Oknum Carik Tersangka Pungli PTSL Ditahan Kejari Sleman

share on:

Yogyapos.com (SLEMAN) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman menahan DW (48) tersangka pungutan liar (pungli) dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalurahan Sumberadi, Kapanewon Mlati, Kamis (21/10/2021) sore.

Sejatinya PTSL merupakan program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis, bukannya membantu masyarakat akan tetapi kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh tersangka yang menjabat selaku Carik ini guna meraup keuntungan untuk keperluan pribadi.

“Ya kemarin kita lakukan penyerahan berkas tahap kedua, tersangka atas nama Dedy Widayatno SAg beserta barang bukti, penyerahan dilakukan dari penyidik Pidsus kepada Penuntut Umum Pidsus. Dilakukan penahanan selama 20 hari, sejak kemarin hingga 9 November,” ungkap Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sleman, Triskie Narendra SH MH di ruang kerjanya, Jumat (22/10/2021).

Menurut dia, tersangka yang menjabat selaku Carik di Kalurahan Sumberadi berperan dalam tim pengumpul data dalam proses PTSL pada kurun waktu Maret hingga Desember 2020, bertugas yang telah memeriksa data-data yang telah melalui proses administrasi Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Tersangka telah mengetahui akan digulirkan program PTSL dari BPN pada 2019, lalu dilanjutkan adanya sosialisasi kepada masyarakat pada Januari 2020. Meski tidak dipungut biaya, namun program PTSL ini juga membebankan sejumlah biaya kepada masyarakat pemohon, diantaranya untuk pembelian patok, materai dan biaya foto kopi termasuk biaya pendaftaran ukur tanah.

Di keputusan Menteri dinyatakan yang bisa dibebankan ke masyarakat yakni ditetetapkan sebesar Rp 150 ribu. Namun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tahun 2018 disebutkan dapat dibebankan kepada masyarakat asalkan masyarakat setuju lebih dari Rp 150 ribu. Maka disepakati oleh masyarakat bahwa biaya Rp 750 ribu per bidang.

“Lalu pada awal 2020 dilakukan sensus terhadap tanah yang memenuhi syarat mengikuti program PTSL dan didapatkan penetapan lokasi atau Penlok. Awalnya pada Januari di desa Sumberadi dapat 1.500 pemohon dan pada Maret naik menjadi 1.600. Carik juga mengetahui terkait data kependudukan dan data tanah yang belum diterbitkan sertifikat. Carik mengumpulkan para dukuh agar dukuh melakukan komunikasi dengan Pokmas,” ujarnya.

Akhirnya, dengan dasar kesepakatan biaya Rp 750 ribu per bidang dan upaya paksaan oleh carik agar dilakukan pemotongan sebanyak Rp 250 ribu per bidang yang diduga dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

"Namun berdasarkan fakta hukum yang kita dapatkan terkumpul sebanyak Rp 143.500.000, karena pada bulan Maret 2020 masyarakat belum sepenuhnya membayar. Uang sejumlah tersebut dikumpulkan oleh dukuh lalu diserahkan kepada carik, jadi tidak ada kerugian negara," ungkap dia

Usai dilakukan perbaikan dakwaan, tabdasnya, pekan depan akan segera dilakukan pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta untuk digelar persidangan, terdakwa dugaan kasus pungli ini dijerat dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), khususnya Pasal 12 huruf e.

“Di Pasal tersebut disebutkan bahwa, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,” katanya.

Tersangka, tandas dia, diancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara serta denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. (Opo)

 


share on: