Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu Sebagai Pelaku Kecurangan

share on:

PERNYATAAN Ketua Bawaslu Rahmad Bagja, bahwa tidak ada nomenklatur kecurangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang ada pelanggaran, menimbulkan polemik. Dalam dialog di salah satu stasiun televisi Bagja menyatakan kecurangan merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat.

Secara normatif pernyataan Ketua Bawaslu RI itu tidak salah, karena memang dalam UU Pemilu tidak ditemui kata "kecurangan" yang banyak ditemui adalah nomenklatur pelanggaran.

BACA JUGA: Gandung Pardiman Dorong Abdul Halim Muslih Ikut Kontestasi Pilkada Bantul 2024

Nomenklatur kecurangan hanya disebut dalam penjelasan Pasal 286 ayat (3) untuk memberikan penjelasan mengenai makna Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Disebutkan dalam penjelasan tersebut: "Yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama."

BACA JUGA: Ketua PWI DIY Drs H Hudono SH: Pengurus PWI Sleman Harus Pegang Teguh Sumpah dan Janji

Norma dalam penjelasan UU Pemilu itu kemudian digunakan dalam Peraturan Bawaslu No 8/2022, Pasal 56 ayat (2), "Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama.

Penjelasan pasal 286 dan Perbawaslu itu secara jelas dan gamblang menyebut kecurangan yang bersifat terstruktur "hanya" dapat dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara Pemilu secara bersama-sama.

BACA JUGA: Peroleh Suara Terbanyak, Eko Djoko Widiyatno SH MH dari PKB Bakal untuk DPRD Yogya

Memercik Air Ke Muka Sendiri

Pernyataan Rahmat Bagja seakan ingin menggiring opini publik, bahwa tidak ada kecurangan dalam Pemilu 2024. Namun disisi lain, pernyataan itu juga dapat ditafsirkan oleh publik sebagai upaya cuci tangan.

Upaya cuci tangan dimaksudkan agar publik tidak melihat kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara Pemilu, sebagaimana dijelaskan secara eksplisit dalam penjelasan UU Pemilu dan Perbawaslu.

Pernyataan Bagja mengeyampingkan pernyataan para guru besar di berbagai kampus, juga pernyataan masyarakat sipil yang menyebutkan terjadi kecurangan Pemilu yang dilakukan oleh pemerintah, dan penyelenggara Pemilu.

BACA JUGA: Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Kasidi, Sidang Dilanjut Pemeriksaan Saksi-saksi

Bukti kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dapat dilihat secara nyata dari pengesahan pendaftaran Gibran sebagai wakil presiden berpasangan dengan calon presiden Prabowo. Pengesahan pendaftaran itu telah diputus oleh DKPP sebagai pelanggaran etik dan prosedur, dan ketua KPU diberi sanksi peringatan keras terakhir, dan komisoner lainnya diberi sanksi peringatan keras. Terhadap keputusan DKPP, yang memerintahkan Bawaslu menindaklanjuti keputusan itu, Bawaslu juga tidak mengambil tindakan apapun.

BACA JUGA: Tolak Pemilu Curang! Tokoh Masyarakat dan Emak-emak Garda Peduli Bangsa Geduruk KPU DIY

Bawaslu RI juga mengeyampingkan dugaan pengerahan aparatur desa, dan politisasi bansos yang mempengaruhi pemilih. Bawaslu RI cenderung berlaku pasif, hanya menunggu laporan masyarakat yang ditujukan kepada dirinya. Bawaslu enggan menangkap kegelisahan publik yang disuarakan para guru besar dan gerakan masyarakat sipil sebagai temuan, yang dengan itu Bawaslu dapat secara aktif menindaklanjuti, tanpa harus menunggu laporan yang masuk.

Sayang sekali, pernyataan Bagja yang terkesan ingin cuci tangan itu, justru semakin menjelaskan ketidaknetralan penyelenggara Pemilu. (Sholeh Giysmar SH adalah Penulis dan Aktivis Perbukuan)

 

 


share on: