Yogyapos.com (JAKARTA) - Kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mencerminkan dua arus besar yaitu antara yang ingin keberlanjutan dalam artian tetap seperti kondisi sekarang ini dengan mereka yang menghendaki perubahan dan keberlanjutan (change and continuity).
Agenda perubahan memang butuh dukungan dan semangat kesukarelawanan (volunteerism) dari semua komponen masyarakat agar bisa terwujud, sehingga bisa menghasilkan kepemimpinan yang bisa membawa perubahan lebih baik
BACA JUGA: Ade Armando Harus Diproses Hukum Agar Ada Efek Jera
Hal tersebut di katakan oleh Guru Besar Ekonomi Pertanian dari IPB, Prof Dr Didin S Damanhuri, dalam Menara Perubahan Talks, Rabu (6/12/2023). Menurutnya, pada era presiden Jokowi kehidupan berdemokrasi tidak bertumbuh, ekonomi mengalami krisis akibat wabah pandemi sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi dan hanya bertumbuh sekitar 5% walaupun pemerintah sudah menggelontorkan berbagai program populis.
BACA JUGA: Tim Advokasi TKD DIY Prabowo-Gibran Sambangi Kantor Bawaslu, Ada Apa?
Sedangkan narasumber lainnya Teguh Juwarno, seorang praktisi media yang juga caleg Nasdem dari Dapil Tegal Brebes menyoroti kondisi kehidupan bernegara yang dibaratkan seperti sebuah perusahaan, dimana jajaran eksekutif adalah para direksi, sedangkan anggota DPR nya adalah komisaris.
“Para direksi dan komisaris ini seharusnya kompak untuk memajukan perusahaan yang bernama Negara Indonesia. Akan tetapi dalam praktiknya justru terjadi kongkalikong antara direksi dan komisaris untuk merampok perusahan sehingga tidak menguntungkan perusahaan (negara) tapi malah justru merugikan para pemegang saham yaitu rakyat Indonesia yang seharusnya bisa hidup lebih sejahtera,” tandasnya.
BACA JUGA: Federasi Buruh Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KSPSI di 12 Propinsi Siap Menangkan 'AMIN'
Teguh menambahkan, kondisi kehidupan rakyat yang tidak sejahtera karena kehidupan masyarakat selalu diwarnai dengan bayang bayang ketakutan dan ketidakbebasan.
Ia mengutip hasil survei salal satu lembaga menyatakan bahwa 60% rakyat Indonesia sekarang mengalami ketakutan untuk menyuarakan ekspresi kebebasan berpendapatnya.
“Mereka seolah merasa hidup bukan di alam demokrasi, tapi di alam otoriter dimana semua warga hidup dalam ketakutan dan ancaman aparat,” tambah dia.
BACA JUGA: Danrem 072/Pmk Dampingi Kasad Jenderal TNI Maruli SImanjuntak Kunker di Kebumen
Pilpres 2024 harus bisa menghasilkan kepemimpinan nasional yang memiliki ide dan gagasan besar untuk membawa Indonesia kembali menjadi negara maju dan besar. Oleh sebab itu rakyat perlu mengkritisi ide dan gagasan besar para calon pemimpin yang ada. Rakyat tidak boleh menukar suaranya dengan iming uang 50 ribu rupiah, yang akan ditukar dengan penderitaan selama lima tahun, karena itu merupakan bentuk penghinaan dan pelecehan kepada rakyat Indonesia. (*/Toha)
