Senator Indonesia Usulkan Djoko Tjandra Dijerat Pasal Berlapis

share on:
Pimpinan Komisi I DPD RI || YP-Ist

Yogyapos.com (JAKARTA) - Penangkapan buronan kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra, membuat grup WhatsApp senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) marak dengan berbagai komentar maupun tanggapan, meskipun para anggota dewan tersebut sedang dalam masa reses. Mulai dari apresiasi kepada Kabareskrim, Komjen Listyo Sigit Prabowo, hingga usulan supaya Djoko Tjandra dijerat pasal berlapis. Tak terkecuali pujian untuk Mahkamah Agung (MA) terhadap penolakan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra.

Melalui rilis yang diterima yogyapos.com, Jumat (31/07/2020) malam, Wakil ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, mengapresiasi operasi senyap yang dipimpin Kabareskrim Listyo Sigit di malam takbiran Idul Adha lalu. Saat itu ia menjemput langsung sang buronan di Malaysia.

“Ini membuktikan institusi kepolisian begitu serius melaksanakan perintah Presiden. Patut diacungi jempol. Kami dari Komite I akan melakukan fungsi pengawasan atas proses ini agar tuntas,” ungkap senator asal Aceh itu di Jakarta.

Sementara anggota DPD asal Kalimantan Timur, Awang Ferdian Hidayat, memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung atas penolakan upaya hukum PK Djoko Tjandra. Hal itu menunjukkan bahwa MA memiliki integritas sebagai payung hukum terakhir di republik ini.

“Karena proses pengajuan PK yang diajukan itu memang tidak memenuhi syarat dan tidak clear,” tandas Awang.

Dalam komentar lainnya, Senator asal Lampung, Bustami Zainudin, berharap polisi menjerat Djoko Tjandra dengan pasal berlapis. Bukan sekedar menyerahkan kepada Kejaksaan untuk menjalani eksekusi hukuman pada perkara cessie Bank Bali saja.

“Kalau hukuman inkrah perkara cessie Bank Bali kan sudah divonis 2 tahun. Tetapi pelarian dan proses dia masuk ke Indonesia, mestinya menjadi perkara baru,” tegas Bustami.

Menurut Bustami, tuntutan hukuman minimal menerapkan pasal tentang pemalsuan dokumen dan suap. Pemalsuan yang dilakukan Djoko Tjandra dibantu para pihak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ancaman hukumannya adalah maksimal 6 tahun penjara.

“Juga bisa dijerat KUHP Pasal 263 tentang Pemalsuan Dokumen. Dan perlu dikembangkan ke pasal suap terhadap pejabat yang menerimanya dari kasus ini,” tukasnya.

Sedangkan Senator asal Bangka Belitung, Alexander Fransiscus, menilai sosok Komjen Listyo Sigit layak menjadi kandidat kuat penerus tongkat komando Kapolri, Jenderal Idham Aziz, yang memasuki masa pensiun. Ia mengatakan, sosok Kabareskrim berjasa melakukan perbaikan tata kelola pertambangan timah yang beberapa waktu lalu pernah dilaporkan atas dugaan kartel dan monopoli.

“Sekarang sudah mulai ke arah perbaikan, ini menjadi catatan kami di sini,” ungkap Alex.

Lain lagi dengan Wakil Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin. Dia menilai, ini saatnya bagi Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi kinerja lembaga-lembaga terkait kasus Djoko Tjandra. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen Imigrasi), serta Badan Intelijen Negara (BIN).

“Evaluasi ini penting agar ke depan tidak terjadi kasus serupa. Jika masih terjadi, jangan menunggu Presiden memerintahkan, tapi sudah otomatis terantisipasi dan tergagalkan,” pungkas Sultan. (*/Muf)


share on: