Polisi Belum Perlu Menahan Firli Bahuri

share on:
Firli Bahuri menjawab pertanyaan wartawan usai jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Bareskrim Polri || YP-Ist

Yogyapos.com (JAKARTA) – Tersangka dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Firli Bahuri menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Bareskrim Polri, Jumat (1/12/2023). Namun setelahnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) non aktif itu diperbolehkan pulang alias tidak ditahan.

Firli menjalani pemeriksaan sejak pukul 09.00 WIB hingga keluar dari Gedung Bareskrim Polri pukul 19.31 WIB. Kali ini ia menemui awak media meski sebentar dan irit komentar.

BACA JUGA: Syukuran HUT ke-73 Polairud Polda DIY Dihadiri Kasrem 072/Pmk Kolonel Hotlan

“Tadi saya hadir, mohon maaf kepada rekan-rekan, lebih awal, karena saya ingin menyiapkan apa yang harus saya berikan kepada penyidik, dalam rangka memberikan keterangan saya hari ini, saya memberikan keterangan sampai malam hari ini,” ujar Firli Bahuri yang kemudian segera menuju mobil meninggalkan Gedung Bareskrim Polri sembari dikawal anggota yang berjaga di sekitar lobi Bareskrim Polri.

BACA JUGA: Di DIY, Laskar PPP Optimis AMIN Menang 57 Persen

Mengenai belum diakukannya penahanan terhadap Firli, Wadirtipikor Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa menyatakan lantaran belum diperlukan.

“Belum diperlukan,” katanya, singkat.

Dalam pemeriksaan tersebut, Penyidik perlu mendengar keterangan Firli untuk dituangkan dalam berkas perkara. Setelah berkas perkara rampung, penyidik akan mengirim berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Bila berkas dinyatakan lengkap, penyidik akan melimpahkan tersangka dan barang bukti untuk menjalani persidangan.

BACA JUGA: Pemkab Sleman Gelar Mediasi Hasil Pertandingan Renang Popkab

Diberitakan sebelumnya, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka usai gelar perkara pukul 19.00 WB, Rabu, 22 November 2023. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan fakta-fakta penyidikan. Penyidik mengantongi bukti yang cukup Firli melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun 2020-2023. Namun, nilai uang yang diminta Firli belum dibeberkan polisi.

BACA JUGA: 270 PNS Sleman Memasuki Purna Tugas

Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. (*/Met)

 

 


share on: