Pembentukan Pokmas Lipas Penuhi Sistem Pemidanaan Restoratif

share on:
Suasana rapat koordinasi Pembinaan Bimbingan Kemasyarakatan Kemenkumham DIY, Rabu (7/10/2020) || YP-Ismet

Yogyapos.com (BANTUL) - Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia saat ini mengarah pada paradigma keadilan restoratif, yakni pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan korban, pelaku dan juga melibatkan peran serta masyarakat. Paradigma ini tidak semata-mata memenuhi kententuan hukum penjatuhan pidana saja. Terkait soal itu Kementerian Hulum dan Hal Asasi Manusia RI telah membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas)

Pernyataan tersebut disampiakian Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum HAM Kemenkum HAM RI, Sri Puguh Utami dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak tahun 2020 di Hotel Dafam, Banguntapan Bantul, Rabu (7/10/2020).

“Beberapa waktu yang lalu dalam kegiatan nasional telah dibentuk kelompok masyarakat peduli kemasyarakatan, keberadaanya untuk menterjemahkan amanat undang-undang, bahwa pembinaan pembimbingan tidak bisa jalan sendiri harus ada kolaborasi pembina dan masyarakat, kegiatan ini luar biasa, kelompok masyarakat yang mewakili berbagai sektor berkumpul menjadi satu tempat untuk mengkoordinasikan langkah apa saja untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di rutan di lapas ataupun di Bapas,” terang Utami.

Utami menegaskan, melalui dibentuk kelompok masyarakat peduli kemasyarakatan dapat dilakukan pembinaan sesuai keahlian masing-masing.

”Misalnya ada yang menguasai tentang kemandirian, pertanian itu nanti akan bersama dengan pembina yang ada di dalam untuk membina mereka sehingga saat keluar akan memiliki  kemampuan tertentu dan yang lebih penting masyarakat juga bertanggung jawab, ada komunikasi sebelum mereka bebas di dunia nyata,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Slamet Prihantara mengatakan sistem memasyarakatan dilaksanakan untuk mengembalikan  warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangi tindak pidana.

”Sehingga perlu adanya program kerja sebagai upaya pemberdayaan pokmas lipas dalam pelaksanaan keadialn restoratif dan reintegrasi bagi klien pemasyarakatan meliputi tananan narapidana, anak dan klien yang berada di bawah pembimbingan Bapas. Sedanhkan untuk penganggarannya secepatnya akan kita komunikasikan dengan Bappenas,” katanya.

Kasi Pengawasan Direktorat Pemasyarakatan, Atiek Meikhurniawati menyatakan apresiasi kegiatan rakor yang dilakukan Pokmas Lipas.”Kami berharap dari pihak Pokmas dan Bapas akan memahami peran masing-masing dalam penyelenggaraan pemasyarakatan sehingga kedepanya dapat dioptimalkan dan dapat memberikan pemberdayaan optimal artinya akan memberikan manfaat khususnya bagi proses terintregasi bagi warga binaan pemmasyarakatan,” ungkap Atiek.

Sementara itu Suryanto selaku pengurus Kelompok Tani Subur Palihan Bantul menyatakan kesiapanya mendukung program ini meski dirinya mengaku dalam melaksanakan kegiatan sementara ini dilakukan dengan cara swadaya.

”Saya bergerak dengan mengiatkan berkaitan pertanian, kami diminta untuk mendampingi klien Bapas Jogja, kemarin sudah  dilaksanakan pendampingan pelatihan pembuatan keripik pisang dan budidaya tanaman sayuran,”imbuh dia. (Met)

 

 

 


share on: