Wacana Lockdown : Penggunaan Danais untuk Infrastruktur Seharusnya Ditunda

share on:
Baharuddin Kamba, Aktivis Jogja Corruption Watch || YP-Dok

PADA Jumat (18/6/2021) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X sempat melontarkan usulan lockdown secara total. Wacana lockdown total mengingat pemberlakuan pembatasan kegiatan masayarakat (PPKM) tidak tidak berialan efektif dan angka kasus Covid-19 di Yogyakarta mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan.

Namun dalam perjalanannya Gubernur DIY memastikan tidak akan lockdown DIY. Dengan alasan Pemda DIY tidak kuat untuk membiayai (ngragati) rakyat seluruh DIY. 

Kemudian pada Selasa (22/6/2021) Gubernur DIY dalam 'Sapa Aruh' Sri Sultan HB X meminta warga DIY melakukan pengetatan pembatasan, protokol kesehatan dan bergotong-royong di tengah melonjaknya Covid - 19 di DIY.

Terkait dengan hal tersebut ada beberapa hal yang perlu Jogja Corruption Watch sampaikan :

1. Narasi gotong-royong dapat dimaknai sebagai bentuk urunan warga Yogyakarta dalam menekan angka Covid-19. Pada awal kemunculan Covid-19 sebenarnya warga Yogyakarta sudah melakukan urunan. Misalnya, urunan beli konsumsi buat warga yang jaga posko. Tetapi jika hal tersebut dilakukan pada kondisi saat ini, saya kira sulit ya. Kalaupun bisa  dilakukan tetapi tidak sebanyak sebelumya;

2. JCW mendorong kepada Pemda DIY untuk menggunakan Dana Keistimewaan (Danais) dalam rangka penanganan Covid-19. Itu merupakan salah satu solusi. Karena jika terus dibebankan kepada masyarakat dengan konsep gotong-royong, maka kondisi semakin sulit. Belum lagi masayarakat yang kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Kan kasihan juga harus dibebani urunan;

3. Pengunaan Danais sekiranya untuk pembangunan atau infrastruktur seharusnya ditunda dulu. Alangkah baiknya Danais lebih diperuntukkan penanganan Covid-19 di Yogyakarta. (Baharuddin Kamba Aktivis Jogja Corruption Watch)

 


share on: