Yogyapos.com (YOGYAA) - Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2022 menyebutkan tingkat kemiskinan di Indonesia telah mencapai 9,57 persen. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 0,03 persen pada periode Maret 2022 dan penurunan sebesar 0,14 persen dari periode September 2021.
Sedangkan jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2022 mencapai 26,36 juta orang. Dari jumlah tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yakni sebesar 463.630 penduduk miskin dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,49 persen. Angka tersebut juga mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode Maret 2022.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol DIY, Dewo Isnu Broto Imam Santoso SH melalui Sekretaris Badan Kesbangpol DIY, Nur Syamsi Mualifah SIP saat membuka kegiatan penyusunan rencana aksi peningkatan Ketahanan Ekonomi di DIY dengan mengusung tema “Sinergi Karya Membangun DIY yang Berdaya sebagai Langkah Antisipasi Potensi Konflik Berbasis Ekonomi yang dilangsungkan di Kantor Badan Kesbangpol Ruang Nakula Kota Yogyakarta, Senin (20/2/2023).
“Pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan rasio gini menunjukkan angka sebesar 0,381. Angka tersebut menurun 0,003 poin jika dibandingkan pada Maret 2022,”kata Nur Syamsi Mualifah SIP.
BACA JUGA: https://yogyapos.com/berita-masa-tinggal-jemaah-haji-reguler-malaysia-lebih-dari-45-hari-9757
Disebutkan, Yogyakarta tercatat sebagai provinsi dengan ketimpangan pengeluaran tertinggi pada September 2022, terlihat dari rasio gini di Yogyakarta yang mencapai 0,459. Ketimpangan ekonomi ini dapat menjadi percikan-percikan potensi yang bisa menyebabkan gesekan-gesekan di masyarakat.
“Salah satu contoh kasus nyata gesekan tersebut adalah bentrokan yang terjadi di Babarsari beberapa waktu yang lalu. Jika dianalisis, peristiwa tersebut merupakan gesekan dari sisi ekonomi sebagai puncak dari geliat perekonomian DIY yang belum terinklusi,” sebutnya.
Kehidupan perekonomian DIY yang masih eksklusif ini menjadi suatu tujuan bagi banyak pihak untuk mengubah kembali perekonomian tersebut menjadi lebih inklusif.
“Idealnya, memang seharusnya ekonomi yang sudah ada dapat mengikuti budaya DIY yang menerima perbedaan suku dan adat di dalam masyarakat. Ekonomi yang belum inklusif pada akhirnya hanya akan menimbulkan permasalahan pada pertumbuhan kota karena tidak berpijak pada budaya lokal tersebut,” ungkapnya.
Terkait isu ekonomi, Badan Kesbangpol DIY memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan cipta kondusivitas pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, yang salah satunya adalah terkait urusan ketahanan ekonomi.
“Salah satu turunan tugasnya adalah untuk koordinasi dan fasilitasi kegiatan monitoring, evaluasi dan koordinasi lintas OPD untuk penguatan ketahanan ekonomi, yang tujuannya untuk meminimalisir potensi konflik dari aspek ekonomi, mencegah dan/atau mengurangi risiko ketimpangan ekonomi, sosial dan budaya di DIY,”katanya.
Mengacu pada ketugasan tersebut, pada 2022 Badan Kesbangpol DIY telah menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana aksi, meliputi 2 kali rapat kerja pokja ketahanan ekonomi dan 2 kali kegiatan rakor monev ketahanan ekonomi di DIY.
“Sebagai bentuk kegiatan yang berkelanjutan, pada tahun 2023, Badan Kesbangpol DIY akan kembali melaksanakan kegiatan rencana aksi peningkatan ketahanan ekonomi DIY sebagai upaya dalam mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang mendukung penguatan ekonomi di DIY,” tuturnya.
Dalam rencana aksi pada 2023 akan difokuskan pada sinergi anggota pokja ketahanan ekonomi yang merupakan gabungan dari unsur pentahelix. Sinergi tersebut merupakan upaya bersama dari berbagai pihak dalam mencegah potensi konflik berbasis ekonomi di wilayah DIY.
BACA JUGA: https://yogyapos.com/berita-gubernur-kalbar-ajak-mahasiswa-kawal-pemilu-2024-9759
“Kegiatan pertama yang dilakukan adalah penyusunan rencana aksi peningkatan ketahanan ekonomi di DIY dimana setiap anggota pokja ketahanan ekonomi dapat mendiskusikan rencana aksi yang bisa dimasukkan dalam perencanaan kegiatan OPD atau lembaga terkait pada tahun 2024,” katanya.
Dirinya berharap melalui kegiatan ini dapat mewujudkan sinergi dalam upaya penguatan ketangguhan dan ketahanan ekonomi untuk mencegah konflik berbasis ekonomi di DIY.
Kegiatan dihadiri seluruh anggota Pokja Ketahanan Ekonomi DIY dengan menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Ketua Vokasi dan Produktivitas Daerah DIY Rommy Heriyanto, Penasehat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Revrisond Baswier, Bappeda DIY M Taufiq dan Ketua Aliansi BumDes Indonesia/ Pengelola Gua Pindul Sariyanta. (Opo)
