Dr (kand) Iwan Setyawan SH MH : Dibutuhkan Sanksi Khusus bagi Pelaku Pemerkosaan

share on:
Doktor (kand) Iwan Setyawan SH MH || YP-Ist

KASUS pemerkosaan maupun pencabulan di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Pelakunya cenderung orang dekat, atau setidaknya sudah mengenal korban. Bahkan tak sedikit dilakukan oleh seseorang yang masih memiliki hubungan darah dengan korban. Sungguh sangat memprihatinkan,” ujar advokat senior Iwan Setyawan SH MH.

Kandidat doktor hukum pidana ini menyatakan, banyak faktor penyebab terjadinya kasus asusila tersebut. Namun dari sisi hukum, hal itu terjadi karena hukum positif kita kurang sanggup menimbulkan efek jera lantaran sanksi yang diberikan sangat ringan bagi pelakunya.

KUHP kita yang warisan kolonial itu hanya menghukum maksimal penjara 12 tahun bagi pelaku permerkosaan. Hukuman seringan itu sangat tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban.

“Baca Pasal 285 KUHP yang warisan kolonial itu. Sanksi pidananya sangat ringan. Padahal di sisi lain, korban pemerkosaan itu mengelami penderitaan ganda, bahkan multi. Selain fisk, psikis, kecenderungan inferioritas di tengah masyarakat, bahkan masa depannya,” tukas Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) RBA Sleman, Sabtu (08/1/2022).

Iwan teringat tentang upaya memperberat hukuman bagi pelaku pemerkosan yang dilakukan Hakim Bismar Siregar (Alm) di penghujung 1980-an, yang menganalogkkannya dengan pelaku pencurian disertai kekerasan dan pemberatan. Namun upaya tersebut gagal menjadi Yurisprudensi lantaran ditentang oleh sejumlah pihak.

Bagi Iwan, upaya Bismar Siregar erupakan langkah maju dan cukup menginspirasi perubahan terhadap aturan yang ‘sudah berkarat’ tentang sanksi pidana pelaku pemerkosaan. Ini sekaligus sebagai empati bagi korban.

“Jadi, intinya dari sisi hukum memang sudah sangat mendesak dibuat aturat kusus Pidana Kejahatan Seks (PKS),” tegas Iwan.

Disebutkan, dalam PKS itu nantinya diberlakukan sanksi tambahan berupa denda, tanpa kecuali alias tanpa subsider kurungan. Bahkan jika perlu diberlakukan sanksi tambahan yang lebih ekstrem berupa kebiri.

Iwan juga mengingatkan pasal-pasal tentang pencabulan maupun peme perkosaan dalam KUHP kita itu sangat berpihak pada kolonial, yang dalam catatan sejarah banyak melakukan pelanggaran seksual terhadap kaum Boemi Poetra. Diantaranya dilakukan oleh para petinggi Belanda dan Sinder-Sinder Pabrik Gula maupun perkebunan tebu. (Met)


share on: