Yogyapos.com (SLEMAN) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji menemui ratusan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Sleman, di Balai Budaya Tamanmartani, Kalasan, Kamis (25/6/2026).
Agenda ini bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026. Kedatangan Wihaji didampingi Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, jajaran OPD, serta unsur Forkopimda, Menteri Wihaji bertemu dan berinteraksi langsung dengan para kader TPK dan keluarga risiko stunting yang turut dihadirkan dalam momen tersebut.
BACA JUGA: Wamen Nezar: Literasi Digital Kini Fokus pada AI dan Perangi Hoaks
Menteri Wihaji menekankan betapa krusialnya peran para kader TPK dalam menurunkan angka stunting serta mengawal ketahanan keluarga. Menteri mengingatkan kembali tugas pokok fungsi (tupoksi) mereka di lapangan. Untuk menguji pemahaman para garda terdepan ini, Wihaji melemparkan sejumlah pertanyaan acak mengenai ketugasan mereka sehari-hari.
BACA JUGA: Korem 072/Pmk Bekali ASN dengan Penguatan Karakter Kebangsaan
Sementara dalam arahannya, Menteri Wihaji menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan langsung di level akar rumput sesuai instruksi Presiden RI. Jajaran kementerian diminta fokus bekerja mengecek fakta di lapangan daripada menghabiskan waktu pada diskusi formal.
BACA JUGA: RI Berkomitmen Dalam Transisi Energi Melindungi Lingkungan dan Pekerja
"Saya mendapat perintah dari Bapak Presiden untuk turun ke lapangan. Jangan banyak diskusi, jangan banyak seminar, jangan banyak FGD. Cek lapangan, apakah betul tugas-tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik," kata Wihaji.
Sementara Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran Menteri Kependudukan merupakan kehormatan sekaligus momentum strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas.
BACA JUGA: Pasar Tiban Ngijon Jadi Magnet Ekonomi Baru di Sleman
Merespons arahan menteri, Danang juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman menyatakan siap mendukung penuh kebijakan kependudukan nasional. Pemkab Sleman menekankan bahwa penanganan stunting tidak sekadar persoalan pemenuhan gizi, melainkan berakar pada akurasi data intervensi.
BACA JUGA: Jelang HUT ke-80 Bhayangkara, Polda DIY Gelar Doa Bersama Lintas Agama
"Stunting bukan sekadar angka. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Karena itu verifikasi dan validasi (verval) data menjadi kunci agar intervensi tepat sasaran dan keluarga yang berisiko bisa segera didampingi," ujar Danang.
BACA JUGA: DPRD Sleman Berharap Pelayanan PBG Dipercepat, Warga Diimbau Tak Gunakan Calo
Sebagai bentuk kesiapan operasional di lapangan, Kabupaten Sleman telah mengoptimalkan kinerja Tenaga Lini Lapangan di 16 kapanewon. Saat ini, kekuatan struktur pendampingan keluarga di Sleman mencakup Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 2.088 orang, Bina Keluarga Balita (BKB) sebanyak 212 kelompok dengan 8.345 anggota, Bina Keluarga Remaja (BKR) sebanyak 134 kelompok dengan 3.977 anggota, Bina Keluarga Lansia (BKL) sebanyak 175 kelompok dengan 4.556 anggota, dilengkapi 16 Sekolah Lansia, dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) sebanyak 131 kelompok dengan 2.620 anggota.
BACA JUGA: Hasto Wardoyo Lepas Kontingen HW DIY ke LPB V Nasional, Bawa Nama Harum Yogya
Selain penguatan gizi, peringatan Harganas ke-33 di Sleman juga mengintegrasikan program edukasi literasi keuangan keluarga bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Integrasi ini ditujukan agar keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas memiliki kemandirian ekonomi dan mampu mengelola risiko masa depan secara bijak. (Agn)
