Sidang di PTUN: Keterangan Saksi Ahli Disanggah Kuasa Hukum Kraton dan BPN Yogya

share on:
Dr Ir Cahyo Arianto || YP-Ismet

Yogyapos.com (BANTUL) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Yogyakarta seharusnya punya kewajiban menentukan kepastian tanah warga yang hendak dinaikkan statusnya dari SHP menjadi Hak Milik. Kepastian status yang dimaksud adalah apakan tanah tersebut Tanah Negara atau Tanah Kesultanan.

Jika diketahui tanah tersebut merupakan Tanah Negara, maka proses peningkatan status tanah yang dikuasai oleh warga tanpa perlu izin dari Kraton Ngayogyakarta.

Penegasan tersebut disampaikan Mantan Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Dr Ir Cahyo Arianto selaku Saksi Ahli dalam sidang lanjutan gugatan pembatalan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogya No 049/34-71-HP 02/1/2020 yang diajukan oleh Ir Made Suartana, di PTUN Yogyakarta, Kamis (14/1/2021).

Gugatan diajukan Made melalui Kuasa Hukumnya terdiri Widyo Seno SH dan Sugeng Pangestowo SH, sebab terbitnya Surat kepala BPN Yogya tersebut telah menghalangi peningkatan status tanah seluas seluas 224 M2, di Jalan Mayang Baciro. Dalam SHP disebutkan tanah tersebut merupakan tanah negara, bukan tanah Kraton Ngayogyakarta.

Cahyo mengungkapkan, UU 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga berlaku selaras UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY. Sehingga seharusnya BPN Yogya melakukan koordinasi dengan Kraton Ngayogyakarta untuk mengetahui tanah-tanah mana saja yang sudah diinventarisir sebagai tanah Kraton.

“Dalam sertifikat tidak disebutkan sebagai Sultan Ground tapi tanah negara. Tanah Penggugat di Jalan Mayang Baciro itu sebelumnya walau bukan hak milik, tapi hak kepemilikannya melekat pada perorangan yang memanfaatkan dan menguasainya hingga kemudian dibeli Penggugat. Makanya jika koordinasi dengan Kraton maka bisa diperoleh kepastian,” paparnya.

Paparan Saksi Ahli ini mendapat sanggahan serius dari Rochmad Nugroho SH selaku Kuasa Hukum BPN Yogya, yang menyatakan agar saksi belajar lagi tentang UU Keistimewaan. Selain itu diminta agar belajar tentang sejarah berdirinya NKRI atas dukungan Kraton Ngayogyakarta.

Ditegaskan, bahwa surat Kepala BPN Yogyakarta dimaksud agar Penggugat mengajukan permohonan peningkatan status tanah yang dikuasainya itu ke Kraton Ngayogyakarta itu sudah sesuai dengan UU Keistimewaan.

Pernyataan senada disampaikan Diana Eko Widyastuti SE SH selaku anggota Tim Kuasa Hukum Panitikismo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang mempertanyakan keahlian Cahyo selaku Saksi Ahli. “Saksi agaknya belum paham tentang status tanah di Yogyakarta setelah terbitnya UU Keistimewaan,” serganya di hadapan majelis hakim diketuai Agustin Andriani SH. (Met)


share on: