Yogyapos.com (DENPASAR) - International Social Security Association (ISSA) mengandeng BPJS Kesehatan menggelar kegiatan The 17th ISSA International Conference On Information And Communication Technology In Social Security (ICT) 2024 di Nusa Dua, Bali pada tanggal 6-8 Maret 2024.
Kegiatan ini dihadiri lebih dari 300 partisipan dari 71 negara, dengan mengusung tema “Datadriven transformation for a smart, resilient and inclusive social security”.
BACA JUGA: Borong 18 Medali, SMA Muhi Yogyakarta Juara Umum Olympicad Nasional VII di Band
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretaris Kabinet serta Presiden dan Sekretaris Jenderal ISSA.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan, BPJS Kesehatan berbagi pengalaman dalam penerapan teknologi informasi untuk jaminan kesehatan di Indonesia.
BACA JUGA: Bawaslu Bantul Salurkan Santunan Para Pengawas Pemilu yang Terkena Musibah
“Sejak Program JKN diimplementasikan terus berkomitmen untuk berinovasi, mengembangkan solusi-solusi terkini untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan setara kepada para peserta JKN yang tidak lepas dari peranan teknologi informasi,” kata Gufron, dalam keterangan tertulis, Kamis (8/3/2024).
Ghufron menambahkan, dalam pengelolaan Program JKN ekosistem digital sudah terbangun dan saling terhubung satu sama lain. Bukan hanya internal BPJS Kesehatan namun juga terhubung dengan ekosistem fasilitas kesehatan, perbankan, kementerian dan lembaga terkait, bahkan dengan peserta dan badan usaha.
BACA JUGA: Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Fisip UAJY Jalin Kerjasama dengan Passau University
“Saat ini BPJS Kesehatan terhubung dengan lebih dari 23 ribu fasiltas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3 ribu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Diungkapkan, dalam ekosistem ini terdapat jutaan data layanan kesehatan yang terkoneksi satu sama lain. Lalu di ekosistem perbankan saat ini lebih dari 950 ribu kanal pembayaran dan sebanyak 15 kementerian/lembaga sudah terkoneksi dan terdapat lebih dari 100 juta arus data atau transaksi per hari.
BACA JUGA: Antisipasi Lonjakan Permintaan Cabai Selama Ramadan, Ini yang Dilakukan DP3 Sleman
”Dukungan ICT sebagai enabler, driver, dan akselerator Program JKN di Indonesia guna meningkatkan efektivitas program dan mutu layanan. Dengan cakupan layanan JKN yang luas, serta jumlah transaksi yang tinggi, dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam menjalankan program tersebut. Oleh karena itu penggunaan ICT serta transformasi digital mutlak untuk dilakukan,” ujarnya.
President ISSA Mohammed Azman mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan dan memperkuat jaminan sosial di dunia yang makin gemilang dan inklusif. Penggunaan teknologi informasi kini menjadi hal yang menjadi prioritas bagi pengelola jaminan sosial di dunia.
BACA JUGA: Puluhan Buruh Gendong dan Pikul Serbu Mapolda DIY, Ini yang Terjadi
“Dalam forum ekonomi dunia memproyeksikan transformasi digital memberikan nilai tambah sebesar 100 triliun dolar untuk ekonomi dunia pada tahun 2025,” jelas Azman.
Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah menjadi bagian penting untuk mempermudah proses bisnis yang bersifat administratif dalam jaminan sosial. Teknologi memainkan peran kunci dalam berbagai aktivitas organisasi, mulai dari pemberian layanan hingga pengelolaan proses bisnis internal.
”Pemanfaatan teknologi memungkinkan organisasi jaminan sosial untuk meningkatkan kualitas layanan, dan membuat jaminan sosial lebih mudah diakses dan responsif, terutama melalui teknologi seluler, dan pendekatan yang semakin personal dan disesuaikan. Indonesia dalam hal ini BPJS Kesehatan menjadi contoh dari komitmen penggunaan teknologi dan sudah merasakan manfaat yang cukup besar,” tuturnya.
BACA JUGA: JFD, Upaya Wujudkan Yogyakarta Pusat Industri Fashion Dunia
Azman berharap, anggota ISSA dapat memperoleh banyak pelajaran bagaimana mengembangkan strategi dan tata kelola digital yang baik, kemampuan keamanan siber serta ketahanan digital yang kuat.
Sementara itu Ketua OJK Mahendra Siregar mengungkapkan saat ini pengelolaan Program JKN merupakan salah satu contoh industri jasa kesehatan yang dikelola dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan semata-mata untuk kepentingan peserta.
“Agar pengelolaan Program JKN makin optimal, aspek manajemen risiko, pengelolaan keuangan yang governance untuk keberlanjutan program, serta pengelolaan program dengan penuh kehati-hatian ini perlu tetap dijaga dengan baik,” tandas Mahendra.
Dikatakan, ada 3 konklusi yang pertama bahwa memberikan jaminan sosial adalah elemen kunci dalam kesejahteraan masyarakat. Kedua kita harus memastikan tidak ada yang tertinggal dalam mengakses jaminan sosial hal ini merupakan fokus utama yang perlu kita lakukan. Selanjutnya ketiga, kita perlu peningkatan tata kelola serta peningkatan profesionalisme dan preferensi kolaborasi ICT antar lembaga dan mitra pemangku kepentingan.
“Dengan berbagai upaya dan strategi termasuk ICT diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari Program JKN,” pungkasnya. (Opo)
