Yogyapos.com (YOGYA) - Puluhan siswa SMP di Yogyakarta berdemo ke SMP Negeri 10 Yogyakarta, Rabu (7/5/2025). Apa yang terjadi dengan aksi pelajar di kota yang selama ini bangga disebut ‘Kota Pendidikan’ itu tentu boleh dibilang cermin kusam wajah pendidikan kita.
Mereka membawa isu dugaan bocoran soal Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) yang dianggap mencederai keadilan. Sehari sebelumnya, pada malam hari, sekitar 50an pelajar datang ke sekolah yang sama. Sepuluh di antaranya diamankan. Warga sekitar resah, anak-anak usia sekolah bergerak dalam rombongan, bahkan di luar jam belajar. Untuk apa? Untuk protes soal dugaan bocoran soal.
BACA JUGA: Masuk PTN Lewat Pintu Belakang: Lelah Belajar, Kalah oleh Kecurangan
Sebelumnya, sempat beredar poster ajakan demonstrasi yang menyerukan pelajar SMP seDIY untuk mendatangi SMP Negeri 10 Yogyakarta. Dari satu sisi, kalau memang benar terjadi kebocoran soal ASPD, itu adalah kegagalan sistemik yang tak bisa ditoleransi. Bukan sekadar pelanggaran teknis, tapi kerusakan moral. Ini soal integritas.
BACA JUGA: Besok Ujian ASPD SMP/MTs, JCW Ingatkan Jangan Ada Kecurangan
ASPD jadi penentu nasib anak-anak dalam proses masuk SMA/SMK. Kalau sudah bocor, maka tidak ada lagi keadilan dalam seleksi pendidikan. Namun dari sisi lain, apa yang dilakukan para pelajar itu juga tidak bisa dibenarkan. Protes dengan menggeruduk sekolah, apalagi malam hari, bukanlah bentuk keberanian. Itu keliru.
BACA JUGA: Bryan Minta Bantuan Pemkab, Sertipikat Tanah 2.275 M Beralih ke Orang Lain
Mereka anak sekolah yang seharusnya menyuarakan keresahan lewat jalur yang tertib, bukan dengan membuat warga resah. Warga sekitar sekolah jelas merasa terganggu. Bayangkan malam hari tiba-tiba puluhan anak nongol di lingkungan rumah.
Suasana mencekam, apalagi sekarang masih banyak orang tua yang trauma dengan kerusuhan kerusuhan antarpelajar. Demonstrasi oleh pelajar SMP, tanpa pengawasan bisa membahayakan mereka sendiri dan orang lain.
BACA JUGA: Tersangka Korupsi SMKN Sewon Nyicil Kembalikan Uang Kerugian Negara
Pelajar yang marah karena merasa dirugikan, memang punya hak untuk kecewa. Tapi datang ke sekolah lain, berkerumun, membuat warga resah, itu jelas bukan tindakan yang layak dipuji. Itu bukan keberanian, itu salah arah.
Seharusnya dari pihak berwenang memberikan respons tegas yang bisa menjernihkan situasi. Dinas Pendidikan DIY seharusnya juga cepat turun tangan. Bukan hanya memberi pernyataan normatif, tapi melakukan investigasi terbuka soal dugaan kebocoran. Kalau tidak ada kebocoran, jelaskan. Kalau ada, bongkar dan beri sanksi.
BACA JUGA: Polda DIY Peroleh Serat Palilah dari Sultan Hamengku Buwono X
Pendidikan kita sedang dalam krisis kejujuran. Setelah kasus joki dan bocoran Ujian Tuli Berbasis Komputer (UTBK) di berbagai kota, kini isu bocoran ASPD. Kita terbiasa melihat skor tinggi, tapi lupa bahwa nilainya busuk dari dalam. Kita mencetak generasi juara palsu, lalu membungkusnya dengan slogan “kota pendidikan”.
BACA JUGA: Vasektomi Jadi Syarat Bansos? Gus Hilmy: Bertentangan dengan Nilai Kemanusiaan
Jika yang terjadi terus-menerus begini, maka pelajar akan makin kehilangan kepercayaan pada sistem pendidikan. Tapi bukan berarti mereka bebas mengekspresikan kekecewaan dengan cara yang tidak bertanggung jawab.
Kita ingin generasi muda yang kritis, tapi juga paham etika dan moral. Kita ingin sistem pendidikan yang bersih. Maka dua-duanya harus dibenahi. Pelajar perlu dibimbing agar tahu cara menyampaikan pendapat yang benar. Sementara institusi pendidikan harus jujur dan transparan agar tidak muncul alasan untuk protes jalanan. Itu semua demi meningkatnya kualitas pendidikan Indonesia.
BACA JUGA: Pelantikan PWNU Papua Selatan, Teguhkan Persatuan di Ujung Timur Indonesia
Sebab, isu tersebut tidak hanya menumbuhkan rasa tidak percaya terhadap sistem pendidikan, tapi juga menciptakan kerusuhan. Dan kalau tidak ditangani dengan jernih, jangan kaget kalau krisis kepercayaan ini menjalar lebih jauh ke masa depan pendidikan kita. (Penulis : Abhirama Beco Sufikri, Pelajar Kota Yogyakarta)
