ICMI DIY Menyeru Presiden dan Penyelenggara Pemilu Bersikap Netral

share on:
Wakil Ketua ICMI DIY Chamim Zarkasi saat membacakan pernyataan sikap || YP-Ist

Yogyapos.com (SLEMAN) – Di Yogyakarta, selama sepekan terakhir ini bagai tiada hari tanpa pernyataan sikap terkait dengan sikap Presiden Joko Widodo, yang dinilai cenderung nir etika dalam proses Pemilu 2024.

Setelah sejumlah profesor dan perguruan tinggi, kini giliran Ikatan Cendekiawa Muslim Indonesia (ICMI) DIY mengimbau sikap yang berkecenderungan nir etika tersebut.

BACA JUGA: PPAB Kalidadap Diresmikan, Debit Air 7 Meter Kubik Per Jam

“Kami meminta kepada semua elemen masyarakat, terutama Presiden Jokowi untuk kembali kepada koridor dan prinsip-prinsip etika, demokrasi dan konstitusi dalam praktik penyelenggaran negara dan pemerintah. Presiden jangan menyalahgunakan institusi negara untuk memenuhi kepentingan politik keluarga, dalam hal ini pemihakannya terhadap salah satu paslon,” ujar Wakil Ketua ICMI DITY, Prof Chamim Zarkasi Putro,” di Loman Park Hotel, Jal Colombo Gejayan, Catyrtunggal, Sleman, Senin (5/2/2024).

Chamim menegaskan, sikap presiden yang cenderung tidak netral tersebut berpengaruh pada iklim demokrasi. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dan negeri Muslim demokratis terbesar di dunia, bangsa Indonesia sedang memasuki masa transisi kepemimpinan nasional yang strategis dan menentukan.

BACA JUGA: Debat Pamungkas, Surya Paloh: Anies Impresif dan Memiliki Keyakinan Penuh

Berkaitan dengan hal tersebut, maka ICMI yang menganut prinsip Ke-Indonesiaan, Ke-Islaman, dan Kecendekiaan, berkewajiban untuk menyampaikan pernyataan sikap; bahwa pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) merupakan momen yang akan menentukan nasib perjalanan bangsa selama lima tahun ke depan. Untuk itu, menjaga agar nilai-nilai luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan jurdil (jujur dan adil) dalam pelaksanaan pemilu, merupakan nilai konstitusional yang fundamental.

ICMI juga menyerukan kepada seluruh pihak yang berkontestasi, baik pada Pileg maupun Pilpres serta para pendukung masing-masing, untuk menjaga agar proses pemilu tetap berada pada koridor nilai-nilai etika dan hukum sebagaimana TAP MPR No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

BACA JUGA: Sebulan Raup Keuntungan Rp 60 Juta, Tiga Penjual LPG Ilegal Diringkus di Cangkringan

“Seluruh partai politik dan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) wajib menjaga prinsip persatuan dan kesatuan bangsa dalam kontestasi politik. Segala bentuk praktik politik yang destruktif, penuh fitnah dan kecurangan, harus dihindari sejauh-jauhnya,” tandas Chamim saat membecakan pernyataan sikap ICMI yang ditandatangani Ketua Umum Prof Dr Arif Satria SP MSi dan Sekjen Dr Ir Andi Yuliani Paris MSc.

Dengan cara ini, lanjutnya, para kontestan menghormati kedaulatan rakyat serta menghargai martabat dan kehormatan diri sendiri. ICMI meyakini bahwa proses berpolitik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerakyatan dan persaudaraan, akan meningkatkan kualitas, integritas dan kedewasaan berdemokrasi bangsa kita. Hasil-hasilnya pun niscaya mampu menjamin legitimasi hukum dan politik bagi yang terpilih nanti.

BACA JUGA: Meriah! Perempuan Milenial Yogyakarta Prabowo-Gibran Gelar Flashmob

ICM memandang Pemilu merupakan sarana kontestasi ide dan gagasan besar dalam memajukan bangsa. Karena itu, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menggali ide-ide yang ditawarkan pasangan Capres-Cawapres dan para Caleg, serta menelusuri rekam jejak para calon, sebagai dasar untuk menentukan pilihan. ICMI menghimbau semua elemen masyarakat untuk memanfaatkan hak pilih pada pemilu mendatang dan menghindari golput.

Sedangkan kepada para penyelenggara Pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, baik di pusat maupun daerah, juga kepada Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI, Lembaga Kepresidenan, dan Lembaga Negara lainnya, ICMI mendesak agar prinsip netralitas dan akuntabilitas Pemilu harus sungguh-sungguh dilaksanakan dengan baik. Hal ini akan menentukan kualitas pemilu kita.

BACA JUGA: UII Yogyakarta Desak Presiden Jadi Teladan dalam Etika dan Praktik Kenegarawanan

“Seluruh dunia saat ini mencermati Pemilu 2024 di Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dan negeri Muslim demokratis terbesar di dunia. Maka, setelah 78 tahun merdeka, kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, jujur, menegakkan keadilan dan senantiasa memberikan keteladanan dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas,” demikian pernyataan sikap. (*)

 

 


share on: