PSHK FH UII Desak DPR Hentikan Proses RUU HIP

share on:
Kantor PSHK FH UII Yogyakarta || YP-Fadholy

Yogyapos.com (YOGYA) - Penolakan sejumlah elemen masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) semakin kencang. Kali ini sikap penolakan ditunjukkan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII).

Ali Rido SH MH selaku Sekjen PSHK FH UII mengatakan, terhadap polemik RUU HIP tersebut ada 4 catatan hukum. “Pertama, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber (source of the source) pembentukan hukum dan merupakan status fundamentalnorm. Kedua, RUU HIP berpotensi menyebabkan konflik antar norma (conflict of norm), bahkan bisa terjadi benturan antar norma (clash between prevailing norms). Ketiga, RUU HIP berpotensi menyebabkan ‘kerancuan’ dalam pengujian peraturan perundang-undangan (PUU). Dan yang keempat, RUU HIP menegasi keberadaan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011,” jelas Ali Rido dalam rilis yang diterima Yogyapos.com Kamis (25/6/2020).

Ali Rido menambahkan, 139 Ketetapan MPRS maupun Ketetapan MPR telah ditinjau dari materi dan status hukumnya melalui Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, sehingga dapat diketahui secara jelas pengelompokkan dan keberlakuannya.

“Secara formil TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tersebut masih berlaku, substansinya juga relevan di situasi saat ini. Berdasar 4 catatan di atas, maka PSHK FH UII memandang bahwa perlu dilakukan penghentian terhadap proses pembentukan RUU HIP sekaligus dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional,” tegas Ali Rido.  (Dol)

 

 

 


share on: