Yogyapos.com (BANTUL) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Bantul menyatakan menolak secara tegas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah diputuskan dan diumumkan oleh Pemerintah pada awal Sepetembr 2022.
“Kami menyatakan menolak kenaikan harga itu. Berdasarkan analisis ekonomi bahwa kenaikan harga BBM bersubsisi akan menaikkan 1,5 persen inflasi,” kata Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Bantul, Drs H Ahmad Agus Sofwan MM saat membacakan pendapat fraksi-fraksi pada Sidang Paripurna DPRD Bantul terhadap Raperda Inisiatif Bupati, Rabu (7/9/2022).
Dalam pembahasan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, Swalayan dan Perijinan Usaha kali ini, Agus Sofwan menegaskan pemerintah pada awal September menaikan harga BBM.
“Maka konskuwensinya bahwa hal itu harus mampu menaikan inflasi atau pertumbuhan ekonomi 1,5 persen inflasi. Ini harus signifikan,” sambunngnya.
Sementara efek dari kenaikan harga BBM menjadikan perekonomian sakit. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi juga sulit, bahkan semakin sulit.
Pada kesempatan sama, FPKS juga menyampaikan bahwa ketiga Raperda itu layak untuk dibahas menjadi Perda. Sementara itu semua fraksi yaitu PDI Perjuangan, FPKB, FPAN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Gabungan Persatuan Demokrat menilai Raperda ini layak untuk dibahas menjadi Perda.
Juru bicara dalam sidang paripurna tersebut masing-masing FPDI Perjuangan Sugeng Sudaryanto, FPKS Ahmad Agus Sofwan, FP Golkar Teguh Santoso, FPAN Hj Suratun, FPartai Gerindra Jumirin, FPKB M. Agus Alim dan F Gabungan Bibit Rustamto. (Spd)
