Yogyapos.com (SLEMAN) - Pengamat pendidikan Darmaningtyas menilai, kurikulum Merdeka Belajar mengajarkan anak sejak dini untuk berpikir tentang proyek. Oleh karena itu, kurikulum ini dinilai sangat kapitalis tak tidak menyelesaikan persoalan pendidikan.
“Kebijakan yang dibikin Nadiem Makariem ini seperti orang sakit perut tetapi diberi obat sakit kepala. Penyakitnya tidak sembuh karena obatnya salah,” ujar Darmaningtyas yang tampil sebagai penanggap dalam Talkshow Kebangsaan yang mengangkat tema ‘Kurikulum Merdeka Belajar : Lesson Learned Pengalaman Dikdasmen’, di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga, Sabtu (12/11/2022).
Ditambahkan Darmaningtyas, kunci keberhasilan pendidikan terletak pada SDM. Oleh karena itu, seharus pemerintah lebih memperhatikan persoalan peningkatan SDM daripada perubahan kurikulum, karena kurikulum yang jelek ditangan guru yang bagus hasilnya juga akan bagus.
Masalah utama pendidikan saat ini, lanjut Darmaningtyas, adalah krisis guru PNS. Tapi krisis guru PNS ini diatasi dengan pengangkatan guru P3K. Kebijakan tersebut dinilainya tidak mengatasi persoalan. Oleh karena itu mestinya sebelum melakukan perubahan kurikulum pemerintah mengatasi krisis guru tersebut.
“Kita sekarang ini memiliki Menteri Pendidikan terburuk sepanjang masa,” tandas Darmaningtyas.
Lebih lanjut dikatakannya, Kurikulum Merdeka Belajar nyaris tidak ada bedanya dengan Kurikulum 2013. Tetapi, Kurikulum Merdeka Belajar itu hanya bisa diterapkan pada sekolah dengan daya dukung yang bagus. seperti di Jawa atau kota-kota besar lain diluar Jawa.
“Kurikulum Merdeka Belajar itu diadaptasi dari Kurikulum Sekolah Cikal milik Najla Shihab yang bayar SPP-nya jutaan dan muridnya satu kelas Cuma 15 orang. Sekarang kalau hal itu diterapkan di sekolah negeri yang mempekerjakan guru P3k atau honorer dengan gaji dibawah UMP , apa hal itu bisa dilaksanaka,” ujar Darmaningtyas mempertanyakan.
Wakil Ketua MPRRI Arsul Sani || YP-sulistyawan Ds
Menanggapi kritikan dari Dharmaningtyas Wakil Ketua MPR Arsul Sani, mengenai isu pendidikian terkait dengan Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum yang kontroversi yang terus berlangsung hingga tahun ke-4 pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu MPR akan menyikapinya secara hati-hati. Sebab ketika DPR mengusulkan adanya revisi UU Sisdiknas, sejumlah anggota Koalisi Pemerintah sebanyak 70 persen dari jumlah anggota DPRRI itu menolaknya.
“Menurut hemat saya, setelah mendengar masukan tadi ternyata ada kebijakan yang dirubah. Kita itu yang disentralisasi kurikulumnya dan itu agak menegasikan potensi-potensi lokal. Tetapi justru yang di desentralisasi adalah SDM pendidikan, inilah yang menyebabkan distribusi guru menjadi tidak merata,” ujar Arsul.
Oleh karena itu, tambah Arsul, pemerintah harus melihat kembali dalam halm otonomio daerah tersebut juga termasuk desentralisasi SDM yang berakibat seperti sekarang ini. Ada daerah yang kaya dengan SDM tetapiu ada juga daerah yang kekurangan SDM. Kesenjangannya tidak semakin menyempit tetapi justru semakin melebar.
“Hal seperti ini menjadi bahan kami untuk bicara dengan pemerintah,“ tandas Arsul. (Sulistyawan Ds)
