Tim Kuasa Hukum Idham Samawi Ajukan Banding

share on:
Kuasa hukum Idham Samawi, Bambang Sudiro (kiri) dan Mustofa saat menunjukkan berkas bukti kepada awak media || YP-Ismet

Yogyapos.com (BANTUL) - Menyikapi putusan Pengadilan Negeri (PN) Bantul yang menolak gugatan HM Idham Samawi terkait pengembalian dana hibah Persiba Bantul sebesar Rp 11,6 miliar, kuasa hukum penggugat, Mustofa SH dan Bambang Sudiro SH secara tegas menyatakan banding. Berkas banding telah disiapkan dan akan didaftarkan ke PN Bantul pada Senin 19 Oktober.

Mustofa SH menghargai putusan majelis hakim, namun sangat menyayangkan ada hal-hal dalam fakta persidangan yang tidak dimasukkan atau diabaikan dalam pertimbangan putusan.

“Dalam pertimbangan putusan majelis hakim menyatakan bahwa banyak bukti yang berupa foto copy. Bukti tersebut kan arsip Pemkab Bantul. Tidak mungkin kami menyertakan arsip aslinya. Tetapi kami bisa membuktikan isi dan substansinya adalah sama. Apalagi dipertegas dengan saksi yang telah dihadirkan,” ungkap Mustofa dalam jumpa pers di RM Parangtritis, Jumat (16/10/2020) siang.

Bukti saksi yang dihadirkan penggugat antara lain: Hanung Raharjo ST (Ketua DPRD Bantul). Dalam kesaksiannya, Hanung menilai dana setoran penggugat belum menjadi pendapatan yang sah lantaran belum ada nonmeklaturnya. Sedangkan kesaksian Anto Donarius SH, Tri Widhi dan Ririn Dwi (Jaksa Penyidik Kejati DIY) menyampaikan jika surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap penggugat dikeluarkan berdasar mekanisme dan standar yang berlaku di Kejati DIY.

Sedangkan bukti surat meliputi: Bukti P-18 LHP dari BPK RI, Bukti P-17 Resum tindak lanjut LHP BPK RI atas PAD Pemkab Bantul TA 2013 dan semester TA I 2014 sebesar Rp 11.759.047.750 belum memeiliki dasr yang sah dari DPPKAD, Bukti P-21 APBD Tahun 2017, Bukti P-22 keputusan Gubernur DIY No.397/KEP/2016 tentang evaluasi APBD 2017, Bukti P-24 SK DPRD Bantul No.30/2017, Bukti P-25 keputusan Gurbernur DIY No.299/KEP/2017, dan Bukti P-26 APBD 2018.

Menurut Bambang Sudiro, pihak BPKP DIY juga telah melakukan audit dana hibah Persiba Bantul sebesar Rp 12,5 miliar. Dan dari pemeriksaan keuangan tersebut terdapat kerugian negara sebesar Rp 817 juta yang dilakukan Maryani dan Dahono. “Dalam Permendagri No.32 Tahun 2011 klub olahraga profesional tidak diperkenankan menerima kucuran dana dari APBD. Namun dana tersebut boleh diperuntukkan bagi klub olahraga profesional jika sudah dianggarkan pada APBD tahun sebelumnya. Seperti yang diketahui dana hibah Persiba Bantul terjadi pada tahun 2011,” kata Bambang.

Dalam pemeriksaan penyidik, penggugat mengutarakan jika pihaknya tidak tahu ada kerugian negara atau tidak. Karena secara fisik pihaknya tidak penah melihat uang yang diberikan Pemkab Bantul kepada KONI Bantul. Dana tersebut pun dikembalikan penggugat lantaran diduga ada penyimpangan. Penggugat pun tidak habis pikir dirinya ditetapkan jadi tersangka.

Yang menjadi catatan kuasa hukum penggugat adalah terkait putusan hakim yang mengklaim jika dana setoran penggugat menjadi milik tergugat, ditambah dana yang telah disalahgunakan Maryani dan Dahono. Dari 11,6 miliar ditambah Rp 817 juta. Total kas daerah Pemkab Bantul pun kembali utuh Rp 12,5 miliar. “Pertanyaannya sekarang adalah, menggunakan dana apa untuk menjalani operasional Persiba Bantul saat mengikuti kompetisi Divisi Utama PSSI tahun 2010/2011. Semua itu akan kami sampaikan dalam memori banding,” tandas Mustofa.  (Dol/Met)

 

 

 


share on: