Simpanan Rp 800 M, Puluhan Korban Minta Negara Hadir dalam Kemelut KSP SB

share on:
Puluhan korban KSP SB mengsung pamlet agar pemerintan membantu mencari solusi pencairan uang simpanYP-Ismet NM Haris

Yogyapos.com (YOGYA) - Setelah beberapa kali melakukan audiensi dan unjuk rasa, puluhan anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) menggelar konferensi pers dengan harapan negara (Pemerintahan Joko Widodo) hadir, serta ikut memberikan solusi atas persoalan yang telah membelit mereka sejak 1,5 tahun yang lalu. Mereka berasal antara lain dari DIY, Semarang, Solo dan Indramayu.

“Kasus ini sudah sejak 1,5 tahun lalu. Uang simpanan kami para anggota yang mencapai Rp 700-800 miliar belum dapat dicairkan. Kami menginginkan negara hadir dalam persoalan ini,” ujar Arya Aritonang selaku Koordinator Tim Pencari Fakta korban KSP SB, di Yogyakarta, Rabu (20/10/2021) sore.

Disebutkan, KSP SB berkantor pusat di Bogor. Memiliki 44 kantor cabang, termasuk di Jalan Hayamwuruk Yogyakarta. Hasil RAT 2019 diketahui total anggotanya mencapai 173.875 orang, total aset 3,15 triliun dan total pinjaman ke anggota sebanyak Rp 1,7 triliun. Tapi sejak April 2020 terjadi gagal bayar, alih-alih menerbitkan Surat Edaran No. 118/KSP-SB/Pengurus/04.2020 tertanggal 16 April 2020 berupa Roll Over yakni pemberlakuan perpanjangan Simpanan Berjangka Anggota yang sudah jatuh tempo tanggal 20 April 2020.

Pada 24 Agustus 2020, KSP SB dituntut dalam hal Penundayaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh dua rekanannya yaitu PT Trisula Prima Agung dan CV Totidio senilai Rp 1.490.000.000, yang kemudian dalam persidangan melibatkan semua anggota didudukkan sebagai Kreditur Konkuren. Putusannya adalah semua anggota tidak bisa mengambil uang yang tersimpan di KSP SB. Adapun skema pembayaran tertuang dalam Homologasi, dilakukan secara bertahap setiap 6 bulan selama 5 tahun. Jumlah kreditut konkuren terverifkasi sebanyak 58.825 orang dan total tagihan Rp 8,878 triliun.

“Kami terus terang merasa dijebak dengan pola putusan yang sepihak,” kata Aritonang yang dibenarkan Bernadus Budi Waluyo, Zaini, Margareta Diana.

Budi Waluyo menambahkan, upaya meminta pencairan uang simpanan itu sudah dilakukannya. Dalam kondisi pandemi pihaknnya dan beberapa anggota mendatangi kantor KSB-SP, tapi tak beroleh sebagaimana yang diharapkan. Bahkan sekadar minta uang untuk biaya akomodasi dan pulang untuk 15 anggota selaku perwakilan masing-masing Rp 1 juta pun tidak digubris.

Upaya lain dilakukan dengan mengirimkan surat ke Ombudsmen dan Menteri Koperasi juga tidak beroleh balasan.

“KSP SB pada April 2020 justru mendapat sebagai koperasi terbaik dari pemerintah. Ironis. Kami akan mengadu ke Presiden Jokowi,” tegasnya.

Pengaduan juga akan dilakukan oleg Margareta Diana, yakni kepada Anggota DPD DIY GKR Hemas dan Gus Hilmy Muhammad. “Saya punya wakil di DPD. Ya akan mengadu ke Gus Hilmy dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas agar uang saya bisa kembali,” tukas Diana yang menelan kerugian cukup banyak.

Sampai siang tadi belum ada konfirmasi. Tapi saat terjadi unjukrasa pekan lalu, Branch Manager (BM) KSP SB Yogyakarta, Nur Syamsiah sempat menyatakan pihaknya hanya mengikuti Pusat, bahwa saat ini sudah dibuat skema pengembalian dana yang berurutan jadwalnya. Sedangkan dana yang didebet milik nasabah, dipastikan aman karena masuk PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang) untuk penyelesaian pembayaran/pengembalian dana nantinya. (Met)

 

 

 


share on: