Yogyapos.com (YOGYA) – Seluruh jajaran DPC Peradi Kota Yogyakarta dituntut meningkatkan profesionalisme dan konsen dalam penegakan hukum yang berintegritas.
Ajakan tersebut merupakan poin penting dalam acara ‘Ngobrol Santai’ atau Ngobras, yang berlangsung di Sekretariat DPC Peradi Yogyakarta, Jalan Kalisasak 13, Klitren Yogyakarta, Kamis (21/12/2023) sore.
BACA JUGA: Waspada! Cuaca Ekstrem Saat Nataru 2023/2024
“Penegakkan Hukum terus diupayakan para advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Yogya dan Young Lawyers Club (YLC) dengan idealisme dan profesionalismenya,” tegas Wakil Ketua 1 DPC Peradi Yogyakarta, Deddy Sukmadi SH MHum, saat membuka acara.
Deddy mengingatkan berbagai permasalahan penegakan hukum harus dicermati, dipelajari dan didiskusikan untuk mendapatkan solusi terbaik.
BACA JUGA: Sampai Kini, Kejari Sleman Belum Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata
“Karena itulah Peradi Kota Yogya dan YLC rutin menggelar diskusi bersama dengan mengundang narasumber yang kompeten dan sesua8 dengan dinamika hukum dan isu-isu kontemporer. Seperti yang dilakukan kali ini dalam momentum akhir tahun,” tandas Deddy.
Deddy secara simbolis membuka acara ‘Ngobras’ Refleksi Akhir Tahun yang menghadirkan narasumber Dosen FH UAJY Dr Y Sari Murti W SH MHum membawakan materi Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak, Advokat Ari Wibowo SH SHi MH (Penegakan Hukum Pemilu) dan Advokat Senior H Nur Ismanto SH MSi (Problematika Advokat) dengan moderator Insan Pribadi SH MH.
BACA JUGA: Debat Cawapres 2024, Muncul Perilaku yang Melampaui Filosofi Kepemimpinan Jawa
“Ngobras hari ini bertepatan dengan turunnya Akta Pendirian DPC Peradi Kota Yogyakarta pada 21 Desember 2004, dengan dinamika pebdirian banyak organisasi advokat. Dalam menjalankan profesinya advokat diatur etiknya dan bisa dilaporkan ke organisasi bila di luar etik,” ujar H Nur Ismanto yang pernah menjabat Direktur LBH Yogya.
BACA JUGA: Anies Baswedan: Dukungan Pak Jusuf Kalla Merupakan Kehormatan yang Besar
Sementara itu, Y Sari Murti menyebut pelaku kekerasan (seks) pada anak dan perempuan justru kebanyakan orang-orang dekat sehingga malu untuk melaporkan. “Saat ini pelaku tidak hanya mendapat hukuman pidana tetapi juga harus memberikan ganti rugi (restitusi) pada korban yang diatur LPSK ungkapnya.
Suasana 'Ngobras' di Sekretariat DPC Peradi Yogyakarta, Jalan Kalisasak 13, Klitren Yogyakarta || YP-Ist
Pengenaan hukuman tambahan berupa restitusi terhadap pelaku kekersan seks dinilai sangat beralasan. Sebab korban kekerasan seks menderita, bukan saja fisik tetapi juga psikis yang tentu saja sangat lama proses penyembuhannya.
BACA JUGA: Marcella Zalianty: Film Pendek Stunting Berpotensi Miliki Nilai Jual
Penderitaan psikis bisa berupa traumatik, rendah diri, hilangnya kepercayaan diri maupun harapan masa depan, dan seterusnya. Bahkan efek psikis ini bukan saja betrdampak bagi korban, tetapi juga anggota keluarga korban.
Dibagian lain, Ari Wibowo SH MH menyoroti penegakan hukum pemilu dan posisi advokat. “Tidak ada larangan advokat untuk memihak calon tertentu, namun ketika dia beracara harus netral meski kepada lawan politik calon yang didukung bila diminta mendampingi selaku advokat harus profesional,” tandasnya.
Baginya, advokat yang kelak menjadi anggota legislatif diharapkan dapat mewarnai lahirnya produk hukum yang berbasis keadilan bagi rakyat.
BACA JUGA: Empat Warga Menggugat, Tolak Lokasi Penambangan Batu Andesit di Desa Wadas
Acara ‘Ngobras’ yang berlangsung hingga petah hari ini dinamis, antusiasme peserta cukup tinggi. Sayang sekali waktu yang terbatas, sehingga tidak semua fenomena penegakan hukum mutakhir terakomodasi dalam dialog.
Meski demikian acara ini layak diacungi jempol, karena diupayakan menjadi bangunan tradisi intelektual bagi seluruh jajaran Peradi Kota Yogyakara, sebagaimana pernah disampaikan oleh Ketuanya Dr Ariyanto SH MH dalam suatu kesempatan.
“Diskusi rutin memang menjadi salah satu program kami. Alhamdulillah berjalan selama ini di tengah kesibukan profesi kami,” katanya. (*/Met)
