Yogyapos.com (SLEMAN) – Bupati Sleman, Harda Kiswaya menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) secara simbolis kepada 7 organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan 14 tempat ibadah, di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Kamis (9/7/2026).
BACA JUGA: Kerjasama Indonesia-India Garap Restorasi 224 Candi Perwara di Prambanan
Penyerahan hibah ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mendukung peran aktif masyarakat serta pengembangan sarana keagamaan di wilayah Sleman.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Harda menyampaikan bahwa total dana hibah yang disalurkan untuk organisasi kemasyarakatan mencapai Rp 2.728.100.000, sedangkan untuk tempat ibadah sebesar Rp 465.000.000.
BACA JUGA: DPUPKP Sleman Selesaikan 14 Proyek Gorong-gorong, Total Anggaran Rp 1,5 Miliar
Bupati Harda berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan organisasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat fungsi tempat ibadah sebagai pusat pembinaan umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
BACA JUGA: Budi Santosa Asrori Jabat Sekda Yogya, Hasto: Pak Budi Jangan Berada di Zona Nyaman
“Saya minta kepada pengurus untuk mengelola amanah ini dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab. Tolong agar betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” pesan Harda.
Harda juga menegaskan pentingnya pengelolaan hibah secara baik dan bertanggung jawab, mengingat dana yang disalurkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
BACA JUGA: Warga Sleman Serahkan Dua Owa Dilindungi ke BKSDA Yogyakarta
Usai penyerahan NPHD, Pemerintah Kabupaten Sleman akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pemanfaatan hibah berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Sleman, Wiyato Widodo menjelaskan bahwa pemberian hibah ini merupakan wujud dukungan pemerintah daerah terhadap partisipasi aktif organisasi kemasyarakatan serta upaya bersama dalam membantu pengembangan sarana tempat ibadah.
BACA JUGA: AI Mengubah Cara Bekerja, SDM Unggul Kunci Hadapi Perubahan Dunia Kerja
“Penerima hibah telah melalui tahapan evaluasi persyaratan serta kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran, dan pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan,” begitu laporan Wiyato
Wiyato menambahkan, seluruh penerima hibah memiliki kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kepercayaan publik.
BACA JUGA: Messi, Kucing Pertama yang Peroleh Kartu Anggota Muhammadiyah
“Penerima hibah wajib membuat laporan yang transparan dan akuntabel. Mari kita buktikan bahwa hibah ini dikelola oleh tangan-tangan yang amanah,” jelasnya. (Agn)
