Pasca Gelar Perkara, Polisi Tingkatkan Status Tersangka terhadap Firli Bahuri

share on:
Ketua KPK Firli Bahuri, kini tersangka pemerasan dan gratifikasi || YP-Ist

Yogyapos.com (JAKARTA) – Setelah melakukan serangkaian penyidikan dan pengumpulan alat bukti mauoun gelar perkara, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka pemerasan terhadap mantan Menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Penetapan status tersangka terhadap lembaga antirasuah itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Rabu (22/11/2023) malam.

BACA JUGA: Wamenkumham Resmi Tersangka Gratifikasi, Belum Ada Informasi Penahanan

“Menetapkan Firli Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi,” tegas Ade kepada para jurnalis.  

Kasus yang membelit Firli ini mengemuka menyusul pengaduan masyarakat, pada 12 Agustus 2023. Bahkan gambar Firli bertemu dengan Syahrul Yasin Limpo di tempat bermain bulutangkis beredar di berbagai kanal medsos.

Polisi kemudian meakukan serangkaian penyelidikan, ditingkatkan ke penyidikan dengan memeriksa puluhan saksi.

BACA JUGA: Dituntut 8 Tahun Penjara, Lurah Caturtunggal dan Kuasa Hukumnya Siapkan Pledoi

Firli dalam suatu kesempatan menyatakan, pertemuannya di tempat bermain bulu tangkit itu terjadi pada 2 Maret 2022, sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan), di tempat terbuka dan disaksikan banyak orang. Sedangkan dugaan rasuah di Kementan baru naik ke tahap penyelidikan sekitar Januari 2023.

Sebagai tersangka, Firli dijerat Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 65 KUHP.

Unsur-unsur Pasal 12 huruf e tentang Undang Undang tentang pemberantasan tindak korupsi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang dimaksud yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

BACA JUGA: Didakwa Terima Gratifikasi Senilai Rp 4,731 M, Krido Suprayitno Tak Ajukan Eksepsi

Kemudian, Pasal 12 huruf B ayat 1 berbunyi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dan kewajibannya ataupun tugasnya dan terkait dengan Pasal 12 huruf B ayat 1.

“Pada Pasal 12 huruf B ayat 2 disebutkan bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksud ayat 1, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 Miliar,” tandas Ade.

Firli dijadwalkan akan dipanggil kembali untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. (*/Met)

 

 

 


share on: