DI LAPANGAN, semangat Haornas berkobar, janji kesehatan bergema. Tetapi di balik euforia itu, Indonesia justru diam-diam dijajah oleh wabah senyap, diabetes dan hipertensi yang mencengkeram tua dan muda. Ini bukan sekadar persoalan medis, melainkan potret paradoks masyarakat modern, di mana kemajuan justru membawa kita pada jurang krisis kesehatan. Ironi yang memanggil kita untuk tidak hanya bergerak, tetapi juga membongkar akar persoalannya.
Setiap tanggal 9 September, semangat Hari Olahraga Nasional (Haornas) berkumandang. Semangat itu menggema dalam pidato, poster, dan kampanye media sosial tentang pentingnya hidup aktif dan sehat. Pemerintah berusaha mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, sebuah cita-cita mulia agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan berdaya.
BACA JUGA: Fisipol UWM dan Ombudsman DIY Bahas Kolaborasi
Namun, dibalik euforia itu, tersembunyi ironi yang memilukan. Data kesehatan justru menunjukkan wajah yang bertolak belakang. Penyakit degeneratif seperti diabetes melitus dan hipertensi telah menjadi pembunuh utama di Indonesia, dengan prevalensi yang semakin mengkhawatirkan dan kini banyak menyerang generasi muda. Berdasarkan data terbaru, Indonesia adalah salah satu negara dengan beban diabetes tertinggi di dunia, menempati peringkat kelima global dengan 20,4 juta orang dewasa mengidap diabetes pada tahun 2024. Yang lebih mencengangkan, 73.2% di antaranya bahkan tidak menyadari kondisinya. Sementara itu, hipertensi juga tidak kalah mengerikan, dengan prevalensi mencapai 34.11% pada penduduk di atas 18 tahun, menempatkan Indonesia di peringkat kelima dunia untuk jumlah penderita hipertensi terbanyak .
Yang menjadi pertanyaan adalah dimana letak masalahnya? Apakah kampanye olahraga selama ini gagal? Di sinilah perspektif sosiologi akan menganalisisnya, dengan melihat bahwa masalah kesehatan bukan sekadar persoalan individu, melainkan cerminan dari struktur sosial yang lebih luas.
BACA JUGA: Iptu Koko Bekti Ariyantoko Menjabat Kasat Intelkam Polres Bantul
Dalam perspektif sosiologi, gaya hidup sehat termasuk olahraga teratur dan akses pada makanan bergizi seringkali bukanlah pilihan bebas, melainkan sebuah privilege. Data dari Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menunjukkan ketimpangan partisipasi berdasarkan gender (62.2% perempuan vs 37.7% laki-laki) dan geografis (partisipasi tertinggi di Jawa, terendah di Papua). Ini menunjukkan ketimpangan sosial yang berujung pada ketimpangan kesehatan.
Bagi masyarakat kelas pekerja yang menghabiskan 10-12 jam per hari di jalanan dan tempat kerja untuk memenuhi kebutuhan dasar, waktu dan energi untuk berolahraga adalah kemewahan. Selain itu, akses untuk memeriksa kesehatan secara akurat juga tidak merata. Masih banyak fasilitas kesehatan menggunakan alat pengukur tekanan darah yang tidak terkalibrasi, berisiko menyebabkan misdiagnosis. Kebijakan memasyarakatkan olahraga akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang memastikan pemerataan akses terhadap ruang publik yang aman, terjangkau, dan informasi kesehatan yang akurat.
BACA JUGA: Waspada! Nama Bidan Leny Kusumaningsih Dicatut untuk Penipuan
Secara sosiologis bagaimana modernisasi dan konsumerisme dapat mengubah pola hidup masyarakat. Industri makanan dan minuman cepat saji, yang tinggi gula, garam, dan lemak, dengan marketing yang masif dan menarik, menjangkau segala usia melalui iklan digital.
Fakta bahwa obesitas mencapai prevalensi 50% pada perempuan dan 25% pada laki-laki adalah bukti nyata dari transformasi ini. Makanan sehat (sayur dan buah) seringkali dipersepsikan lebih mahal dan ribet dibandingkan makanan instan yang praktis. Budaya workaholic dan hustle culture di kalangan urban muda mendorong pola makan serba instan dan kurang gerak. Olahraga yang seharusnya menjadi kebutuhan, kalah oleh tuntutan produktivitas dan gaya hidup instant gratification. Sehingga penyakit degeneratif adalah produk dari struktur ekonomi politik industri pangan dan budaya kerja modern.
Konsep anomie yang diperkenalkan Emile Durkheim, relevan untuk memahami kondisi ini. Anomie terjadi ketika norma lama melemah tanpa digantikan norma baru yang jelas. Norma tradisional tentang pola makan seimbang dan hidup selaras dengan alam telah tergerus oleh gaya hidup modern, sementara norma baru tentang disiplin olahraga dan diet sehat belum benar-benar diinternalisasi sebagai nilai bersama.
BACA JUGA: Komitmen Menteri Baru Kabinet Merah Putih Siap Jalankan Arahan Presiden
Kampanye olahraga nasional sering berhenti pada level seremonial dan tidak menyentuh level pembentukan nilai dan norma sosial yang baru. Olahraga belum menjadi bagian dari habitus kebiasaan yang melekat dalam keseharian masyarakat Indonesia. Ia masih bersifat insidental dan temporer, bukan sebagai kebutuhan budaya. Ini tercermin dari tingginya proporsi penyakit yang tidak terdiagnosis, menunjukkan norma untuk rutin mengecek kesehatan belum terbentuk.
Peran negara seharusnya bukan hanya sebagai penyelenggara kampanye, melainkan sebagai aktor yang memiliki kekuatan untuk mengubah struktur sosial yang menghambat hidup sehat. Kebijakan mengolahragakan masyarakat seharusnya melampaui jargon. Ia perlu diwujudkan dalam bentuk kebijakan fiscal, yaitu dengan menaikkan cukai pada minuman berpemanis tinggi dan memberikan insentif bagi produk pangan sehat, memastikan setiap wilayah memiliki ruang terbuka hijau dan jalur pedestrian yang aman dan nyaman untuk aktivitas fisik warganya, melakukan regulasi ketat terhadap iklan makanan dan minuman tidak sehat, terutama yang menargetkan anak-anak dan remaja, serta mengintegrasikan dengan Sistem Layanan Kesehatan seperti Program CKG dan CERDIK adalah langkah tepat, tetapi harus dipastikan keberlanjutannya dan jangkauannya hingga ke daerah tertinggal.
BACA JUGA: Tiga Penyair Yogya Siap ke Pertemuan Penyair Nusantara 2025 Jakarta
Meningkatnya penyakit degeneratif di kalangan muda, seperti tercermin dalam data prevalensi yang mengkhawatirkan, bukanlah kegagalan individu, melainkan kegagalan kolektif sebagai sebuah masyarakat. Ini adalah cerminan dari struktur sosial yang timpang, derasnya arus konsumerisme, dan melemahnya norma tentang hidup sehat.
Peringatan Haornas harus menjadi momentum refleksi, bukan sekadar perayaan. Kita perlu beralih dari pendekatan yang menyalahkan individu (blaming the victim) ke pendekatan yang membenahi struktur. Olahraga harus dilihat sebagai hak sosial setiap warga negara, bukan sekadar kewajiban moral. Hanya dengan cara itu, cita-cita memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan Masyarakat dapat terwujud, dan Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang sehat dari sudut pandang sosiologis. (Puji Qomariyah MSi, Mahasiswa Doktoral Sosiologi Pendidikan-IP UNY)
