Solusi Persoalan Kredit Macet Dimasa Pandemi Covid-19

share on:
Denny Irawan SH

Selama masa pandemi Covid-19 persoalan kredit antara masyarakat (nasabah/konsumen) dengan perusahaan pembiayaan (Finance/Leasing/Perbankan) mengalami peningkatan kasus beberapa kali lipat dibandingkan sebelum masa pandemi.

Siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan? Tentu semua pihak berpotensi terseret kedalam kerugian apabila tidak dengan cermat dan hati-hati dalam menyikapi dan mengatasi situasi ini.

Jika dilihat dari perspektif hukum bahwa perjanjian kredit antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan meskipun menganut azas Kebebasan Berkontrak, namun tetap tidak bisa lepas dari pembatasan atau ruang lingkup pada beberapa peraturan perundang-undangan seperti KUHperdata, Undang-undang Jaminan Fidusia, dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Di masa pandemi Covid-19 pihak Pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa regulasi penunjang yang bersifat taktis bagi keberlangsungan kredit yang implementasinya ditujukan sebagai langkah preventif dan antisipatif dalam rangka untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan (balancing) baik bagi pihak perusahaan-perusahaan pembiayaan maupun bagi pihak nasabah atau konsumen selaku Debitur.

Yang paling viral di masyarakat adalah mengenai pernyataaan Presiden dan juga aturan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang  program Relaksasi dan restrukturisasi kredit.

Namun bagaimana realitanya? Terlepas dari bermacam persepsi dan problematikanya, tidak bisa dipungkiri dalam realisasinya masih banyak pihak yang ternyata "tidak mampu", tidak siap atau tidak responsif dalam mengimplementasikannya di lapangan. Akibatnya persoalan sengketa kredit tetap tak terhindarkan dengan grafik intensitas berkali lipat dibandingkan sebelum masa pandemi. Dalam hal ini yang paling banyak dirugikan tetap saja pihak nasabah atau konsumen dibandingkan pihak perusahaan pembiayaan yang seolah tidak mau tahu bahkan cenderung "mau menangnya sendiri".

Sebenarnya hal tersebut tidak akan terjadi secara masif jika masing-masing pihak mampu membaca dengan baik dan menyadari bagaimana situasi kondisi perekonomian secara mikro dan makro, mampu memahami dengan baik secara aspek hukumnya, serta mempunyai kemampuan "kecerdasan yang solutif" dalam menyelesaikan persoalan secara win-win solution.

Lalu bagaimana solusi atau langkah terbaik dalam mengatasi persoalan kredit di masa pendemi ini?

Tiga  hal berikut ini dapat menjadi solusi bagi semua pihak dalam menyikapi dan menangani permasalahan kredit macet antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan agar bisa teratasi dengan baik, cepat dan tuntas.

1)Perusahaan pembiayaan tidak boleh terlalu "kaku" dengan isi kontrak dalam perjanjian, harus sigap merespon dan membuka semua opsi yang ada dalam rangka untuk "penyelamatan" kontrak tanpa harus "menantang" beban resiko seperti berperkara hukum dengan konsumen atau nasabahnya sendiri, karena hal tersebut selain membutuhkan cost dan waktu ekstra juga bukan merupakan sebuah langkah yang efisien (not smart step), dalam masa pendemi seperti sekarang bantulah Debitur dengan berbagai opsi yang memungkinkan, sebaiknya pihak perusahaan tidak hanya berpikir dari sudut pandang kepentingan sepihak perusahaan semata.

2) Bagi nasabah yang mengalami kendala pembayaran harus kooperatif dan segera melakukan upaya-upaya konfirmasi dan komunikasi dengan pihak Kreditur dalam rangka untuk mencari jalan keluar terbaik win-win solution, harus pro aktif dan jangan hanya diam. Bila perlu mintalah bantuan pihak lain yang dirasa bisa menjadi jembatan komunikasi yang baik dan profesional dengan fokus penyelesaian secara proporsional, bukan untuk melepaskan diri atau menghindar dari tanggungjawab sebagai debitur.

3)Para pihak harus mengerti aturan2 hukum dan mentaatinya, sehingga mempunyai kesadaran untuk sebisa mungkin menghindarkan diri dari resiko berperkara hukum yang tentu akan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, setidaknya dengan pemahaman tersebut akan bisa meminimalisir hal-hal yang "tidak perlu" dan cenderung justru akan merugikan, namun tetap saya sarankan bagi Debitur atau Konsumen yang dalam hal ini seringkali berada di posisi yang lebih "lemah" apabila mengalami hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum oleh pihak manapun agar tidak segan melaporkannya ke polisi disertai bukti dan atau saksi yang cukup, silahkan bisa menghubungi LBH (Lembaga Bantuan Hukum) terdekat atau Kantor hukum Advokat untuk meminta bantuan pendmpingan proses hukumnya.

Persoalan kredit macet atau terhambatnya pembayaran dalam konteks hutang piutang bisa saja kita anggap sebagai suatu persoalan yang lumrah terjadi di masyarakat disepanjang masa, namun terlebih di masa pandemi Covid 19 ini semua pihak harus bisa menahan diri dan mempunyai sense of humanity sesuai sila ke dua Pancasila (Kemanusiaan yang adil dan beradab), baik Kreditur maupun Debitur harus mempunyai kesadarannya masing-masing, mengutamakan opsi musyawarah dan sama-sama bisa menunjukkan iktikad baik didalam setiap proses penyelesaian sengketa.

Siapa yang berbuat sesuatu akan mempunyai konsekwensi pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana, namun tidak setiap masalah harus dibawa ke meja hijau bukan?, kecuali sangat terpaksa sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) setelah berbagai upaya telah diambil namun tak berhasil.

Semoga pandemi wabah ini  dapat segera diatasi dan dinyatakan berakhir oleh Pemerintah, sehingga kehidupan normal bisa kembali berjalan seperti sedia kala, dan dunia usaha akan kembali bergeliat bahkan melesat lebih baik lagi, salam cerdas hukum. (Denny Irawan SH adalah Advokat, Sekretaris DPC IKADIN Kota Yogyakarta, Direktur LBH Wirasakti, Ketua LSM Indonesia Public Watch/IPW).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


share on: