Pemerintah Sinduharjo Lakukan Penataan Ulang Pemanfaatan Tanah Kas Desa

share on:
Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman || YP-Eko Purwono

Yogyapos.com (SLEMAN) - Pemerintah Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman, saat ini ditengarai tengah melengkapi persyaratan pemanfaatan tanah desa yang kini difungsikan sebagai salah satu rumah makan, di Jalan Kaliurang Km 9 Padukuhan Nglaban.

Menurut informasi yang dihimpun dari sumber terpercaya tapi enggan disebut identitasnya, menyebutkan ada dugaan kesalahan prosedur serta terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pemanfaatan tanah kas desa yang kini dijadikan tempat kuliner tersebut. 

Dikonfirmasi, Carik Sinduharjo Faizal Nur Ahmad mengatakan dalam pengelolaan tanah, pihaknya kini secara bertahap telah menyesuaikan dengan syarat tata pengelolaan tanah seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub DIY) Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa.

“Tanah yang digunakan sebagai tempat usaha rumah makan tersebut luasnya sekitar 2.000 meter persegi hingga 3.000 meter persegi. Kalau terkait tata pengelolaanya saat ini sedang proses, tapi itu prosesnya sampai dimana kita nggak tahu,” kata Faizal Nur Ahmad menjawab konfirmasi wartawan di kantornya, Jumat (21/1/2022).

Diakuinya, sejauh ini di sejumlah lokasi yang akan dimanfaatkan sudah dilakukan sesuai prosedur, seperti dengan digelar sosialisasi dan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan atau BPKal dalam musyawarah.

“Mulai tahun ini pemohon yang masuk sudah sesuai prosedur, tapi yang kemarin-kemarin dimanfaatkan (tanah kas desa - red) mungkin masih ada yang belum. Seperti rumah makan itu sudah pernah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat pada tahun kemarin dan lokasi tersebut statusnya sudah kuning,” katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Sleman, Sidrotul Akbar mengatakan bahwa sesuai realita di lapangan dalam hal sewa menyewa tanah desa di Kabupaten Sleman ditemui masih banyak yang tidak sesuai aturan seperti diatur dalam Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa. Pergub ini mengatur tentang kebijakan umum, pemanfaatan tanah desa, dan pengawasan, dijabarkan dalam pasal 9 bahwa Desa berubah status menjadi Kelurahan dan kewenangan pemanfaatan tanah desa kembali kepada Kasultanan atau Kadipaten.

“Ini penting kami sampaikan kepada masyarakat. Sebab, masih banyak sewa penyewa tanah desa praktiknya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam Pergub. Bahkan, sewa menyewa tanah tidak ada kontribusi terhadap kas desa. Kemudian, sewa menyewa tanah juga harus medapat ijin dari Gubernur,” terang Akbar ketika dihubungi yogyapos.com.

Merespon fakta tersebut, pihaknya mendorong untuk lebih intens dilakukan sosialisasi terkait prosedur dan tata cara pemanfaatan tanah desa, hal ini sebagai salah satu upaya preventif terhindar dari tindak pidana tanah.

“Dalam pengelolaan status tanah jangan sampai merugikan warga apalagi sampai mengurangi aset desa yang berakibat terjadinya tindak pidana berkualifikasi mafia tanah. Kami berharap para perangkat desa dapat memahami Pergub tersebut sehingga, di Kabupaten Sleman tidak ada perangkat desa yang terjerat masalah tanah desa,” pungkasnya. (Opo)

 


share on: