Yogyapos.com (YOGYA) - Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Sudan (ALKIS) menyerukan langkah cepat pemerintah Indonesia dalam merespons krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Sudan.
BACA JUGA: Ratusan Marbot di Bantul Ikuti Sosialisasi Aplikasi Menara Masjid
Sejak pecahnya konflik antara Sudan Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) pada April 2023, data PBB mencatat lebih dari 10 juta orang terpaksa mengungsi. Lebih dari 25 juta orang membutuhkan bantuan. Layanan kesehatan dan distribusi pangan runtuh di banyak wilayah. Situasi ini menjadi salah satu krisis pengungsian terbesar di dunia saat ini, namun perhatian global masih sangat terbatas.
BACA JUGA: Jenderal Maruli Sampaikan Pesan Begini kepada Seluruh Prajurit TNI
Koordinator ALKIS, KH Moch Hilmi Asshiddiq al-Aroky, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki tradisi kepedulian yang kuat. Ia menilai Sudan tidak mendapat perhatian luas meski kondisi kemanusiaannya sangat berat.
“Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah dan penuh toleransi. Tidak pantas jika kita tidak peduli pada tragedi kemanusiaan seperti ini. Sudan memang tidak seramai isu Palestina. Namun masalah kemanusiaan bisa terjadi di mana saja. Ukurannya sederhana. Kita punya hati atau tidak untuk memperhatikannya,” ungkap Kiai Hilmi, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis kepada media, Senin (17/11/25).
BACA JUGA: Polda DIY Terjunkan 980 Personel Operasi Zebra, Tekankan Prinsip Zero Accident
Pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU tersebut mengatakan krisis ini menjadi perhatian banyak tokoh nasional Indonsia. Ia menyatakan, para tokoh tersebut memerlukan wadah yang bisa menyampaikan seruan bersama. Tujuannya agar pemerintah melihat bahwa ada kepedulian nyata dari masyarakat Indonesia terhadap nasib rakyat Sudan.
BACA JUGA: Marak Sengketa Tanah, PKHPKP Ingatkan Pemerintah Membentuk Pengadilan Pertahanan
“ALKIS dibentuk karena tidak ada wadah nasional yang secara khusus mengawal perhatian publik Indonesia terhadap tragedi di Sudan. Banyak organisasi dan tokoh peduli pada isu tersebut, tetapi suara mereka terpisah. ALKIS hadir untuk menyatukan kepedulian itu agar advokasi lebih terarah. Koordinasi yang kuat dinilai dapat mendorong respons pemerintah dan memperkuat tekanan moral dari masyarakat sipil,” tegas Mudir atau Direktur Zawiyah al-Hikam, Depok Jawa Barat.
BACA JUGA: Logika Politik Campur-Baur
Di antara yang diserukan ALKIS, lanjut Kiai Hilmi, mendorong pemerintah membuka langkah diplomatik melalui PBB, OKI, dan Gerakan Non-Blok. Dorongan ini, menurutnya bertujuan membuka jalur aman bagi warga sipil serta memperkuat tekanan internasional agar pertempuran mereda. ALKIS juga meminta pemerintah menyampaikan posisi resmi yang berpihak pada keselamatan rakyat Sudan serta mendorong penghentian suplai senjata kepada pihak yang bertikai.
BACA JUGA: Aksi Klitih Kambuh Lagi, Tiga Oknum Pelajar Diamankan
“Selain diplomasi, ALKIS meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo untuk menugaskan Kementerian Luar Negeri, BNPB, PMI, dan Baznas untuk mengirim bantuan medis dan logistik. ALKIS menilai dukungan lintas lembaga serta partisipasi masyarakat sipil dapat memperkuat solidaritas publik Indonesia terhadap kondisi Sudan,” kata Kiai Hilmi.
BACA JUGA: Data BPS, Keluarga Miskin di Sleman Turun 0,06 Poin
Seruan ini mendapat dukungan dari berbagai tokoh nasional. Di antaranya Dr TGH Muhammad Zainul Majdi LcMA, Hj Safira Rosa Machrusah, â KH Ubaidillah Ruhiyat, Dr (HC) KH Zulfa Mustofa, KH Muhammad Cholil Nafis Lc MA PhD, Dr KH Muhammad Afifuddin Dimyathi Romly Lc MA, â Dr KH Hilmy Muhammad MA, Dr KH Ahmad Fauzi Tijani MA, Hj Fatimah Asri Mutmainnah, Dr KH Muhammad Faiz Syukron Makmun MA, Dr KH Fadlolan Musyaffa' Lc MA, Dr H Faisal Hendra Lc MA, â KH. Muhammad Yusron Shidqi Hasyim Muzadi MA, KH Dr Bukhori Sail Attahiri Lc MA Assoc, Prof Dr H Sueb Thahir Lc MA, Dr H Abdul Kholik SH MSi, Dr H Muhammad Shohib Rifa’i MA, H Muhammad Rizqi Romdhon BEd, Gr MH MPd CWC, H Miftahuddin Ahimy MA MIP.
BACA JUGA: Polisi Tidur dan Kekerasan Simbolik
“Indonesia memiliki sejarah kepedulian yang panjang. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton ketika jutaan warga Sudan kehilangan hak hidupnya,” pungkas Kiai Hilmi. (*/Red)
