Peradi Pergerakan Merekomendasi Upaya Hukum Terhadap Kebijakan yang Melanggar UU

share on:
Ketua Umum DPP Peradi Pergerakan, Sugeng Teguh Santoso SH saat memberikan sambutan dalam Rapimnas, di Yogya, Sabtu (24/7/2021) || YP-Ismet NM Haris

Yogyapos.com (YOGYA) - Setiap anggota Persaudaraan Penasehat Hukum Indonesia (Peradi) Pergerakan wajib memahami politik hukum pemerintah dalam bentuk kebijakan apa pun yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.

Ketika kebijakan tersebut menciderai hak-hak warga negara, mengesampingka  kebenaran, keadilan, disktiminatif atau melanggar HAM, maka anggota Peradi Pergerakan wajib memberikan pelurusan atau masukan kepada pemegang kekuasaan. Bahkan bila perlu melakukan upaya hukum yang dibenarkan oleh konstitusi untuk mengoreksi kebijakan yang bertetangan dengan hukum.

Itulah salah satu dari tiga rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional DPP Peradi Pergerakan, Sabtu (24/7/2021). Rapimnas yang dipusatkan di Yogyakarta dihadiri Ketua DPP Sugeng Teguh Santoso SH, Sekjen M Syafei SH MSi, Ketua DPC Yogya Fahrurrozi SH, Ketua Panitia Hani Kuswanto SH MH dan Ketua DPC Bantul HM Sarbini SH dilangsungkan secara, diikuti oleh 34 perwakilan se-Indonesia.

Sugeng Teguh Santoso SH menegaskan, terkait dengan rekomendasi tersebut maka advokat Peradi Pergerakan dapat melakukan kajian, publikasi, sosialisasi, advokasi kebijakan dan gugatan hukum. “Kita dapat melakukan upaya akhir yakni gugatan hukum terhadap kebijakan pemerintah yang mengesampingkan hal-hal tersebut,” tegasnya.

Dicontohkannya, jika dilakukan pemidanaan terhadap pelanggar PPKM, maka hal itu dapat dipersoalkan secara hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 15 UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam UU ini secara tegas disebutkan bahwa ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan PPKM mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Peradi pergerakan juga merekomendasikan penegakan hak-hak dan akses keadilan bagi rakyat tidak mampu, miskin dan marginal sesuai amanat Pasal 3 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia maupun Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2003. Melalui rekomendasi kedua ini diharapkan tidak terjadi penegakan hukum tidak yang tajam ke bawah dan tumpul keatas.

Sedangkan ketiga merekomendasikan anggota Peradi Pergerakan untuk menjunjung tinggi kehormatan profesi dan profesional. Menjaga kehormatan internal maupun eksternal yang mencoba merendahkan martabat dalam berbagai bentuk.

Sementara itu Sekjen M Syafei menyatakan, meski Peradi Pergerakan relatif baru berdiri tapi secara keorganisasia telah memenuhi persyarakat sebagaimana yang diatur dalam UU. Kedepan, lebih berorientasi pada kualitas daripada kwantitas.

“Pengertian kwalitas secara internal seluruh anggotanya profesional, sekaligus memiliki kesadaran dan konsen dalam penegakan hukum bagi masyarakat demi tegaknya konstitusi,” katanya. (Met)

 

 


share on: