Pemanfaatan TKD Harus Sesuai Peruntukannya dan Tidak Melanggar Pergub

share on:
Peserta sosialisasi pemantaatan TKD, di Aula Lantai 3 Sekda Sleman, Kamis (25/5/2023) || YP-Ist

Yogyapos.com (SLEMAN) - Pemerintah Kabupaten Sleman menggelar sosialisasi terkait pemanfaatan tanah kas desa (TKD) bagi lurah se Kabupaten Sleman, di Aula Lantai 3 Sekda Sleman, Kamis (25/5/2023). Kegiatan ini sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemanfaatan TKD yang ada di Kabupaten Sleman.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dalam arahannya mennyampaikan, pemanfaatan TKD telah diatur melalui  Peraturan Gubenur (Pergub) DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Sesuai aturan tersebut, meskipun kalurahan memiliki hak untuk memanfaatkan tetapi harus tunduk dan mentaati ketentuan Pergub tersebut. Sedangkan pemanfaatan TKD oleh pihak ketiga, sewa menyewa harus dilakukan dengan ketentuan sesuai Pergub 34 tersebut. Baik perizinannya ataupun peruntukannya.

“Jangan sampai ada yang tidak berizin, apalagi ketidak sesuaian antara izin dan peruntukan di lapangan,” katanya.

Kustini meminta lurah dan pamong serta panewu untuk proaktif, serta bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan provinsi dalam hal pengawasan TKD baik terkait perizinan maupun peruntukannya, terutama yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Sementara itu Kepala Biro Hukum DIY Adi Bayu Kristanto mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah fokus untuk memberantas praktik mafia tanah di wilayah DIY. Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur DIY guna mengawasi Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan TKD.

“Pengawasan Pergub 34 itu dilakukan oleh Kesultanan, dinas di penerintahaan daerah, berkoordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan desa,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa sesuai dengan sejumlah regulasi yang ada, TKD tidak bisa dimanfaatkan untuk membangun perumahan. Maka ia minta kalurahan untuk mengantisipasi terjadinya penyalah gunaan TKD, serta memastikan izin sebelum memanfaatkan TKD.

Senada dengan hal tersebut, Penghageng Kawedanan Ageng Pantikismo, KRT Suryo Satriyanto, menyampaikan pengawas yang terdiri dari pemantuan dan penertiban dilakukan oleh pihak kesultanan. Namun pada implementasinya tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dan kalurahan.

“Sesuai dengan Pergub tersebut pengawasan dilakukan minimal satu bulan sekali,” tambahnya.

Selain Bupati dan Wakil Bupati Sleman, acara ini juga dihadiri oleh Sekda Sleman, Dinas Pertaru, Dinas PMK dan Panewu se Kabupaten Sleman. Hadir juga sejumlah nara sumber sosialisasi diantaranya dari Biro Hukum DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Satpol PP DIY serta Penghageng pawedanan ageng Pantikisma. (Agn)

 


share on: