Yogyapos.com (SLEMAN) - Pemerintah Kabupaten Sleman meraih nilai 93.54 pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023. Nilai ini meningkat 1,97 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang meraih nilai 91,57. Piagam penilaian diserahkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh Budhi Masthuri, kepada Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, di Ruang Sembada, Kantor Sekretariat Daerah Sleman, Rabu (13/3/2024).
BACA JUGA: Orasi di UGM, Edy Suandi Hamid: Kampus Tak Boleh Diam Terhadap Praktik Pelanggaran Etik & Konstitusi
Pada kesempatan ytang sama juga diserahkan itu Piagam Penilaian Kepatuhan secara serentak kepada 5 Organisasi Perangkat Daerah dan 2 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemkab Sleman. Mereka masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Puskesmas Kalasan, dan Puskesmas Moyudan. Pada tahun ini, nilai tertinggi diraih oleh Dinas PMPTSP dengan nilai 95,57.
Bupati Kustini menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur terkait atas berbagai upaya dalam mengoptimalkan pelayanan publik di Kabaten Sleman. Hasil survei dan masukkan dari Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan DIY akan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan standar pelayanan publik.
BACA JUGA: Game Minepolis, Memudahkan Pemahaman Berlalulintas bagi Siswa
“Kami berupaya untuk melakukan peningkatan kompetensi pelaksana dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan yang bertujuan memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan publik yang mudah, efisien sesuai standar operasional yang ditentukan,” kata Kustini.
Dengan capaian Pemkab Sleman yang berada di zona hijau ini, Bupati mendorong setiap unit pelayanan publik di Kabupaten Sleman dapat menjaga komitmennya dan meningkatkan kualitas layanannya di tahun-tahun mendatang.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY, Budhi Masthuri, menjelaskan penilaian ini dilakukan sebagai langkah perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencegahan terhadap maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan. Pada kesempatan tersebut Budhi sekaligus menyampaikan apresiasi terhadap peningkatan nilai Kabupaten Sleman pada tahun ini.
BACA JUGA: Avanza vs Truk Disusul Honda Supra, Seorang Korban Dilarikan ke Rumah Sakit
“Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami peningkatakan nilai, saat ini menjadi 93,58. Meski peningkatannya tidak banyak namun hal ini menjadi kabar baik dan semoga menjadi motivasi untuk tahun selanjutnya,” kata Budhi.
Budhi menambahkan terkait catatan penilaian seperti, peningkatan pengetahuan tentang jenis layanan khusus kelompok rentan, dokumentasi kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, hingga memastikan kelengkapan atribut pelaksana layanan. Budhi mengutarakan, secara umum nilai OPD dan UPT di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan hasil. (*/Agn)
