Fakultas Hukum UWM Menyoal Putusan MK Tidak Membumi

share on:
Dr Aida Dewi SH MH dan Rektor UWM Prof Edy Suandi Hamid || YP-Ist

Yogyapos.com (YOGYA) - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan berbagai putusan yang berdampak mengubah sejumlah norma hukum, termasuk putusan hukum pidana. Dalam praktik pelaksanaan hukum di lembaga peradilan, berbagai putusan itu tidak banyak mendapat prioritas perhatian dari masyarakat, khususnya di kalangan para hakim, jaksa, penyidik kepolisian, dan penegak hukum lainnya.

Apakah ini mencerminkan banyak putusan MK tidak membumi atau tidak memasyarakat? Inilah suatu persoalan yang dikemukakan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Dr Aida Dewi SH MH, Jumat (14/1/2022).

Pendapatnya disampaikan kepada Humas UWM berkaitan dengan rencana pelaksanaan Seminar Nasional tentang “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Norma Pidana“ yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UWM, di Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta, Sabtu (15/1/2022).

Aida Dewi menjelaskan, terdapat pengaruh besar di bidang hukum dalam hal kewenangan MK melakukan pengujian Undang-undang (judicial review) terhadap UUD 1945. “Buktinya, berbagai putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah sejumlah norma HukumPidana,” ujarnya.

Terdapat masalah serius dalam implementasi praktik hukumnya. Saat putusan MK diucapkan hakim, putusan itu otomatis memiliki kekuatan hukum tetap. “Ternyata, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak semua penegak hukum lain mengetahui, dan putusan-putusan itu tidak serta merta dipahami oleh para pemangku kebijakan yang terkaitdengan putusan tersebut,” paparnya.

Mengutip keterangan Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, dia mencontohkan, soal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang untuk menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) asalkan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik Kepolisian, dan Penyidik Polisi supervisi, bahkan mendampingi PPNS. Prosedur hukum demikian tidak otomatis diketahui oleh para PPNS. Ini problem pelaksanaan hukum.

Aida Dewi melihat problem sosialisasi putusan hukum MK dan pengetahuan masyarakat termasuk para penegak hukum seputar putusan MK mengenai hukum pidana, perlu langkah tertentu untuk solusi, yaitu sosialisasi putusan-putusan MK dan kerjasama (formal) antar  lembaga penegak hukum yang ada maupun MK dan perguruan tinggi.

Menurutnya, putusan MK dapat diakses oleh masyarakat dengan cara mengunduh gratis di laman MK. Tetapi, sikap responsif dari para penegak hukum maupun  masyarakat pada umumnya terhadap putusan-putusan MK perlu digiatkan.

“Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram melaksanakan seminar ini sebagai bagian dari sumbangsih untuk menjelaskan ke publik tentang putusan-putusan hukum pidana dari hasil judicial review di MK, dan bagaimana elemen-elemen hukum yang substansial dari putusan-putusan MK itu bisa dipahami masyarakat, terutama dipahami oleh  kalangan penegak hukum,” kata Aida Dewi.

Seminar tentang implikasi putusan MK ini kerjasama antara Fakultas Hukum UWM dan Mahkamah Konstitusi RI. Para pembicara dari dosen UWM antara lain Edy Chrisjanto SE MH, Dr Kelik Endo Suryono SH MHum, Dr (Cand) Hartanto SE Mhum. Kemudian pembicara lain Dr Suhartoyo SH MH (Hakim Konstitusi), Prof Dr Hartiwiningsih SH MHum (Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret). (*)


share on: