Seorang Anggota Dewan Bantul Digugat Rp 12 M

share on:

Yogyapos.com (BANTUL) - Sudarto BA (59) anggota DPRD Bantul digugat ganti rugi Rp 12 miliar oleh seorang pengusaha Bontje Andrian Johan. Gugatan terhadap anggota legislatif ini  telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Bantul. Sidang perdana kasus ini pada 27 November 2018 sempat mengalami penundaan karena pihak Tergugat maupun kuasa hukumnya berhalangan. Sidang pun dilanjutkan Selasa (11/12/2018) dengan agenda mediasi dipimpin hakim Sri Tanjung SH.

Dalam mediasi itu para pihak dirsarankan membuat resume perdamaian. Namun Taufiqurrahman Sh selaku koordinator tim kuasa hukum Penggugat merasa keberatan. Pasalnya, pihak Tergugat dinilai beritikad buruk, tidak menunjukan itikad baik untuk menyelesaikan. "Sidang mendatang kami tetap bersikap sebagaimana dalam gugatan.

Bontje yang didampingi  Taufiqurrahman SH dan Deden Fine Laksana SH menyatakan gugatan perdata ini lantaran Tergugat tidak menunjukan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

“Sudah cukup lama saya menunggu kepastian pengembalian uang dari Pak Sudarto, tapi sampai sekarang tidak kunjung dipenuhi,” ujar Bontje.

Sebelumnya, Taufiqurrahman SH mengungkapkan kronologi perseteruan kliennya dengan Tergugat yang bermula dari hubungan persahabatan. Sebagai sahabat, Penggugat memenuhi permintaan Tergugat untuk membeli sebuah rumah.

“Itu terjadi pada 2013,” kata Taufiqurrahman.

Bontje suatu hari didatangi Tergugat yang sedang dililit masalah ekonomi sehingga berakibat tidak bisa membayar rumah kontrakannya. Dia lalu minta bantuan Penggugat untuk membeli rumah di wilayah Panggungharjo, Sewon, Bantul. Kelak rumah tersebut dimaksudkan untuk ditempati tergugat.

Penggugat menyanggupi menyerahkan uang Rp 310 juta untuk membeli rumah yang dimaksud. Meski sudah dilakukan pembelian rumah, tapi Penggugat belum pernah melihat sertifikat yang telah dibalik nama.

Saat ditanyakan, Tergugat malah meminta lagi uang tambahan untuk biaya balik nama sebesar Rp 25 juta. Total uang yang telah diserahkan Penggugat ke Tergugat sebesar Rp 335 juta. Toh demikian, sertifikat lagi-lagi tidak kunjung ditunjukan kepada Penggugat.

Didesak lebih jauh, Tergugat akhirnya mengaku bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) telah selesai dibikin atas nama dirinya. Bukan atas nama Penggugat. Saat itulah Penggugat merasa telah ditipu, sehingga meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan uangnya sebesar Rp 335 juta.

Terhadap hal itu, Tergugat yang menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan uang asalkan sudah resmi ditetapkan sebagai anggota DPRD Bantul ternyata tidak memenuhi janjinya. Karenanya, gugatan perdata dan tuntutan ganti rugi pun dilayangkan ke PN Bantul.

Menjawab tudingan penggelapan uang pembelian rumah dan gugatan, Sudarto yang dikonfirmasi awak media membantah, bahkan menyatakan kesiapannya untuk membeberkan rinci di penggadilan nanti. “Itu tidak benar, nanti akan saya ungkap di pengadilan,” katanya.

Sudarto menuturkan pernah menjadi karyawan Penggugat dalam pengelolaan hotel yang kini sdah beralih tangan ke pihak lain. Saat peralihan itu pihaknya tidak diberi pesangon. Kemudian ikut bekerja lagi di perusahaan milik Bonjte. Di sinilah ia mengaku meminjam uang yang pengembaliannya dicicil dengan cara diambilkan dari gajinya.

“Jadi, saya tidak menggelapkan uang, tapi meminjam,” tegasnya. (inu)


share on: