Sekda: Putusan MK tentang Pembatasan Periode Jabatan Bagai Simalakama Pilur Sleman

share on:
Sekretaris Daerah Sleman, Hardo Kiswoyo || YP-Eko Purwono

Yogyapos.com (SLEMAN) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengambil langkah untuk meminta kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan Pemilihan Lurah (pilur) pada 7 kalurahan yang terimbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-X1X/2021.

Sekretaris Daerah Sleman, Hardo Kiswoyo menjelaskan pihaknya sebelum ini telah meminta kajian hukum dari pakar hukum tata negara, meminta petunjuk kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan selanjutnya akan dimohonkan petunjuk ke Menteri Dalam Negeri sebelum menentukan keputusan final perihal pelaksanan pilur pada 7 kalurahan tersebut.

“Berkaitan putusan MK ini, kami benar-benar hati-hati, kami minta pendapat pakar hukum tata negara, minta petunjuk Bapak Gubernur, kemudian ke Menteri Dalam Negeri, baru nanti kita putuskan yang terbaik untuk masyarakat. Sejak awal ini menjadi buah simalakama, sore nanti kita berangkat ke Kemendagri di Jakarta,” jelas Hardo di Komplek Kantor Pemkab  Sleman, Kamis (14/10/2021) disela menerima audiensi warga.

Menurut dia, semua pihak sebaiknya menghormati proses yang tengah berjalan, perihal konsep yang bakal diputuskan tentunya masih menunggu petunjuk dari Menteri Dalam Negeri. Pihaknya akan legowo menerima segala resiko.

“Seperti apa nanti petunjuknya itu yang akan kami lakukan, namun konsep-konsep kami sudah ada sesuai sejumlah pertimbangan dan kajian, untuk diambil langkah yang terbaik supaya tidak salah langkah,” terangnya.

Pihaknya memastikan, bahwa jadwal pemungutan suara tetap akan digelar pada 31 Oktober 2021, kecuali jika ditemukan permasalahan pada lokasi yang menggelar pilur. "Intinya kita masih menunggu surat terakhir dari Menteri Dalam Negeri,"imbuh dia.

Masyarakat Peduli Selomartani, Tugimanto (60) mendesak agar seluruh calon lurah yang telah ditetapkan sebagai calon dapat mengikuti konstelasi pemilihan lurah pada 31 Oktober, termasuk  7 kalurahan yang terimbas putusan Mahkamah Konstitusi.

“Calon lurah itu sudah ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2021, keputusan MK itu berlaku maju atau mundur, sampai saat ini belum ada ketetapan kalau berlalu mundur  berarti memilihan lurah di Kabupaten Sleman tahun 2021 batal semuanya,” tandasnya.

Disebutkan, bahwa paska putusan MK, masyarakat makin gelisah, lantaran pihak Badan Permusyawartan Kalurahan maupun Panitia Pilur di Kalurahan belum bisa menjelaskan perihal permasalahan ini.

“Saat kami tanyakan ke pihak BPKal dan panitia Pilur, mereka tidak bisa menjawab sampai saat ini, bahkan surat dari Pemda Sleman juga belum ada sama sekali, sehingga kami melakukan audiensi dengan pihak Pemkab Sleman, tadi menurut informasi Pak Sekda akan lapor ke Mendagri untuk meminta keputusan, kami menunggu hasil tersebut,” katanya.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan nomor 42/PUU-XIX/2021 tanggal 30 September 2021 menyebutkan memutus masa jabatan kepala desa maksimal 3 periode. Putusan tersebut mengabulkan sebagian dari permohonan uji materi  Undang-undang Nomor  6 Tahun  2014 tentang Desa yang diajukan oleh Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Nedi Suwiran.

Putusan tersebut berdampak kepada  calon lurah petahana pada 7 kalurahan tersebut antara lain, di Kalurahan Selomartani Nur Widayati SH , Maguwoharjo  Imindi  Kasmiyanta Sendangtirto Sardjono, Madurejo Sukarja , Margomulyo Suhardjono, Sumberarum H. Senaja dan Sendangagung  Hadjid Badawi. (Opo)

 


share on: