KESALAHAN paling umum adalah mengidentikkan pelaku politisasi identitas pada individu atau kelompok tertentu secara tetap. Makanya, ketika orang Indonesia membicarakan politik identitas, mereka sering mengaitkannya begitu saja pada Anies Baswedan, FPI, HTI, Wahabi, dan sejenisnya. Seolah-olah hanya mereka yang melakukan politisasi identitas.
Kesalahan tersebut terus diulang, termasuk dalam acara-acara bertajuk dialog kebangsaan, moderasi beragama, pidato kebudayaan, dan sebagainya. Alih-alih menjernihkan permasalahan, forum-forum seperti itu kadang malah mengeruhkan situasi dengan menyebarkan stigma. Dalam forum-forum tersebut, hantu-hantu yang telah tiada atau yang sedang sekarat dimunculkan kembali seakan-akan mereka masih segar bugar. Dulu 'hantu-hantu' itu bernama komunis, sekarang namanya berganti jadi Islam radikal atau Arab.
BACA JUGA: https://yogyapos.com/berita-pesan-perubahan-dari-yogya-anies-gemakan-keadilan-dan-persatuan-8845
Karena terus menerus dicekoki pemahaman yang salah kaprah, publik kurang menyadari bahwa politik identitas adalah wacana yang digunakan oleh para pelaku yang sangat beragam. Mereka bisa pihak-pihak di luar pemerintah, tetapi bisa juga justru elemen-elemen di dalam pemerintah. Konstelasi kekuasaan yang sangat dinamis merupakan kondisi yang memungkinkan siapa pihak yang berhasil menggunakan wacana politik identitas itu dan siapa yang tidak.
Menurut saya, aksi 212 adalah titik balik yang sangat penting. Sebelum itu, pihak-pihak di luar pemerintahan dan elemen-elemen di dalam pemerintahan sama-sama kuat. Saat itu figur seperti Habib Rizieq dan FPI-nya, termasuk Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2017, masih sangat berpengaruh dalam memobilisasi massa, khususnya di kalangan Muslim. Dukungan dari Prabowo Subianto terhadap mereka jelas sangat besar.
Akan tetapi, aksi 212 memperlihatkan bahwa wacana politik identitas Islam yang diusung oleh Habib Rizieq cs ternyata sangat lemah jika tidak ditopang oleh logistik ekonomi-politik yang diberikan justru oleh kekuatan-kekuatan nasionalis-sekuler. Makanya, setelah Pemilu 2019, Presiden Jokowi berhasil mengambilalih wacana tersebut, apalagi setelah figur-figur NU direkrut ke dalam pemerintahan. Dapat dikatakan, sejak 2019, pelaku paling penting dalam menafsirkan identitas Islam adalah negara (lebih tepatnya, pemerintah).
BACA JUGA: https://yogyapos.com/berita-anies-baswedan-hadiri-haul-habib-ali-bin-muhammad-alhabsy-8828
Oleh karena itu, poinnya adalah politik identitas mesti kita pahami sebagai sebuah dinamika dalam struktur kekuasaan. Pelakunya tidak pernah tunggal dan selalu berubah mengikuti siapa yang memiliki logistik ekonomi-politik yang paling kuat. Otoritas kultural-keagamaan tidak cukup memadai jika tidak ditopang oleh APBN. Namun, sebaliknya, APBN pun membutuhkan wacana politik identitas, termasuk Islam, untuk melegitimasi keberadaannya. (Dr Amin Mudzakkir, Alumni Sejarah UGM, Peneliti BRIN)
