Yogyapos.com (SLEMAN) - Lambannya proses pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2025 senilai Rp 17 miliar pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sleman menuai sorotan LSM Badan Komite Pemberantasan Korupsi (LSM BKPK).
Ketua LSM BKPK, Hidayat mengatakan keterlambatan penyerapan anggaran puluhan miliar untuk pemasangan PJU di wilayah Kabupaten Sleman yang terlambat sehingga merugikan masyarakat, juga menganggu kinerja penyerapan APBD Sleman dalam penilaian.
BACA JUGA: Anggota DPD RI Desak Kapolri Usut Dalang Kerusuhan dan Penjarahan
"Padahal proses pengadaan PJU tersebut telah dianggarkan pada awal tahun, seharusnya itu bisa dikerjakan pada triwulan kedua, mengapa baru bisa dikerjakan mulai bulan September," ujar Hidayat, Jumat (12/9/2025).
Hidayat berkata, penerapan sistem pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog versi 6 dengan rentang waktu yang relatif lama juga menjadi pertanyaan. Padahal dengan proses pengadaan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sistem lelang terbuka untuk proyek atau pengadaan dengan nilai besar.
"Kalau melalui LPSE, pelaku usaha atau vendor harus mengikuti tahapan lelang, mulai dari pengajuan dokumen, evaluasi, hingga penetapan pemenang, lain halnya kalau dengan E-katalog, di situ ada celah-celah untuk KKN," cetusnya.
BACA JUGA: Dua Terduga Pelempar Molotov Pos Polisi Berhasil Ditangkap
"Sistem sebagus apa pun, tapi kalau oknum pengelolaan tidak memiliki integritas yang kuat, dia masih bisa main-main," imbuhnya.
Kantor Dishub Kabupaten Sleman || YP- Eko Purwono
Pihaknya meminta kepada Bupati Sleman untuk mengevaluasi kinerja pegawai Dishub sehingga tidak terulang kembali persoalan ini, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana dengan optimal.
BACA JUGA: Pasca Terima SK dan Rapat Perdana, YLC Peradi Wonosari Segera Deklarasi
"Kalau begini dampaknya penyerapan anggaran menjadi terganggu," sambungnya.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Widodo membenarkan bahwa pengadaan PJU prosesnya melalui E-katalog.
"Pengadaannya melalui e-katalog yang langsung dilakukan oleh PPK (pejabat pembuat komitmen) Dishub," jelas Widodo.
BACA JUGA: Polisi Masih Mengidentifikasi Mayat yang Ditemukan di Makam Randugawang
Kepala Bidang Sarana Prasarana Dishub Sleman, Wahyu Estijanto ST mengungkapkan proyek pengadaan PJU diajukan berdasarkan pokok pikiran (pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagian Pagu Usulan Partisipasi Masyarakat (PUPM) Kecamatan. Nantinya akan dipasang pada ruas jalan kabupaten dan area permukiman dengan total anggaran mencapai Rp 17 miliar.
"Anggaran pengadaan PJU untuk ruas jalan senilai Rp 7,8 miliar dan di permukiman sebesar Rp 9,2 miliar," kata Wahyu.
Pemasangan PJU menyasar ruas jalan dengan jumlah 496 titik dan di permukiman 1864 titik dengan lokasi pemasangan tersebar di wilayah Kabupaten Sleman, dengan sumber listrik dari PLN. Instalasi meliputi lampu LED, kabel, dan tiang lampu.
"Nantinya pelaksana akan melakukan pemasangan instalasi hingga lampu menyala," sebutnya.
Ia pun mengakui diterapkannya sistem e-katalog dalam mendapatkan pihak vendor atau pelaksana. Namun pengumuman di SIRUP LKPP telah dilakukan sejak awal tahun.
BACA JUGA: Danrem 072/Pmk Ajak Prajurit Meneladani Akhlak Rasulullah SAW
"Prosesnya kan melalui perencanaan dulu, baru pelaksanaan yang akan dikerjakan oleh beberapa pelaksana (vendor) pada pertengahan bulan ini (September), dengan waktu pengerjaan selama 60 hari,"katanya.
Ia berharap dengan penambahan sarana jalan ini dapat mewujudkan SlemanDalane Padhang sesuai visi misi Bupati Harda Kiswaya dan Wakil Bupati Danang Maharsa Sleman, keberadaan jalan lingkungan yang memadahi sehingga dapat mendongkrak perekonomian dan sosial masyarakat.
"Harapannya dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam berlalulintas, menurunkan angka kejahatan jalan," tuturnya.
Anggota DPRD Sleman, Herman Budi Pramono SE menyatakan dukungan program Bupati, Dalane alus lan Padhang dengan memprioritaskan jalan-jalan yang masih gelap dan rawan kecelakaan. (Opo)
