Partai Demokrat Ajak Publik Soroti Sidang Gugatan KLB di PTUN Jakarta

share on:
Ketua Umum DPP partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono dalam sebuah acara || YP-Dok.Ist

Yogyapos.com (JAKARTA) - DPP Partai Demokrat melalui kadernya di Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, mengajak publik untuk mencermati sidang tentang sidang gugatan KLB ilegal di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. 

Sebagaimana diketahui bahwa sidang gugatan Moeldoko ke Menkumham RI atas ditolaknya pengesahan KLB Deli Serdang memasuki Tahap Pembuktian. Sidang perkara No. 150/G/2021/PTUN-Jakarta (JKT) yang diketuai oleh Majelis Hakim Enrico Simanjuntak akan digelar pada hari Kamis 16 September 2021.

Dalam rilisnya yang diterima Yogyapos. com, melalui dua anggota DPRD Bantul dari Partai Demokrat,  Edy Prabowo SE dan Rony Indra Gunawan SE, Rabu (15/9) menyebutkan, Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan mengajak publik untuk menyoroti bukti yang akan diajukan oleh pihak Moeldoko.

“Kami mengajak publik khususnya para pejuang demokrasi untuk menyoroti dari dekat putar balik fakta hukum yang akan diajukan oleh pihak KSP Moeldoko,” ungkap Hinca Pandjaitan yang juga dibenarkan oleh Edy Probowo dan Rony Endra Gunawan. 

Disebutkan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap upaya untuk merampas Partai Demokrat masih juga terus berjalan. Maka Hinca menegaskan Partai Demokrat punya segala bukti yuridis yang kuat untuk bisa mematahkan pihak Moeldoko untuk kedua kalinya.

“Semua orang juga tahu, pekerjaan Moeldoko adalah Kepala Staf Presiden. Apa dasar hukumnya mencantumkan dirinya sebagai Ketum Demokrat dalam Gugatan?”, ungkap Hinca yang juga mempertanyakan pencantuman pekerjaan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat dalam dokumen Gugatan di Pengadilan TUN Jakarta tersebut.

Selain dari sidang tersebut, di hari yang sama juga digelar Sidang Gugatan Tiga mantan kader Demokrat peserta KLB kepada Menkumham untuk membatalkan SK AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat Tahun 2020. Perkara No.154/G/2021/PTUN-JKT yang diketuai Bambang Soebiyantori ini

akan menggelar pemeriksaan Tiga Saksi Penggugat.

Terkait perkara ini Anggota Fraksi Partai Demokrat ini juga menegaskan, bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa berdasarkan hukum.

Dalam rilisnya juga disampaikan melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis DPO/Koordinator Juru Bicara, Herzaky Mahendra Putra, disebutkan, seperti diketahui pada akhir bulan Juni lalu, pihak Moeldoko (Penggugat) telah memasukkan dua gugatan kepada Menkumham RI (Tergugat) di Pengadilan TUN Jakarta, dimana dalam dua gugatan tersebut Partai Demokrat sebagai Tergugat Dua Intervensi. (*/Supardi)

 


share on: