Terbukti Korupsi, Mantan Kades Banyurejo Dieksekusi Penjara

share on:
Ilustrasi || YP-Eko

Yogyapos.com (SLEMAN) - Ruswantara, mantan Kepala Desa Banyurejo, Kapanewon Tempel dieksekusi penjara di Lapas Wirogunan oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Eksekusi dilakukan menyusul putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach), bahwa yang bersangkutan terbukti korupsi dana desa tahun anggaran 2015-2016 menimbulkan kerugian negara senilai Rp 452.433.000.

“Sudah mulai menjalani penahanan mulai 14 Desember 2020, sebelumnya sudah kita panggil secara patut, yang bersangkutan hadir dan kita sama-sama ke Lapas Wirogunan, sekalian dilakukan rapid test dan hasilnya negatif,” terang Kartika Nova Diankusuma SH, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Sleman kepada yogyapos.com, d kantornya, Senin (28/12/2020).

Dikatakanya, sebelumnya yang bersangkutan telah menjalani pidana penjara selama 1 tahun sesuai vonis 1 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Yogyakarta dikuatkan di tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Ruswantara sebelumnya baru menjalani penjara selama satu tahun. Namun kasasi yang dilakukan oleh jaksa dengan vonis kasasi pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan penjara serta wajib mengembalikan uang pengganti kerugian negara senilai Rp 500 juta subside 2 tahun penjara.

“Atas vonis kasasi itulah Pak Ruswantara harus menjalani hukuman 4 tahun. Dia dinyatakan terbukti melanggar pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor dan  dokumen-dokumen sudah kita kembalikan ke pihak desa,” katanya.

Seperti pernah ditulis media ini, pada agenda persidangan sebelumnya tim jaksa terdiri Zainur Rachman SH MH, Rachma Aryati Tuasikal SH, Fandi Ilham SH, Terry Endro Arie Wibisono SH dan Tiakadi Riyanto menyatakan perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Ia dituntut hukuman penjara selama 6 tahun, denda Rp 200 juta dan kewajiban mengembalikan kerugian negara Rp 500 juta.

 Berbeda dengan majelis hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta diketuai Asep Permana SH dalam putusanya justeru menerapkan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp 75 juta atau subsider kurungan 3 bulan. Hakim juga memerintahkan terdakwa mengembalikan kerugian negara Rp 452.433.000 atau subsider kurungan 1 tahun dan menyatakan uang sita Rp 130 juta wajib dikembalikan ke Kas Desa daan dikuatkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Sedangkan majelis Kasasi mengabulkan upaya hukum Jaksa dengan menerapkan pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. (Eko Purwono)

 

 

 

 


share on: