Yogyapos.com (PURWOREJO) - Komandan Korem 072/Pamungkas, Brigjen TNI Bambang Sujarwo SH MSos MM menghadiri kegiatan Pencanangan Gerakan Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) Bidang Tanah Tahun 2025 yang digelar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Lapangan Desa Candingasinan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo. Kamis (7/8/2025).
Acara dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid SS MSi. Dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi SH SSt MK, Bupati, Dandim, Kapolres serta perwakilan kepala desa se-Kabupaten Purworejo.
BACA JUGA: Bupati Harda Kukuhkan Anggota Dewan Pendidikan Masa Bakti 2025-2030
Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa Gemapatas merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta mewujudkan keadilan agraria di tengah masyarakat.
Ia menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam memasang patok batas tanah sebagai langkah awal mencegah sengketa.
BACA JUGA: Lurah da Danarta di Bantul Peroleh Sosialisasi Transaksi CMS
“Permasalahan batas tanah bukan hanya teknis, tapi juga menyangkut stabilitas sosial dan kepastian hukum. Oleh karena itu, gerakan ini sangat penting dan strategis,” ujar Gubernur.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan dari sekitar 190 juta hektare total luas tanah di Indonesia, masih terdapat jutaan hektare yang belum memiliki batas bidang tanah yang jelas, bahkan ditemukan banyak tumpang tindih sertifikat.
BACA JUGA: Pemkal Baturetno Jadi Tuan Rumah Peringatan HUT RI
“Melalui Gemapatas, kami mengajak masyarakat secara aktif memasang tanda batas di bidang tanahnya. Ini bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut kepastian hukum dan mencegah konflik,” kata Nusron Wahid.
Gemapatas diharapkan menjadi gerakan masif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia sebagai langkah nyata mencegah konflik agraria, mempercepat pendaftaran tanah, dan mewujudkan tata ruang yang tertib dan berkeadilan.
Puncak kegiatan ditandai dengan pemasangan patok batas tanah oleh warga secara simbolis, disaksikan langsung oleh Menteri ATR/BPN dan Gubernur Jawa Tengah, serta diikuti secara serentak melalui sambungan Zoom oleh berbagai kantor pertanahan lain di Indonesia. (*/Red)
