Sidang Gugatan Pembatalan Surat Kepala BPN Yogya Diwarnai Ketegangan

share on:
Tim kuasa hukum Penggugat (kiri) Sugeng Pangestowo SH dan Widyo Seno SH menghadirkan saksi Siput Lokasari || YP-Ismet

Yogyapos.com (BANTUL) - Sidang lanjutan gugatan pembatalan Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Yogyakarta yang diajukan oleh Ir Made Suartana sempat diwarnai ketegangan, di PTUN Yogyakarta, Banguntapan, Bantul, Kamis (7/1/20210.

Ketegangan bermula ketika kuasa hukum tergugat I, Rachmad Nugroho SH menyanggah keterangan saksi Siput Lokasari tentang adanya perbedaan kasus yang dialami dirinya dengan yang dialami Penggugat.

Rachmad menyatakan, Siput pernah menggugat BPN dan Panitikismo Kraton Ngayogyakarta tapi kalah. Pernyataan ini langsung disanggah oleh Siput bahwa hal itu terjadi karena dirinya terganjal UU Keistimewaan sehingga tidak beroleh hak kepemilikan.

“Tapi bukan itu soalnya. Dalam hal ini saya pernah mengajukan perbaruan HGB yang merupakan tanah negara, dikabulkan oleh BPN di Sleman tanpa harus meminta persetujuan Panitikismo. Tolong anda pahami,” sergah Siput yang segera dilerai oleh majelis hakim diketuai Agustin Andriyani SH didampingi hakim anggota Dini Pratiwi SH dan Christin SH.

Siput merupakan saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat terdiri Widyo Seno SH dan Sugeng Pangestowo SH. Demikian pula saksi ahli Hukum Administrasi Negara dari UII, Dr Ridwan SH MHum.

Ketegangan juga terjadi lantaran tim kuasa hukum tergugat II Dr Achiel Suyanto SH MBA yang didampingi Diana Ekawati SH mendebat hal yang sama bahwa pengalaman Siput berbeda dengan yang dialami Penggugat.

Menurut Achiel, Penggugat mengajukan peningkatan status dari HGB ke Hak Milik. Sedangkan Siput tempo dulu adalah mengajukan perpanjangan HGB.

Tapi lagi-lagi Siput bereaksi keras, bahwa ada letak kesamaan keduanya yaitu pengajuan pembaruan. “Intinya sama, saya memperoleh perpanjangan HGB tanpa harus izin Panitikismo, tapi langsung memeroleh izin BPN,” tegasnya.

Dalam kapasistasnya sebagai saksi, Siput menerangkan bahwa pada sekitar sebulan yang lalu kedatangan Penggugat di rumahnya, yang pada pokoknya menceritakan ihkwal kasus yang sedang dialami sebagai pemilik tanah seluas 224 M2 di Jalan Mayang 9 Baciro Gondokusuman Yogyakarta. Semula tanah tersebut dibeli penggugat dari seseorang dan memperoleh peningkatan status berupa SHP Nomor 57 dan HGB Nomor 175. 

Dalam sertifikat tertera tanah tersebut merupakan tanah negara. Tapi kemudian mendapat penolakan dari BPN Kota ketika hendak diajukan untuk memeroleh peningkatan status menjadi hak milik. BPN melalui surat No 049/34-71-HP 02/1/2020 menyebutkan pengajuan peningkatan status hak atas tanah tersebut harus memperoleh izin dari Panitikismo Kraton Ngayogyakarta.

“Dari keterangan Penggugat saat datang ke rumah saya itu, saya kemudian menceritakan pengalaman yang sama pada 2014. Ketika itu saya mengajukan perpanjangan tanah negara tanpa harus melalui Panitikismo. Nah saat kedatangan kedua, saya tunjukan bukti-buktinya,” terang Siput.

Sedangkan saksi ahli Dr Ridwan menyatakan, Kepala BPN Yogya sebagai pejabat Tata Usaha Negara (TUN) memiliki wewenang menerbitkan surat yang bersifat konkret dan final. Meski demikian surat tersebut bisa dbatalkan jika dikemudian hari terjadi kesalahan atau kekeliruan. (Met)

 


share on: