Putusan MK tentang 3 Periode Jabatan Lurah Berpengaruhkah bagi 7 Calur di Sleman?

share on:

Yogyapos.com (SLEMAn) - Mahkamah Konstitusi (MK) RI mengabulkan sebagian dari permohonan uji materi Undang-undang Nomor 6 Tahun  2014 tentang Desa yang diajukan oleh Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan bernama Nedi Suwiran.

Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang menyatakan masa jabatan Kepala Desa maksimal tiga periode, ini agaknya bakal berimbas pada calon lurah (Calur) di sejumlah daerah. Salah satunya bagi Nu Widayati, Calur di Selomartani, Kalasan, Sleman.

“Ini memang sangat tiba-tiba. Setahu saya kalau Undang-undang tidak berlaku surut, saya sudah ditetapkan manjadi calon dan penetapan calon sudah berdasarkan aturan, mulai UU dan penjelasanya serta telah mendapatkan izin Bupati Sleman,” ujar Nur Widayati menjawab konfirmasi yogyapos.com, Selasa (5/10/2021) petang.

Menurut dia, jika secara serta merta pencalonannya dianulir tentunya tidak hanya berdampak kepada calon saja, tetapi berimplikasi pula kepada masyarakat luas.

“Kalaupun ada peninjauan terhadap isi UU Desa di MK, apakah yang sudah perjalanan ditengah-tengah harus balik lagi dan dibatalkan begitu saja. Putusan MK yang sangat tiba-tiba membuat calon lurah dan masyarakat kebingungan, termasuk warga Selomartani dan dua calon yakni Sarono dan Nur Widayati. Warga  yang sudah siap dengan dua calonnya dengan adanya putusan MK menjadi batal,” tuturnya.

Nur Widayati berharap kepada Pemerintah untuk meninjau kembali, sebelum menerapkan putusan tersebut dalam Pilur serentak di wilayah Sleman yang akan berlangsung pada 31 Oktober 2021.

“Jika putusan ini langsung diterapkan, mungkin pemerintah juga dirugikan. Sebab sudah banyak anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam tahapan Pilur ini, seperti anggaran sosialisasi dan honor panitia karena tahapan sudah sedemikian jauh, mohon ditinjau kembali sebelum diterapkan putusan ini,” paparnya.

Soal pencalonan dirinya yang kesekalian kalinya, Nur Widayati menjelaskan saat menjabat Kades pada periode pertama pada 2004 masih mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 1999 pada bulan Februari. “Sedangkan setelah diterbitkan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang disahkan Oktober 2004, jadi saat disahkan saya sudah menjabat sebagai lurah hampir setahun, saat menjabat lurah pertama selama 5 tahun, jadi untuk pencalonan kali ini yang ke tiga kali berdasarkan regulasi undang- undang No 32 tahun 2004, dengan masa jabatan selama 6 tahun,” terangnya.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Drs Budiharjo MSi saat dihubungi melalui ponselnya belum berkomentar perihal putusan MK tersebut. Ia hanya berjanji akan memberikan keterangan usai digelar rapat dengan anggota DPRD Sleman pada Rabu 6 Oktober 2021.

“Coba besok setelah dari Dewan Sleman, besok akan kita kabari,” katanya, singkat.

Informasi yang dihimpun yogyapos.com, ada 7 orang calon lurah yang terbentur putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021, diantaranya calon lurah di Kalurahan Selomartani, di Maguwoharjo, Sendangtirto, Madurejo, Margomulyo, Sumberarum dan Sendangagung. (Eko Purwono)


share on: