PENGADAAN KONSTRUKSI MANDALA KRIDA BERMASALAH : Sebagian Terlapor Direkomendasi Denda Rp 1- Rp 2,5 M

share on:
Sidang pembacaan putusan oleh Majelis KPPU diketuai Dr Drs Chandra Setiawan MM PhD didampingi anggota Ukay Karyadi SE ME dan Drs M Afif Hasibuan SH MHum.

Yogyapos.com (SLEMAN) – Pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi Stadion Mandala Krida Yogyakarta bermasalah. Komisi Pengawas Pesaingan Usaha (KPPU) merekomendasi kepada Gubernur DIY untuk memberikan sanksi variatif terhadap 9 Terlapor, berupa sanksi administratif maupun larangan mengikuti tender, serta denda antara Rp 1 miliar dan Rp 2,5 miliar.

Rekomendasi disampaikan Dr Drs Chandra Setiawan MM PhD selaku Ketua Majelis KPPU dalam sidang yang terbuka untuk umum, di Hotel Marriot Yogyakarta, Selasa (18/12/2018). Majelis menyatakan pelaksanaan pengadaan konstruksi yang didanai APBD DIY Tahun 2016 dan 2017 senilai Rp 85 miliar lebih itu terbukti melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha. Khususnya praktik persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Sidang Majelis KPPU ini pertama kali terjadi di Yogyakarta. Adapun kesembilan terlapor masing-masing, Terlapor I Edy Wahyudi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan jasa konstruksi pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dan 2017, Terlapor II Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (Pokja BLP) pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016, Terlapor III Pokja BLP Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017, Terlapor IV PT Duta Mas Indah, terlapor V PT Kenanga Mulya, Terlapor VI PT Lima Tujuh Tujuh, Terlapor VII PT Bimapatria Pradanaraya, Terlapor VIII PT Permata Nirwana Nusantara, dan terlapor IX PT Eka Madra Sentosa.

Majelis dalam amar putusannya mengurai para terlapor kasus ini terlibat pesekongkolan bersifat horisontal maupun vertikal. Rinciannya pada tender 2016, terjadi praktik pinjam nama perusahaan. Terlapor IV meminjam nama perusahaan Terlapor V dan Terlapor VI sebagai pendamping. Pada tender 2017 Terlapor IV KSO dengan Terlapor VIII meminjam Terlapor VII sebagai pendamping. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan Terlapor maupun adanya kesamaan-kesamaan di dalam dokumen penawaran.

Tentang kesamaan-kesamaan dokumen itu di antaranya adanya kesamaan kesalahan format penulisan dan/atau penulisan pada surat penawaran; kesamaan harga pada dokumen daftar harga satuan upah tenaga, dokumen analisis harga pekerjaan; kesamaan Internet Protokol (IP Adress) antara Terlapor IV dan VI. Selain itu terjadi perilaku diskriminatif Terlapor IX terhadap PT Sinar Cerah Sempurna pada tender Tahun 2016 yakni yang hanya memberikan surat dukungan dan bukti kepemilikan alat (proforma invoice) kepada Terlapor IV sehingga menjadi pemenang tender.

Seadangkan pesekongkolan Vertikal di antaranya tentang keterlibatan Terlapor IX sebagai Pelaksana Pekerjaan Atap sejak awal proyek pembangunan; adanya keterkaitan antara Terlapor IX dengan PT WINS (Winder Indonesia Sinergi) dan Swen Spreingger; adanya kepemilika alat atau mesin Curving Mavhine Type EMS C-15K, Jenis Lurus Rollforming Machine Type EMS 15 K Conical dan Mesin Curcing Tapered dengan radius 1 M dan radius 0,9 M milik terlapor IX, serta sejumlah bukti-bukti lainnya sebagaimana dibacakan di ruang sidang.

Tim Investigator KPPU.

Majelis di akhir sidang memutuskan, merekomendasikan kepada Gubernur DIY untuk memberi sanksi administratif kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III berupa pembinaan pengadaan barang jasa. Sedangkan Terlapor IV-IX diwajibkan membayar denda antara Rp 1 miliar – Rp 2,5 miliar, melarang Terlapor IV dan VIII mengikuti tender yang bersumber dari APBN dan APBD selama dua tahun di wilayah Indonesia, serta melarang Telapor V, VI, dan VII mengikuti tender selama satu tahun sejak putusan memiliki hukum tetap. KPPU juga memerintahkan terlapor IV-IX untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda.

Melarang Terlapor IV (PT Duta Mas Indah (DMI)) dan Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara/PNN) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Melarang Terlapor V (PT Kenanga Mulya), Terlapor VI (PT Lima Tujuh Tujuh), dan Terlapor VII (PT Bimapatria Pradanaraya) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

Memerintahkan Terlapor IV (PT Duta Mas Indah/DMI), Terlapor V (PT Kenanga Mulya), Terlapor VI (PT Lima Tujuh Tujuh), Terlapor VII (PT Bimapatria Pradanaraya), Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara/PNN), dan Terlapor IX (PT Eka Madra Sentosa) untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Atas putusan itu, para Kuasa Hukum Terlapor menyatakan berkeberatan oleh sebab sejumlah kejanggalan karena banyak hal yang tidak tergelar di persidangan, namun muncul di amar putusan. “Apa yang dibacakan dalam sidang putusan sebelumnya tidak ada di persidangan,” ujar advokat Yoyok Sismooyo SH selaku Kuasa Hukum terlapor IV dan VIII, usai sidang. Bahkan advokat yang beralamat di Ungaran Semarang ini bertekad akan menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Negeri setelah nantinya memperoleh salinan putusan.

Hal senada disampaikan advokat Wiwied SH dan Eriek Wahyu Irawan SH, pihaknya hakim Pengadilan Negeri nantinya bisa lebih adil dalam memeriksa perkara ini. “Masih ada waktu 14 hari, kami akan mengajukan banding,” ujar Wiwied.

Sidang oleh Majelis KPPU ini memang spesifik mengacu pada UU tentang KPPU. Digelar berdasarkan hasil investigasi tim investigator (Jaksa KPPU?). Sedangkan proses banding bagi pihak-pihak yang berkeberatan atas putusan tersebut diajukan sesuai meknisme peradilan umum. Dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung. (Met)

 


share on: