Sudarso Gugat Perusahaan Leasing karena Mobil Kredit Diambil Paksa

share on:
Drs Agus Kuncoro SH selaku kuasa hukum Penggugat || YP-Agung Dwi Purwanto

Yogyapos.com (SLEMAN) - Tak terima karena mobil yang dibeli secara kredit ditarik paksa oleh perusahaan pembiayaan konsumen/easing ACC, Sudarso (56) warga Patalan Jetis Bantul mengajukan gugatan.

Dalam sidang lanjutan di PN Sleman, Kamis (27/5/2021), dihadirkan saksi setelah pada sidang sebelumnya majelis hakim diketuai Siwi Rumbiar Wigati SH menolah eksepsi terggugat.

Sutrisno selaku saksi diantaranya mengatakan, sehari-hari bekerja di Grab Car (taksi online). Hubungannya dengan penggugat adalah mitra kerja dimana. Penggugat penyedia mobil dan saksi yang menjalankan.

Ia menyatakan, pada tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB datang beberapa orang suruhan Tergugat telah menarik obyek sengketa dengan paksa di rumah saksi (mitra kerja) bukan di rumah Penggugat.

“Tindakan yang dilakukan utusan Tergugat di dalam penarikan paksa obyek sengketa tersebut sudah melakukan perbuatan melawan hukum pada Penggugat,” kata Drs Agus Kuncoro SH selaku kuasa hukum penggugat yang juga Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) DPC Kota Yogya pada yogyapos.com, seusai sidang.

Agus mengungkapkan, penggugat adalah (debitur) yang memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat (kreditur) selaku Perusahaan lembaga pembiayaan konsumen/leasing untuk pembelian mobil type baru Toyota Grand Avanza 1.3,E MT tahun 2018 yang dibeli pada tanggal 17 September 2018 dari Dealer resmi Toyota PT Nusmoco Bahtera Motor.

Sebelum memperoleh kredit, antara Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam perikatan pembayaran. Dan sejak perjanjian pembiayaan berlaku efektif penggugat selalu tertib dalam pembayaran angsuran hingga 17 bulan dengan jumlah angsuran telah disetorkan pada tergugat keseluruhan sebesar Rp 62.900.000 (enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

“Dalam sidang ini saya mengapresiasi Majelis karena akan melakukan PS didasari obyek sengketa masih dalam status quo, sehingga tidak boleh diapa-apakan. Yakni untuk membuktikan obyek sengketa masih ada atau tidak di kantor tergugat,” ungkap Agus.

Sementara itu kuasa hukum Tetgugat Heri Antoro SH dan Lingga SH ketika ditemui secara terpisah mengatakan, perjanjian itu adalah perikatan yang mengikat kedua belah pihak. “Terus timbulnya perbuatan hukum itu dari mana? Ya tentu karena perbuatan manusia. Kalau seandainya dikatakan wanprestasi setiap orang tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi, dan kalau perbuatan melawan hukum sumbernya tetap perikatan. Sedangkan kalau eksepsi tidak dikabulkan karena ketentuan mengenai Pasal 118 yang tidak ditafsirkan secara kaku artinya masih ada wanprestasi yang dibenarkan secara hukum perdata,” katanya. (Agn) 

 

 

 

 


share on: