Kemendikbud Salurkan Bantuan Subsidi Upah kepada 2 Juta PTK Non PNS

share on:
Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim bersama para Pejabat Negara || YP-Ist

Yogyapos.com (JAKARTA) - Sebanyak 2 juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non pegawai negeri sipil (non PNS) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI akan menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Bantuan diberikan bertahap sampai akhir November 2020 dengan total anggaran lebih dari Rp 3,6 triliun.

Saat meluncurkan BSU secara virtual di Jakarta, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, berharap BSU dapat melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, dan kepala sekolah. Juga para pendidik pada pendidikan anak usia dini (PAUD), serta pendidik pada pendidikan kesetaraan. Demikian pula tenaga pengelola perpustakaan, pengelola laboratorium, dan administrasi non PNS di lingkungan Kemendikbud.

Rinciannya BSU disalurkan kepada 162 ribu dosen di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta, kemudian 1,6 juta guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta. Di samping itu, BSU disalurkan pula kepada 237 ribu tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

“Bantuan Subsidi Upah untuk membantu para ujung tombak pendidikan yang telah berjasa bagi pendidikan anak-anak kita,” kata Menteri Nadiem di Jakarta, Rabu (18/11/2020),

Menurut Mendikbud, Pemerintah selalu mengutamakan kesederhanaan kriteria sehingga memudahkan para calon penerima bantuan. Syarat bagi PTK penerima BSU adalah warga negara Indonesia (WNI) berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan dan berstatus non-PNS. Tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Tenaga Kerja, dan bukan penerima kartu prakerja  sampai 1 Oktober 2020.

Berbagai syarat tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020.

“Syarat ini diberlakukan agar bantuan adil dan tidak tumpang tindih. Tidak ada individu menerima bantuan berlimpah dari pemerintah, sementara lainnya tidak mendapatkan,” jelas Mendikbud.

Kemendikbud didukung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). Ketiga lembaga tersebut berkoordinasi melakukan pendataan para Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS yang dinilai paling terdampak pandemi untuk menerima bantuan.

Dukungan juga diberikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Ia mengungkapkan pandemi Covid-19 merupakan bencana luar biasa dan berdampak pada  perekonomian. Terlebih dunia  pendidikan dimana pembelajaran tiba-tiba harus dilakukan daring. Pihaknya lantas mengambil langkah-langkah tertentu menyesuaikan keadaan.

“Kita lihat guru-guru non-PNS banyak yang pendapatannya di bawah Rp 5 juta. Karena itu Pemerintah mengeluarkan BSU bagi mereka,” terang Menteri Keuangan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana KPC PEN, Erick Thohir, menyampaikan dukungan serupa atas kebijakan pemberian BSU. Ia berterima kasih kepada Mendikbud dan Menteri Keuangan atas kepercayaannya kepada bank milik negara untuk membantu program-program pemerintah.

“Kami mendukung program pemerintah agar data akurat, akuntabel, dan tidak salah sasaran,” ujar Erick.

Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi komitmen Kemendikbud terhadap para guru non PNS. Peluncuran BSU, ucap Hetifah, bagaikan mata air di musim kemarau akan menambah semangat bagi penerimanya.

Sama seperti pendapat lainnya, Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pengurus Pusat Muhammadiyah, Prof Dr H Baedhowi MSi, turut menyambut baik kebijakan Kemendikbud. Hal senada diungkapkan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU), Dr H Ruswan MA. Ia menyatakan pada masa pandemi, bantuan semacam itu sungguh sangat dinantikan para guru dan tenaga kependidikan swasta. 

“Banyak di antara mereka yang tidak menerima gaji secara rutin,” tegas Ruswan

Apresiasi lainnya datang dari Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Muhammad Ramli Rahim. Ia berpendapat bahwa BSU sangat penting sebagai pendukung proses pembelajaran supaya tetap berjalan. Para guru bisa berkonsentrasi mengajar tanpa memikirkan asap dapur mereka. Sedangkan Perwakilan Himpuran Bank Milik Negara, Agus Noorsanto, berpandangan sama. Ia berharap peluncuran BSU mendukung PTK non PNS mengamban tugas mulianya mendidik anak bangsa dalam situasi pandemi.

 

Mekanisme Transparan dan Akuntabel

Guna memastikan bantuan tersalur secara transparan dan akuntabel, Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud. PTK dapat mengakses Info GTK (info.gtk.kemdikbud.go.id) atau mengakses Pangkalan Data Dikti (pddikti.kemdikbud.go.id).  Kedua website itu berisi  informasi rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank pencairan bantuan.

Selanjutnya, PTK menyiapkan dokumen pencairan BSU sesuai informasi yang diperoleh, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ad. Surat keputusan penerima BSU, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bisa diunduh dari kedua website. SPTJM diberi materai, dan ditandatangani.

Setelah semua dokumen lengkap, PTK mendatangi bank penyalur guna pencairan dengan membawa dokumen dipersyaratkan serta menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa. Apabila  keseluruhan prosesnya lengkap, PTK diberikan waktu mengaktifkan rekening dan mencairkan bantuan senilai 1,8 juta rupiah dipotong pajak hingga 30 Juni 2021.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia M Budi Jatmiko, memberikan apresiasinya. Dalam pandangannya, mekanisme yang diberlakukan terhadap pencairan bantuan cukup baik, sebab langsung ditransfer ke rekening bank masing-masing dosen sehingga akuntabel.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia, Dr Dino Patti Djalal, turut merespons positif. Menurutnya mekanisme bantuan lebih mudah dicek dan diverifikasi sehingga lebih mudah diterima sedangkan cara penyalurannya akan meminimalisir potensi penyelewengan.

Mendikbud menutup peluncuran BSU sambil mengatakan bahwa sejak awal masa jabatannya kebijakan-kebijakan Kemendikbud tidak hanya berpihak pada guru-guru sekolah negeri, tetapi juga mereka yang di sekolah swasta, termasuk para guru honorer. (*/Muf)

 

 

 

 

 


share on: