dan berkepribadian baik. “Tidak ada KKN. Saya tidak ikut campur tangan dalam seleksi masuk. Bahkan ketika adik kandung saya tidak lolos, saya tidak bisa berbuat apa-apa,” jelasnya.

Meskipun sudah menjadi advokad papan atas, Bang Achiel tetap menjadi sosok yang friendly, mudah diajak komunikasi dengan siapapun.Ia juga tidak membedakan perlakuan terhadap klien, baik klien yang kaya maupun yang miskin. Ia tetap siap mendampingi siapapun yang butuh bantuan hukum tabnpa membedakan status sosial. “Setiap bulan pasti ada yang kami berikan layanan gratis,” ungkapnya.

 

Regenerasi

Seiring perjalanan waktu, tanpa terasa Bang Achiel sudah 40 tahun menjalani profesi sebagai pendekar hukum.Ia benar-benar merintis dari bawah. Ia mengawali karir dari seorang staf di kantor LKBH UII tahun 80-an lalu sambil kuliah di Fakultas Hukum UII. Setelah mengenal praktek beracara ia memberanikan diri untuk menjadi pengacara walapun belum menyandang gelar sarjana hukum.

“Waktu itu ijin praktek pengacara gampang cukup lewat pengadilan tinggi,” kata bapak tiga anak yang sebenarnya bercita-cita ingin jadi arsitek ini.

Empat puluh tahun menjalani profesi sebagai advokad, bukanlah waktu yang pendek. Walau usia makin menua, Bang Achiel mengaku akan terus menjalankan profesi tersebut hingga dia merasa tidak mampu lagi beracara. “Dalam profesi advokat tidak mengenal kata pensiun seperti notaris hakim, polisi dan jaksa, sepanjang kita mampu kita  bisa terus menjalaninya,” ungkapnya.

Satu hal yang menjadi prinsip Bang Achiel, ia tidak mewajibkan anak-anaknya untuk meneruskan profesi ayahnya sebagai advokat. Ia memberikan kebebasan penuh kepada tiga anaknya untuk menjalani profesi yang mereka inginkan.Dari ketiga anaknya, hanya anak pertama yang mengambil jurusan hukum.

“Sebagai orang tua tugasnya memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak,selanjutnya terserah mereka menekuni bidang apa sesuai keinginan,” tuturnya.

 

Abdi Dalem

Bang Achiel merasa selalu bersyukur kepada sang khaliq, atas semua kenikmati yang telah diterimanya selama ini, khususnya bisa menjalankan profesi dengan lancar. Meskipun beberapa kali menghadapi teror, tapi tidak mengendorkan semangat menjalankan profesi.

Kenikmatan lain yang dirasakan Bang Achiel adalah bisa menjalani kehidupan di kota Yogya. Dengan kebesaran namanya sebagai advokat, ia bisa dekat dengan berbagai pihak, termasuk dengan Ngarso Dalem HB X. Selain menjadi konsultan hukum di beberapa perusahaan, ternyata Bang Achiel juga dipercaya menjadi salah satu Tim Hukum Kraton Ngayogyakarto. “Alhamdulillah sampai saat ini, saya masih dipakai sebagai Tim Hukum kraton,” ucapnya.

Sebagai tim hukum kraton, Bang Achiel berhak menyandang gelar nama KRT H Nitinegoro. Ini nama resmi, setelah ia juga berstatus sebagai abdi dalam Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. 

Sebagai tim hukum Kraton, Bang Achiel memiliki tugas khusus yang terkait dengan masalah pertanahan milik kasultanan atau Sultan Ground. Salah satu masalah yang harus dihadapi adalah protes dari  kalanganetnis warga Tionghoa. 

“Mereka beberapa kali menggugat ke pengadilan tapi selalu kandas,” jelas Achiel Suyanto.

Masalah hak kepemilikan tanah bagi warga nonpribumi di DIY,memang telah beberapa kali masuk ke ranah pengadilan. Tahun 2019, Felix Juanardo Winata, mahasiswa UGM mengajukan uji materi UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewan DIY, Yang diajukan uji materi adalah pasarl 7 ayat 2 huruf d yang mengatur kepemilikan tanah.

Bang Achiel di depan pintu utama kantornya || YP-Gigin

Beberapa tahun sebelumnya, Handoko, seorang WNI keturunan Tionghoa, pernah menggugat Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta.

Melalui putusan Nomor 179K/TUN/2017, PTUN Yogyakarta menyatakan tidak bisa mengadili karena instruksi tersebut bukan merupakan diskresi.Tidak mau menyerah, Handoko juga telah mendaftarkan permohonan pengujian uji materi instruksi tersebut ke Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 13 P/HUM/2015.

Lagi-lagi Handoko harus kecewa. MA menolak karena instruksi itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Pada tahun 2011, Gerakan Nasional Anti Diskriminasi (Granad) mengirim surat kepada presiden terkait masalah kepemilikan tanah ini. Tanggapan presiden kala itu cukup melegakan karena isinya adalah agar tidak ada perbedaan layanan pengurusan sertifikat tanah antara warga negara pibumi dan nonpribumi.

Surat keterangan Pemprov DI Yogyakarta pada 8 Mei 2012 No.593/00531/RO.I/2012 menyebut: “Instruksi Kepala Daerah DIY No. K.898/1975 sampai saat ini masih berlaku dan merupakan affirmative policy yang tujuannya untuk melindungi warga pribumi agar kepemilikan tanah tidak beralih kepada warga atau pemodal yang secara finansial memiliki kemampuan lebih atau kuat,” tandasnya.

Komnas HAM, pada tahun 2012, juga menyatakan Instruksi 1975 bertentangan dengan hak asasi manusia dengan alasan tidak semua warga negara keturunan Tionghoa memiliki latar belakang ekonomi kuat.

Bulan Februari 2018, Ombudsman RI Perwakilan DIY atau ORI menyatakan bahwa pemberlakuan Instruksi 1975 adalah maladministrasi dan tindakan diskriminatif terhadap pelayanan pengurusan tanah. Laporan ORI DIY tersebut didasari pada laporan warga etnis Tionghoa yang tidak bisa mengurus hak kepemilikan tanah di BPN Kota Yogyakarta, BPN Kabupaten Kulonprogo, dan BPN Kabupaten Bantul.

Menurut Achiel Suyanto, memang ada aturan yang melarang hak kepemilikan tanah bagi nonpribumi di DIY. Larangan tersebut diatur melalui surat Instruksi Wakil Gubernur yang ditandatangani Paku Alam VIII No 898  tanggal 5 Maret 1975. Dalam surat tersebut dituliskan bahwa hingga saat itu, warga negara Indonesia non pribumi belum boleh memiliki tanah. “Memang ada yang menggugat, tapi mereka selalu kalah dan peraturan tetap berjalan,” katanya.

Achiel Suyanto menjelaskan, terbitnya Instruksi Wakil Gubernur No 898 tahun 1975 tersebut tentu bukan tanpa dasar yang kuat. “Kalau tidak diatur tanah-tanah di Yogyakarta akan mereka ‘kuasai’ karena secara ekonomi mereka memang kuat,” tandas Achiel Suyanto.

Seperti diungkapkan Achiel Suyanto, pada kenyataannya meskipun ada peraturan pelarangan, saat ini tanah-tanah yang strategis di Yogyakarta sudah mereka ‘kuasai’. ”Sebagai gambaran lihat Malioboro, siapa yang ‘menguasai’ tanah di sana,” papar advokat yang juga aktif sebagai dosen di berapa kampus  ini.

Ditegaskan Achiel Suyanto, peraturan tersebut masih tetap berlaku, meski sudah ada pemberlakuan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) pada tahun 1984 di Yogyakarta. “Yogyakarta ini daerah istimewa, tidak semua Undang-undang  berlaku penuh. Sepanjang ada di Yogyakarta, harus tunduk peraturan di Yogyakarta,” tegasnya.

Meski tidak memiliki hak milik, bukan berarti warga nopri kehilangan hak ‘menguasai’ tanah. Mereka tetap bisa menguasai dan memanfaatkan tanah di Yogyakarta, tapi dengan status Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan (HGB). “HGB tidak akan dipindahkan kepada orang lain, sepanjang mengikuti aturan yang berlalu dan bisa terus diperpanjang,” jelasnya.(Gigin)

 


share on: