Mendikbud Batalkan Ujian Nasional 2020

share on:
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim || YP/Ist

Yogyapos.com (JAKARTA) - Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim membatalkan Ujian Nasional (UN) 2020, termasuk Uji Kompetensi Keahlian bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pembatalan UN secara resmi tertuang pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19) tertanggal 24 Maret 2020. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan dan diskusi antara Mendikbud dengan Presiden di Jakarta.

“Tidak ada yang lebih penting daripada keamanan dan kesehatan lahir batin siswa, guru, kepala sekolah beserta seluruh warga sekolah. Keikutsertaan UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan ataupun syarat seleksi masuk jenjang pendidikan lebih tinggi. Sedangkan proses penyetaraan bagi lulusan Program Paket A, Paket B, dan Paket C akan ditentukan kemudian," tulis Mendikbud dalam surat edaran yang diterima yogyapost.com, Rabu (25/3/2020)

Dalam surat edaran itu Mendikbud tidak memperbolehkan Ujian Sekolah secara tatap muka, kecuali telah terlaksana sebelum terbitnya edaran. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Baik melalui  penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Ujian Sekolah yang sudah pernah dilaksanakan bisa dipakai menentukan kelulusan siswa.

“Namun apabila belum menyelenggarakan Ujian Sekolah maka berlaku ketentuan yaitu:  kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, 5, dan 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat dipakai sebagai tambahan nilai kelulusan,” lanjut Nadiem.

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) /sederajat kelulusannya ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat menjadi tambahan nilai kelulusan. Kemudian SMK/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir bisa dijadikan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Mendikbud menyampaikan, Ujian Akhir Semester untuk ujian kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali sudah pernah dilaksanakan sebelum terbitnya edaran ini. Begitu pula Ujian Akhir Semester (UAS) untuk kenaikan kelas dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Ujian Akhir Semester untuk kenaikan kelas dirancang guna mendorong aktivitas belajar bermakna, serta tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

"Proses belajarnya melalui pembelajaran dalam jaringan (daring) atau jarak jauh. Bertujuan memberikan pengalaman belajar bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Pembelajaran daring  difokuskan pada peningkatan pemahaman siswa mengenai virus Corona dan wabah Covid-19.” terang Nadiem

Nadiem pun mengingatkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dalam Petunjuk Teknis (juknis) Pengelolaan Dana BOS/BOP diperbolehkan untuk membeli barang sesuai kebutuhan. Termasuk membiayai keperluan terkait pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat-alat kebersihan, hand sanitizer, disinfektan, masker, serta membiayai pembelajaran daring/jarak jauh. (*/Muf)

 


share on: